Kolaborasi Jadi Kunci Meningkatkan Vaksinasi Covid-19

Kedua, memastikan 21,5 juta lansia mendapatkan vaksinasi lengkap. Sebab, kata dia, cakupan vaksinasi lengkap lansia masih di bawah 50% dan vaksinasi pertama masih ada kurang lebih 6 juta lansia yang belum mendapatkan vaksinasi pertama. "Lansia merupakan kelompok rentan dan jika belum divaksinasi akan menambah kerentanan jika terkena Omicron," ujarnya.

Ketiga, mempercepat pelaksanaan vaksinasi booster di provinsi maupun kabupaten/kota yang ada tren kenaikan kasus dan ada transmisi lokal varian Omicron. "Pemerintah perlu mengkaji ulang apakah jeda 6 bulan bisa diperpendek seperti beberapa negara lain seperti Australia," pungkasnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Laura Navika Yamani. Laura juga menilai kolaborasi sangat perlu dilakukan sejak awal kemunculan pandemi Covid-19.

Laura menilai pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. "Banyak unsur yang harus berkolaborasi dan berkomitmen untuk melakukan upaya dalam mempercepat penghentian pandemi Covid-19," ujar Laura secara terpisah.

Lebih lanjut dia mengatakan, vaksinasi Covid-19 diharapkan bisa terus berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. "Naiknya kasus Covid-19 bukan menghentikan pemberian vaksin, tetapi memperketat prokes sehingga aman tidak berisiko tertular saat pemberian vaksin," katanya.

Dia mengakui 184,68 juta penduduk yang sudah divaksin tentu telah mencapai target cakupan vaksinasi. "Tetapi 184,68 atau lebih 85% ini adalah orang yang masih mendapatkan vaksin dosis 1 dan dosis lengkap baru sekitar 60 persenan. Ini masih menjadi PR pemerintah dalam mengejar target cakupan untuk dosis 2 dan mempercepat pencapaian itu," pungkasnya.

Diketahui, salah satu lembaga negara yang terus berkolaborasi dalam menjalankan program vaksinasi Covid-19 adalah Badan Intelijen Negara (BIN). Bahkan, BIN memperluas kolaborasi dalam upaya mengejar target vaksinasi nasional.

Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri Badan Intelijen Negara Mayjen TNI Agoes Joesni mengungkapkan BIN sebagai lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang memiliki peran pencegahan dan deteksi dini terhadap berbagai ancaman sudah melakukan pencegahan. Penggunaan masker yang dilontarkan oleh BIN yang disampaikan kepada pemerintah adalah salah satunya.

Selain itu, membuat aplikasi untuk mendeteksi kedisiplinan menggunakan masker dan sebagainya, melakukan sosialisasi dan narasi untuk melawan hoaks seputar vaksinasi Covid-19. BIN juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan membuat sertifikat vaksinasi karena semua orang yang telah disuntik vaksin harus bisa dideteksi, hingga penyediaan vaksin, serta fasilitas penunjangnya.

Dia menuturkan bahwa keberhasilan vaksinasi ini dilakukan atas kerja sama berbagai pihak, tak terkecuali BIN. Capaian itu pun sejalan dengan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi).