Perludem: Penundaan Pemilu Jadi Tren Siasati Pembatasan Kekuasaan

JAKARTA - Wacana penundaan pelaksanaan Pemilu 2024 oleh sejumlah ketua umum (ketum) parpol kembali menibulkan polemik. Isu ini bukanlah sesuatu yang baru karena sudah diembuskan kelompok elite politik sejak 2020 lalu.

Dalam diskusi Proklamasi Democracy Forum (PDF) ke-21 yang diselenggarakan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPP Partai Demokrat pada Sabtu (5/2/2022) ditegaskan, isu ini merupakan upaya melanggengkan kekuasaan dengan cara menghindari pemilu.

"Ini artikulasi keinginan untuk bisa terus menjabat tanpa harus mengikuti pemilu," kata Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, dikutip melalui keteranga pers, Minggu (6/3/2022).



Pegiat pemilu dan perempuan ini juga mengutip jurnal ilmiah dari Mila Versteeg, bahwa penundaan pemilu ini menjadi praktik yang kian populer di dunia, guna menyiasati pembatasan kekuasaan.

"Penundaan pemilu menjadi satu praktik paling populer di dunia, sebagai akal-akalan menerabas pembatasan masa jabatan melalui penghindaran pemilu," ungkapnya.

Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menilai hari-hari belakangan ini para politisi mencoreng mukanya sendiri dengan demikian kentara. Mereka mengkhianati apa yang dulu pernah diperjuangkan.

"Bagi saya ide menunda pemilu itu penghianatan atas reformasi yang luar biasa. Logika Orde Baru bahwa ekonomi adalah segala-galanya diadopsi kembali, pentingnya stabilitas ekonomi, yang secara salah kaprah dianggap akan hancur lebur ketika kita berpraktik demokrasi dengan baik," sambungnya.



Firman mengungkapkan, secara empirik, negara-negara dengan praktik ekonomi terkuat, justru merupakan negara-negara yang menerapkan demokrasi, seperti di negara-negara Skandinavia.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat Anwar Hafid, mempertanyakan sikap segelintir ketua umum parpol yang menyuarakan wacana penundaan pemilu ini.

Padahal, kata dia, Komisi II DPR bersama pemerintah, dan penyelenggara pemilu telah menetapkan tanggal pemilu.

"Pemerintah, DPR dan KPU sudah sepakati bersama tanggal 14 Februari 2024 itu akan dilakukan Pemilu dan pilpres dan tetap UU Pilkada tidak dilakukan revisi sehingga akan dilaksanakan Pilkada 27 November 2024," ungkap Anwar.



"Tidak ada satu partai politik pun yang menolak tanggal 14 Februari 2024 sebagai tanggal pemilu, namun ini kok tiba tiba wacana ketua umum beberapa partai mewacanakan penundaan?," tegasnya.

Oleh karena itu, kata Anwar, untuk menindaklanjuti keputusan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menolak tegas wacana penundaan pemilu ini, Demokrat konsisten menolak usulan itu.

"Kalaupun konstitusi diubah dan membolehkan perpanjangan masa jabatan, saya tidak mau tiga periode. Saya kira ini harus menjadi sikap bersama para anggota Dewan untuk menegaskan penolakan terhadap wacana perpanjangan kekuasaan dalam bentuk apapun," tandasnya.