Masalah Sampah, KLHK: Perlu Siapkan Tempat Pengelolaan dan Daur Ulang

JAKARTA - Pengelolaan sampah yang baik terus disosialisasikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dirjen Pengelolaan Sampah , Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya (PSLB3), KLHK, Rosa Vivien Ratnawati menegaskan hal ini saat berkunjung ke Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).



Didampingi Direktur Penanganan Sampah KLHK, Novrizal Tahar, Rosa Vivien menyebutkan, beberapa informasi off taker yang disiapkan pengelolaan sampah (Pusat Daur Ulang atau PDU, Black Soldier Fly atau BSF, pengolah organik, TPA Pengengat, dan sebagainya), dan juga untuk pengelolaan limbah B3.



Menurut Rosa Vivien, event MotoGP harus menjadi tantangan untuk menjadikan pengelolaannya lebih baik ketimbang WSBK, karena kalau persoalan sampah menjadi viral, akan mencoreng reputasi dari penyelenggaraan event MotoGP Mandalika ini, bahkan lebih jauh reputasi negara Indonesia.

"Oleh sebab itu, saya memastikan kondisi ini dengan langsung melakukan pengecekan ke lapangan," tegas Rosa Vivien.

Diketahui ajang MotoGP akan digelar di Sirkuit Mandalika pada 18-20 Maret. Diperkirakan 4 kali dari WSBK (World Superbike) tahun 2021 yang relatif telah berjalan dengan baik.

Sehingga total sampah yang dihasilkan selama event diperkirakan hampir 100 ton, limbah B3 oli bekas diperkirakan 2.000 liter, dan limbah medis diperkirakan 200 Kg.

Sebelumnya KLHK sudah melakukan Rapat Koordinasi terkait kesiapan pengelolaan sampah pada event tersebut di Mandalika yang dihadiri Kepala Dinas LHK Provinsi, Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (Kapus P3E) Bali Nusra, Kepala Dinas LHK Lombok Tengah, Kemenko Marves, Kemenparekraf, dan Pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) atau PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) dengan mitranya. Rapat dilakukan secara offline dan online.

Pertemuan tersebut memastikan kesiapan pengelolaan sampah dalam event tersebut. Serta kesiapan penanganan sampah di luar Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Mandalika (hilir)-nya yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Lombok Tengah serta dukungan Pemerintah Provinsi NTB.

Hal terpenting lainnya dalam pertemuan dan kunjungan kerja ini adalah, memastikan komunikasi dan koordinasi pengelolaan sampah pada bagian hulu. Serta bagian hilirnya Pemda Kabupaten Lombok Tengah dalam pengelolaan sampah dan termasuk pengelolaan limbah B3-nya berjalan dengan baik.