Komunikasi Pandemi Pemerintah: Satu Arah

Jum'at, 12 Juni 2020 - 05:00 WIB
loading...
A A A
Di negara-negara demokrasi lain, justru model komunikasi dua arah yang menjadi standar komunikasi selama pandemi ini. Bahkan, Presiden Trump yang tidak suka wartawan dan lebih senang menggunakan komunikasi satu arah melalui Twitter tetap melakukan konferensi pers yang diikuti dengan sesi tanya jawab bagi wartawan yang hadir dan disiarkan langsung. Begitu pula Perdana Menteri Inggris Boris Johnson ataupun Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, serta berbagai pemimpin negara demokrasi lainnya.

Dalam berbagai konferensi pers tersebut wartawan diberi kesempatan bertanya, mulai dari bagaimana publik bisa mendapat akses untuk testing, bagaimana kemajuan penelitian vaksin, bagaimana skema penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat dan dari mana dananya, bagaimana skema relaksasi pembatasan sosial, mengapa data dari satu daerah berbeda dengan data pemerintah pusat, apa benar bahwa hydroxychloroquine benar-benar manjur dan apa buktinya, dan sebagainya.

Tentu saja seorang presiden, perdana menteri, menteri atau jubir tidak akan mampu menjawab semua pertanyaan itu sendirian. Karena itu, kita lihat di negara lain, presiden, perdana menteri, menteri, ataupun jubir, selalu didampingi berbagai pejabat teknis lainnya serta para ahli yang menjadi tim pemerintah. Biasanya, Presiden Trump, misalnya, didampingi Wakil Presiden yang menjadi Kepala Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19, ada pula Menteri Kesehatan serta Surgeon General, ada juga Kepala Pusat Penanggulangan Penyakit Menular (CDC), juga para ahli, seperti Dr Anthony Fauci, Dr. Deborah Birx, dan lain-lain. Mereka ini siap membantu presiden untuk menjelaskan tentang fakta, informasi lanjutan, klarifikasi, kebijakan dan aplikasinya, ataupun hal-hal teknis yang terjadi di lapangan.

Demikian pula terlihat pada tingkat pemerintah daerah. Gubernur New York Andrew Cuomo beserta staf dan para ahli hampir setiap hari memberikan update informasi kepada pers yang diikuti dengan tanya jawab oleh para wartawan dan disiarkan langsung oleh berbagai media. Suatu contoh model komunikasi dua arah di pusat dan daerah.

Komunikasi yang dilakukan secara dua arah tidak berarti persoalan sudah selesai. Tentu saja tidak. Tetapi, model komunikasi dua arah memperlihatkan bagaimana pemerintah tetap menghormati rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam demokrasi. Konferensi pers dua arah dalam demokrasi adalah bentuk akuntabilitas pemerintah terhadap rakyat serta merupakan penghargaan pemerintah akan hak rakyat untuk tahu. Terakhir ini, dalam era media sosial, keterbukaan informasi lebih bermanfaat bagi rakyat ketimbang menutup-nutupinya. Lagi pula, apalagi yang bisa disembunyikan sekarang?
(jon)
Halaman :
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1659 seconds (0.1#10.140)