JPRR Desak DPR Hindari Dominasi Jawa Sentris dalam Seleksi Penyelenggara Pemilu

Rabu, 16 Februari 2022 - 14:51 WIB
loading...
JPRR Desak DPR Hindari...
Koordinator Nasional JPRR, Nurlia Dian Paramita mendesak DPR dalam hal ini Komisi II untuk menghindari dominasi Jawa Sentris dalam seleksi penyelenggara Pemilu periode 2022-2027. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPRR) , Nurlia Dian Paramita mendesak DPR dalam hal ini Komisi II untuk menghindari dominasi Jawa Sentris dalam seleksi penyelenggara Pemilu periode 2022-2027. Diketahui, pemilihan calon penyelenggara Pemilu terpilih akan dilakukan pada malam nanti.

Nurlia mendorong agar Komisi II untuk memenuhi aspek profesionalisme, kemandirian, dan prinsip pluralisme harus dijunjung tinggi khususnya dalam wajah penyelenggara Pemilu. Baca juga: Usul Perkecil Ukuran Surat Suara, Calon Anggota KPU Ini Disentil DPR

"Yaitu menjunjung tinggi prinsip perbedaan serta memberikan ruang pada masyarakat bahwa Indonesia ini bukan hanya Jawa. Keragaman latar belakang penting, keterwakilan perempuan juga menjadi penting," ujar Nurlia dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/2/2022).

Hal itu didorong JPRR saat mencermati informasi yang beredar sebagai hasil rapat koalisi 10 Februari 2022 dan 15 Februari 2022 versi hangtuah. Di mana, dalam pesan berantai itu disebutkan lebih banyak dominasi calon dari Jawa dibanding non Jawa.

"Tentu ini menjadi representasi yang tidak menggembirakan karena ke depan Pemilu 2024 adalah milik Nusantara bukan Jawa sentris," jelasnya. Baca juga: Dinilai Bisa Jadi Dirjen, Calon Anggota KPU Ini Ditanya Motivasinya

"Sehingga Komisi II harus memilih calon penyelenggara Pemilu dengan memperhatikan wilayah seperti Kalimantan Timur yang notabene calon Ibu Kota baru dan Maluku, yang selama ini cukup rawan konflik ketika pemilihan berlangsung," imbuh dia.
(kri)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Evaluasi Harga BBM Non-Subsidi Pascaanjloknya Harga Minyak Dunia
Singgung Peran KPRP,...
Singgung Peran KPRP, Pakar: Kritik Mahfud MD Terhadap UU Polri Sangat Aneh
Pakar Hukum: Pernyataan...
Pakar Hukum: Pernyataan Mahfud MD Soal UU Polri Abaikan KPRP Membingungkan
Pakar Hukum: UU Polri...
Pakar Hukum: UU Polri yang Baru Akomodasi Kepentingan Masyarakat dan Kepolisian
Revisi UU Polri Disahkan...
Revisi UU Polri Disahkan Jadi Undang-Undang, Pelayanan Kepolisian Diharapkan Meningkat
Terbukti Selingkuh dan...
Terbukti Selingkuh dan Pungli, Anggota KPU OKU Timur Dipecat
Ratusan Mahasiswa Trisakti...
Ratusan Mahasiswa Trisakti Bergerak dari Tugu 12 Mei Reformasi Menuju Gedung DPR
Ratusan Mahasiswa Trisakti...
Ratusan Mahasiswa Trisakti Bakal Geruduk DPR, Bawa Tiga Tuntutan Rakyat
KPU Jakarta Timur Dorong...
KPU Jakarta Timur Dorong Parpol Memperbarui Data
Rekomendasi
Aktivitas Gunung Anak...
Aktivitas Gunung Anak Krakatau Meningkat, Masyarakat Diimbau Waspada
Pertamina Mandalika...
Pertamina Mandalika Racing Series Putaran 2, Asah Potensi Pembalap Muda Indonesia
Pertamina Patra Niaga...
Pertamina Patra Niaga Dorong Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pengelolaan Eceng Gondok
Berita Terkini
Buronan Kasus Penipuan...
Buronan Kasus Penipuan Bisnis Batu Bara Rp7 Miliar Ditangkap di Bandara Soetta
Polri: Frans Antoni...
Polri: Frans Antoni Diduga Otak Cuci Uang Hasil Narkoba Fredy Pratama
Belajar dari Iran: Tiga...
Belajar dari Iran: Tiga Pelajaran Strategis bagi Indonesia
Paradoks Tata Kelola...
Paradoks Tata Kelola Batu Bara di Indonesia
Potensi Gula Non-Tebu...
Potensi Gula Non-Tebu yang Dianaktirikan
PDIP: Jika Seluruh Fraksi...
PDIP: Jika Seluruh Fraksi di DPR Hanya Manut Eksekutif, Apa Bedanya dengan Era Orde Baru?
Infografis
Hari ini Komisi III...
Hari ini Komisi III DPR Seleksi 7 Calon Komisioner KY
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved