Pesan Ketua KPK ke Kepala Daerah: Jangan Korupsi, Jika Ketangkap Anak Istri Kena
Sabtu, 26 Februari 2022 - 07:25 WIB
loading...
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta kepala daerah tidak melakukan tindak pidana korupsi.
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri bercerita bahwa terdapat satu kabupaten yang tercatat sebagai daerah terkaya di Sumatera Selatan, namun demikian, angka kemiskinan di daerah tersebut justru tinggi di atas 20%. Usut punya usut, kata Firli, anggarannya ternyata dikorupsi kepala daerah.
Firli mewanti-wanti agar kejadian tersebut tidak di daerah lain. Firli mengingatkan kepada para kepala daerah agar tidak korupsi. Sebab, bila ada pejabat negara dan daerah yang ketangkap dan terbukti melakukan korupsi, maka sanksi sosialnya sangat berat hingga ke anak dan cucu.
Demikian diungkapkan Firli Bahuri saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama Pemerintah Provinsi Banten pada Jumat, 25 Februari 2022. "Cerita ini untuk mengunggah kawan-kawan agar tidak kena korupsi. Kalau sudah korupsi itu sanksi sosialnya berat, anak istri cucu akan kena semua," ujar Firli melalui keterangan resminya, Sabtu (26/2/2022).
Baca juga: Periksa Dirut PDAM Tirta Patriot Bekasi, KPK Telusuri Uang untuk Rahmat Effendi
Firli berpandangan Indonesia saat ini sedang mengalami empat persoalan kebangsaan yaitu, bencana alam dan pandemi Covid-19, terorisme dan radikalisme, serta narkotika. Tapi, korupsi saat ini ternyata lebih membahayakan karena merampas hak rakyat. Menurut Firli, korupsi bisa membuat kualitas kesehatan, pendidikan, indeks pembangunan manusia, dan pengentasan kemiskinan tidak bisa berjalan. "Jadi korupsi itu kejahatan melawan kemanusiaan," imbuh Firli.
Baca juga: Pesan Firli Bahuri untuk Jaksa Baru KPK
Firli membeberkan tujuh indikator pembangunan nasional yang juga sebagai patokan ada tidaknya korupsi di suatu daerah. Tujuh indikator itu yakni, angka kemiskinan; angka pengangguran; angka kematian ibu melahirkan; angka kematian bayi; indeks pembangunan manusia; angka pendapatan per kapita; dan angka gini ratio. "Indikator pembangunan nasional itu bisa dicapai, bisa diselesaikan kalau tidak ada korupsi," ucapnya.
Firli mewanti-wanti agar kejadian tersebut tidak di daerah lain. Firli mengingatkan kepada para kepala daerah agar tidak korupsi. Sebab, bila ada pejabat negara dan daerah yang ketangkap dan terbukti melakukan korupsi, maka sanksi sosialnya sangat berat hingga ke anak dan cucu.
Demikian diungkapkan Firli Bahuri saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama Pemerintah Provinsi Banten pada Jumat, 25 Februari 2022. "Cerita ini untuk mengunggah kawan-kawan agar tidak kena korupsi. Kalau sudah korupsi itu sanksi sosialnya berat, anak istri cucu akan kena semua," ujar Firli melalui keterangan resminya, Sabtu (26/2/2022).
Baca juga: Periksa Dirut PDAM Tirta Patriot Bekasi, KPK Telusuri Uang untuk Rahmat Effendi
Firli berpandangan Indonesia saat ini sedang mengalami empat persoalan kebangsaan yaitu, bencana alam dan pandemi Covid-19, terorisme dan radikalisme, serta narkotika. Tapi, korupsi saat ini ternyata lebih membahayakan karena merampas hak rakyat. Menurut Firli, korupsi bisa membuat kualitas kesehatan, pendidikan, indeks pembangunan manusia, dan pengentasan kemiskinan tidak bisa berjalan. "Jadi korupsi itu kejahatan melawan kemanusiaan," imbuh Firli.
Baca juga: Pesan Firli Bahuri untuk Jaksa Baru KPK
Firli membeberkan tujuh indikator pembangunan nasional yang juga sebagai patokan ada tidaknya korupsi di suatu daerah. Tujuh indikator itu yakni, angka kemiskinan; angka pengangguran; angka kematian ibu melahirkan; angka kematian bayi; indeks pembangunan manusia; angka pendapatan per kapita; dan angka gini ratio. "Indikator pembangunan nasional itu bisa dicapai, bisa diselesaikan kalau tidak ada korupsi," ucapnya.
Lihat Juga :
