Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Mahfud MD Dihambat Ungkap Kasus Proyek Satelit Kemhan, Netizen: Ayo Buka Semua Pak
loading...
Unggahan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD yang membahas satelit bodong Kementerian Pertahanan (Kemhan) menuai dukungan netizen. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Unggahan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD yang membahas satelit bodong Kementerian Pertahanan (Kemhan) menuai dukungan netizen. Pernyataan Mahfud yang menegaskan keterkejutannya bahwa negara sudah dirugikan sejak 2018 menarik keingintahuan warganet.
Mahfud tegaskan bahwa ada keanenan saat dirinya ingin mengungkap kasus satelit Kemhan tersebut. Penegasan Mahfud tersebut mengundang 9.369 dukungan netizen melalui kolom likes pada unggahan Instagram @mohmahfudmd, Minggu (16/1/2022).
"Negosiasi untuk proyek ini tidaklah cepat. Mungkin dua tahun sebelumnya dimulai. Menarik untuk diikutin, lanjutkan story-nya pak," tulis akun @march_denny.
Sementara itu, terdapat sejumlah netizen yang menjadi bertanya terkait siapa menteri terdahulu yang menaungi proyek satelit tersebut. "Proyek satelit 2015-2016, kira-kira siapa yang menjabat di Kemenhan?" cuit akun @skurzshinoda1987.
"Ayoook bukak semua pak," jelas akun @herru_kechenk.
Sebelumnya, Mahfud MD mengaku menemukan keanehan ketika berusaha mencari titik terang kasus kasus satelit slot Orbit 123 di Kemhan. Dia mengungkapkan ada pihak-pihak yang berusaha menghalangi agar kasus ini menjadi terang benderang.
"Saya kemudian mengundang rapat pihak-pihak terkait sampai berkali tetapi ada yang aneh. Sepertinya ada yang menghambat untuk dibuka secara jelas masalahnya," ujar dia.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini kemudian memutuskan untuk meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan Audit Tujuan Tertentu (ATT) kasus satelit slot Orbit 123 itu. Mahfud MD mengatakan hasilnya cukup mengejutkan.
"Hasilnya ternyata seperti itu, ada pelanggaran peraturan perundang-undangan dan negara telah dan bisa terus dirugikan. Makanya, saya putuskan untuk segera berhenti rapat melulu dan mengarahkan agar diproses secara hukum," jelasnya.
Sekadar informasi, Indonesia harus membayar denda uang hampir Rp1 triliun terkait pelanggaran hukum di balik kontrak pembayaran sewa satelit slot Orbit 123 derajat Bujur Timur di Kemhan periode 2015-2016.
Mahfud tegaskan bahwa ada keanenan saat dirinya ingin mengungkap kasus satelit Kemhan tersebut. Penegasan Mahfud tersebut mengundang 9.369 dukungan netizen melalui kolom likes pada unggahan Instagram @mohmahfudmd, Minggu (16/1/2022).
"Negosiasi untuk proyek ini tidaklah cepat. Mungkin dua tahun sebelumnya dimulai. Menarik untuk diikutin, lanjutkan story-nya pak," tulis akun @march_denny.
Sementara itu, terdapat sejumlah netizen yang menjadi bertanya terkait siapa menteri terdahulu yang menaungi proyek satelit tersebut. "Proyek satelit 2015-2016, kira-kira siapa yang menjabat di Kemenhan?" cuit akun @skurzshinoda1987.
"Ayoook bukak semua pak," jelas akun @herru_kechenk.
Sebelumnya, Mahfud MD mengaku menemukan keanehan ketika berusaha mencari titik terang kasus kasus satelit slot Orbit 123 di Kemhan. Dia mengungkapkan ada pihak-pihak yang berusaha menghalangi agar kasus ini menjadi terang benderang.
"Saya kemudian mengundang rapat pihak-pihak terkait sampai berkali tetapi ada yang aneh. Sepertinya ada yang menghambat untuk dibuka secara jelas masalahnya," ujar dia.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini kemudian memutuskan untuk meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan Audit Tujuan Tertentu (ATT) kasus satelit slot Orbit 123 itu. Mahfud MD mengatakan hasilnya cukup mengejutkan.
"Hasilnya ternyata seperti itu, ada pelanggaran peraturan perundang-undangan dan negara telah dan bisa terus dirugikan. Makanya, saya putuskan untuk segera berhenti rapat melulu dan mengarahkan agar diproses secara hukum," jelasnya.
Sekadar informasi, Indonesia harus membayar denda uang hampir Rp1 triliun terkait pelanggaran hukum di balik kontrak pembayaran sewa satelit slot Orbit 123 derajat Bujur Timur di Kemhan periode 2015-2016.
Explore More