Pesan Ngabalin ke Pengusul Penundaan Pemilu 2024: Jangan Radikal dalam Berpolitik
loading...
Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin geram dengan sejumlah elite politik yang mengusulkan penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden. Foto/Dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin geram dengan sejumlah elite politik yang mengusulkan penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden. Menurutnya, dalam berpolitik harus santun dan piawai.
Ali menyebut bahwa dalam berdemokrasi semua pihak bebas berpendapat dan beropini, namun keputusan telah disepakati bahwa pemilu dilaksanakan pada Februari 2024. "Kita boleh berdiskusi kalau keputusan itu sudah diambil semua orang harus tunduk dan patuh pada ketentuan UUD. Jangan radikal dalam berpolitik," kata Ngabalin kepada MNC Portal, Sabtu (5/3/2022).
Dia menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) patuh dan taat pada UUD 1945. “Sumpah jabatan presiden sebelum dilantik seperti itu,” katanya.
Ali menjelaskan tunduknya Presiden Jokowi terhadap konstitusi dibuktikannya saat meminta Mendagri Tito Karnavian untuk mendiskusikan masalah pemilu dengan KPU dan DPR. Maka itu, disepakatilah pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024.
"Masih ada yang kurang? Pakai nalarmu yang sehat dalam berpolitik agar anda lebih santun, jangan pernah memaksakan presiden atau siapa saja," imbuhnya.
Lihat Juga: PDIP Anggap Janggal Hakim PTUN Tak Menerima Gugatan Pencalonan Gibran: Kita Menang Dismissal
Ali menyebut bahwa dalam berdemokrasi semua pihak bebas berpendapat dan beropini, namun keputusan telah disepakati bahwa pemilu dilaksanakan pada Februari 2024. "Kita boleh berdiskusi kalau keputusan itu sudah diambil semua orang harus tunduk dan patuh pada ketentuan UUD. Jangan radikal dalam berpolitik," kata Ngabalin kepada MNC Portal, Sabtu (5/3/2022).
Dia menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) patuh dan taat pada UUD 1945. “Sumpah jabatan presiden sebelum dilantik seperti itu,” katanya.
Ali menjelaskan tunduknya Presiden Jokowi terhadap konstitusi dibuktikannya saat meminta Mendagri Tito Karnavian untuk mendiskusikan masalah pemilu dengan KPU dan DPR. Maka itu, disepakatilah pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024.
"Masih ada yang kurang? Pakai nalarmu yang sehat dalam berpolitik agar anda lebih santun, jangan pernah memaksakan presiden atau siapa saja," imbuhnya.
Lihat Juga: PDIP Anggap Janggal Hakim PTUN Tak Menerima Gugatan Pencalonan Gibran: Kita Menang Dismissal
(rca)
Explore More