Putusan MK Baru Langkah Awal, IAW Dorong Restitusi Historis Kuota Internet Hangus
Sabtu, 25 Juli 2026 - 13:21 WIB
loading...
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan operator telekomunikasi menyediakan pilihan agar sisa kuota internet tetap dapat digunakan dinilai belum menyelesaikan persoalan secara utuh. Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan operator telekomunikasi menyediakan pilihan agar sisa kuota internet tetap dapat digunakan dinilai belum menyelesaikan persoalan secara utuh.
Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus mendorong pemerintah tidak hanya menerapkan putusan tersebut untuk layanan ke depan, tetapi juga membuka data kuota internet yang telah hangus selama bertahun-tahun guna menghitung hak konsumen yang hilang.
Baca juga: Din Syamsuddin: Putusan MK Bukan Kiamat
Menurut dia, Putusan MK Nomor 273/PUU-XXIII/2025 seharusnya menjadi momentum untuk melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola kuota internet sekaligus menyiapkan mekanisme restitusi historis bagi masyarakat yang selama ini kehilangan manfaat atas paket data yang telah dibayar.
“Mahkamah sudah menegaskan bahwa sisa kuota memiliki nilai ekonomi dan wajib memperoleh perlindungan. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah kuota hangus dibolehkan, tetapi berapa besar nilai ekonomi milik masyarakat yang selama bertahun-tahun hilang tanpa pilihan, tanpa kompensasi, dan tanpa pernah diaudit secara terbuka,” ujar Iskandar, Sabtu (25/7/2026).
Menurut dia, putusan yang dibacakan MK pada 23 Juli 2026 tidak menghapus keberadaan masa aktif paket internet. Operator masih dapat menawarkan berbagai jenis paket baik yang disertai fasilitas rollover maupun yang tidak. Namun, operator tidak lagi dibenarkan menghapus seluruh sisa manfaat yang telah dibeli pelanggan hanya karena masa aktif berakhir.
“Yang dikoreksi Mahkamah bukan keberadaan masa aktif, melainkan sistem yang memungkinkan hak ekonomi konsumen hilang begitu saja tanpa pilihan perlindungan yang adil,” katanya.
Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus mendorong pemerintah tidak hanya menerapkan putusan tersebut untuk layanan ke depan, tetapi juga membuka data kuota internet yang telah hangus selama bertahun-tahun guna menghitung hak konsumen yang hilang.
Baca juga: Din Syamsuddin: Putusan MK Bukan Kiamat
Menurut dia, Putusan MK Nomor 273/PUU-XXIII/2025 seharusnya menjadi momentum untuk melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola kuota internet sekaligus menyiapkan mekanisme restitusi historis bagi masyarakat yang selama ini kehilangan manfaat atas paket data yang telah dibayar.
“Mahkamah sudah menegaskan bahwa sisa kuota memiliki nilai ekonomi dan wajib memperoleh perlindungan. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah kuota hangus dibolehkan, tetapi berapa besar nilai ekonomi milik masyarakat yang selama bertahun-tahun hilang tanpa pilihan, tanpa kompensasi, dan tanpa pernah diaudit secara terbuka,” ujar Iskandar, Sabtu (25/7/2026).
Menurut dia, putusan yang dibacakan MK pada 23 Juli 2026 tidak menghapus keberadaan masa aktif paket internet. Operator masih dapat menawarkan berbagai jenis paket baik yang disertai fasilitas rollover maupun yang tidak. Namun, operator tidak lagi dibenarkan menghapus seluruh sisa manfaat yang telah dibeli pelanggan hanya karena masa aktif berakhir.
“Yang dikoreksi Mahkamah bukan keberadaan masa aktif, melainkan sistem yang memungkinkan hak ekonomi konsumen hilang begitu saja tanpa pilihan perlindungan yang adil,” katanya.
Lihat Juga :
