JPRR Desak DPR Hindari Dominasi Jawa Sentris dalam Seleksi Penyelenggara Pemilu
loading...
Koordinator Nasional JPRR, Nurlia Dian Paramita mendesak DPR dalam hal ini Komisi II untuk menghindari dominasi Jawa Sentris dalam seleksi penyelenggara Pemilu periode 2022-2027. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPRR) , Nurlia Dian Paramita mendesak DPR dalam hal ini Komisi II untuk menghindari dominasi Jawa Sentris dalam seleksi penyelenggara Pemilu periode 2022-2027. Diketahui, pemilihan calon penyelenggara Pemilu terpilih akan dilakukan pada malam nanti.
Nurlia mendorong agar Komisi II untuk memenuhi aspek profesionalisme, kemandirian, dan prinsip pluralisme harus dijunjung tinggi khususnya dalam wajah penyelenggara Pemilu.
"Yaitu menjunjung tinggi prinsip perbedaan serta memberikan ruang pada masyarakat bahwa Indonesia ini bukan hanya Jawa. Keragaman latar belakang penting, keterwakilan perempuan juga menjadi penting," ujar Nurlia dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/2/2022).
Hal itu didorong JPRR saat mencermati informasi yang beredar sebagai hasil rapat koalisi 10 Februari 2022 dan 15 Februari 2022 versi hangtuah. Di mana, dalam pesan berantai itu disebutkan lebih banyak dominasi calon dari Jawa dibanding non Jawa.
"Tentu ini menjadi representasi yang tidak menggembirakan karena ke depan Pemilu 2024 adalah milik Nusantara bukan Jawa sentris," jelasnya.
"Sehingga Komisi II harus memilih calon penyelenggara Pemilu dengan memperhatikan wilayah seperti Kalimantan Timur yang notabene calon Ibu Kota baru dan Maluku, yang selama ini cukup rawan konflik ketika pemilihan berlangsung," imbuh dia.
Nurlia mendorong agar Komisi II untuk memenuhi aspek profesionalisme, kemandirian, dan prinsip pluralisme harus dijunjung tinggi khususnya dalam wajah penyelenggara Pemilu.
"Yaitu menjunjung tinggi prinsip perbedaan serta memberikan ruang pada masyarakat bahwa Indonesia ini bukan hanya Jawa. Keragaman latar belakang penting, keterwakilan perempuan juga menjadi penting," ujar Nurlia dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/2/2022).
Hal itu didorong JPRR saat mencermati informasi yang beredar sebagai hasil rapat koalisi 10 Februari 2022 dan 15 Februari 2022 versi hangtuah. Di mana, dalam pesan berantai itu disebutkan lebih banyak dominasi calon dari Jawa dibanding non Jawa.
"Tentu ini menjadi representasi yang tidak menggembirakan karena ke depan Pemilu 2024 adalah milik Nusantara bukan Jawa sentris," jelasnya.
"Sehingga Komisi II harus memilih calon penyelenggara Pemilu dengan memperhatikan wilayah seperti Kalimantan Timur yang notabene calon Ibu Kota baru dan Maluku, yang selama ini cukup rawan konflik ketika pemilihan berlangsung," imbuh dia.
(kri)
Explore More