Kolaborasi Jadi Kunci Meningkatkan Vaksinasi Covid-19

JAKARTA - Kolaborasi seluruh pihak di Tanah Air dianggap penting untuk meningkatkan capaian vaksinasi Covid-19 . Perluasan kerja sama dan pelibatan semua pihak dinilai menjadi salah satu kunci keberhasilan sebuah program.

"Salah satu kunci keberhasilan berbagai program adalah perluasan kerja sama dan pelibatan semua pihak, begitu juga dengan program vaksinasi Covid-19," kata Anggota Komisi IX DPR Elva Hartati, Rabu (2/2/2022).

Dia menilai pelibatan swasta sangat penting karena memiliki resources yang bisa digunakan untuk akselerasi vaksinasi Covid-19. "Ekuador saat ini menjadi negara dengan tingkat kecepatan vaksinasi terbaik dunia dan ini karena kerja sama yang kuat dengan pihak swasta," ujarnya.





Dia melihat saat ini pemerintah juga sudah bekerja sama dengan swasta. Namun, kerja sama itu perlu diperluas dan diperkuat, begitu juga dengan organisasi internasional yang ada di Indonesia seperti Unicef, World Bank, dan yang lain.

"Prinsip herd immunity atau kekebalan kelompok adalah terbentuknya imunitas karena vaksinasi atau alami karena terkena virusnya," imbuhnya.

Menurut dia, target berapa banyak yang harus divaksin tergantung juga pada efikasi vaksin yang digunakan. Karena, efikasi vaksin yang digunakan di Indonesia beragam, maka tidak bisa secara pasti harus berapa persen dari penduduk yang divaksin.

"Dengan 184,68 juta orang yang sudah divaksin merupakan capaian yang luar biasa dan Komisi IX mengapresiasi kinerja pemerintah, tapi capaian ini harus terus ditingkatkan, sehingga paling sedikit 80% populasi mendapatkan vaksinasi dan kelompok rentan seperti lansia menurut saya 100% harus divaksinasi," ucapnya.

Dia pun mengungkapkan beberapa hal yang harus segera dilakukan. Pertama, mempercepat pelaksanaan vaksinasi primer di seluruh wilayah Indonesia, terutama memastikan provinsi dan kabupaten/kota yang sudah terdeteksi transmisi lokal Omicron harus segera menyelesaikan target vaksinasi primer.

Kedua, memastikan 21,5 juta lansia mendapatkan vaksinasi lengkap. Sebab, kata dia, cakupan vaksinasi lengkap lansia masih di bawah 50% dan vaksinasi pertama masih ada kurang lebih 6 juta lansia yang belum mendapatkan vaksinasi pertama. "Lansia merupakan kelompok rentan dan jika belum divaksinasi akan menambah kerentanan jika terkena Omicron," ujarnya.

Ketiga, mempercepat pelaksanaan vaksinasi booster di provinsi maupun kabupaten/kota yang ada tren kenaikan kasus dan ada transmisi lokal varian Omicron. "Pemerintah perlu mengkaji ulang apakah jeda 6 bulan bisa diperpendek seperti beberapa negara lain seperti Australia," pungkasnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Laura Navika Yamani. Laura juga menilai kolaborasi sangat perlu dilakukan sejak awal kemunculan pandemi Covid-19.

Laura menilai pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. "Banyak unsur yang harus berkolaborasi dan berkomitmen untuk melakukan upaya dalam mempercepat penghentian pandemi Covid-19," ujar Laura secara terpisah.

Lebih lanjut dia mengatakan, vaksinasi Covid-19 diharapkan bisa terus berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. "Naiknya kasus Covid-19 bukan menghentikan pemberian vaksin, tetapi memperketat prokes sehingga aman tidak berisiko tertular saat pemberian vaksin," katanya.

Dia mengakui 184,68 juta penduduk yang sudah divaksin tentu telah mencapai target cakupan vaksinasi. "Tetapi 184,68 atau lebih 85% ini adalah orang yang masih mendapatkan vaksin dosis 1 dan dosis lengkap baru sekitar 60 persenan. Ini masih menjadi PR pemerintah dalam mengejar target cakupan untuk dosis 2 dan mempercepat pencapaian itu," pungkasnya.

Diketahui, salah satu lembaga negara yang terus berkolaborasi dalam menjalankan program vaksinasi Covid-19 adalah Badan Intelijen Negara (BIN). Bahkan, BIN memperluas kolaborasi dalam upaya mengejar target vaksinasi nasional.

Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri Badan Intelijen Negara Mayjen TNI Agoes Joesni mengungkapkan BIN sebagai lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang memiliki peran pencegahan dan deteksi dini terhadap berbagai ancaman sudah melakukan pencegahan. Penggunaan masker yang dilontarkan oleh BIN yang disampaikan kepada pemerintah adalah salah satunya.

Selain itu, membuat aplikasi untuk mendeteksi kedisiplinan menggunakan masker dan sebagainya, melakukan sosialisasi dan narasi untuk melawan hoaks seputar vaksinasi Covid-19. BIN juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan membuat sertifikat vaksinasi karena semua orang yang telah disuntik vaksin harus bisa dideteksi, hingga penyediaan vaksin, serta fasilitas penunjangnya.

Dia menuturkan bahwa keberhasilan vaksinasi ini dilakukan atas kerja sama berbagai pihak, tak terkecuali BIN. Capaian itu pun sejalan dengan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia mengungkapkan, sebelum Covid-19 di awal 2020 masuk ke Indonesia, BIN sudah mengamati fenomena ini sejak kasus di Wuhan China. Karena itu langkah mitigasi pun kala itu telah disampaikan ke pemerintah.

Deputi bidang Intelijen Ekonomi BIN Made Kartikajaya membeberkan bahwa BIN punya tim penanganan Covid-19 dan sejatinya bertugas menyediakan vaksin di seluruh Indonesia. Sebagai penanggung jawab koordinasi dilakukan dengan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan di daerah, di awal pertama vaksinasi dilakukan sejak 14 Juli 2020.