Tiada Maaf bagi Subur Sembiring
Selasa, 16 Juni 2020 - 20:00 WIB
loading...
Sejumlah politikus senior Partai Demokrat telah melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Senin 8 Juni 2020. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrat murka terhadap Subur Sembiring. Manuvernya dianggap mengganggu stabilitas partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu. Demokrat pun mendepak Subur dari keanggotaan partai yang bermarkas di Proklamasi 41, Jakarta tersebut.
Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan, Dewan Kehormatan telah menjatuhkan sanksi pemberhentian Subur sebagai anggota partai. "Terbukti bersalah telah melakukan perbuatan tingkah laku buruk yang merugikan citra dan membahayakan kewibawaan Partai Demokrat," ujar politisi asal Tanah Rencong itu dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/6/2020).
Dia mengatakan, manuver politik yang dilakukan Subur Sembiring akhir-akhir ini telah mengundang kecaman dan kemarahan kader Partai Demokrat. Tidak hanya satu atau dua kali saja Subur Sembiring membuat kontroversi yang telah merugikan Partai Demokrat.
Pengamat politik Idil Akbar menilai Subur Sembiring terlalu offside karena menyampaikan pengambilalihan kepemimpinan Demokrat. Apalagi itu hanya soal ketidakadaan surat keputusan (SK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkuham) tentang kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) .
Belakangan, ternyata Yasonna Laoly telah meneken SK bernomor M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2020 pada 18 Mei lalu. Idil mengatakan cara komunikasi Subur dan bersafari ke Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Yasonna itu sebuah kekeliruan.
Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan, Dewan Kehormatan telah menjatuhkan sanksi pemberhentian Subur sebagai anggota partai. "Terbukti bersalah telah melakukan perbuatan tingkah laku buruk yang merugikan citra dan membahayakan kewibawaan Partai Demokrat," ujar politisi asal Tanah Rencong itu dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/6/2020).
Dia mengatakan, manuver politik yang dilakukan Subur Sembiring akhir-akhir ini telah mengundang kecaman dan kemarahan kader Partai Demokrat. Tidak hanya satu atau dua kali saja Subur Sembiring membuat kontroversi yang telah merugikan Partai Demokrat.
Pengamat politik Idil Akbar menilai Subur Sembiring terlalu offside karena menyampaikan pengambilalihan kepemimpinan Demokrat. Apalagi itu hanya soal ketidakadaan surat keputusan (SK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkuham) tentang kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) .
Belakangan, ternyata Yasonna Laoly telah meneken SK bernomor M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2020 pada 18 Mei lalu. Idil mengatakan cara komunikasi Subur dan bersafari ke Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Yasonna itu sebuah kekeliruan.
Lihat Juga :
