Isu PT Pemilu 2024 Menghangat, Pentolan Partai Mulai Lobi-lobi

JAKARTA - Revisi Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu menjadi hal penting krusial bagi semua partai politik (parpol). Masa depan partai dipertaruhkan dalam UU ini.

Salah satunya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sudah mulai melakukan lobi dengan berbagai parpol lainnya di DPR.

Upaya itu bagian dari upaya PKS memperjuangkan agar syarat ambang batas masuk parlemen (parliamentary threshold) dan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sama, yakni berkisar 4-5%.

Tidak tanggung-tanggung, Presiden PKS dan Sekretaris Jenderal DPP PKS pun turun tangan langsung untuk melobi parpol lain. Termasuk juga Ketua Fraksi PKS di DPR.

“Sudah berjalan lobi dengan beberapa partai untuk RUU Pemilu. Akan terus berjalan. (Yang melobi) Di DPR, ketua Fraksi. Di DPP, Presiden dan Sekjen,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada SINDOnews, Rabu (10/6/2020).

Menurut Anggota Komisi II DPR ini, PKS menemui semua partai, bukan hanya partai menengah yang mengusulkan angka yang sama dengan PKS, tapi juga partai-partai yang mengusulkan angka threshold tinggi.

“Semua partai ditemui dan diajak bincang. Yang utama dengan civil society. Karena itu PKS mengusulkan presidential thershold sama dengan parlimentary thershold,” tutur Mardani.

Dalam lobi-lobi itu, sambung Mardani, PKS menyampaikan pendapatnya bahwa entry to barrier atau penghalang masuk ke medan juang pada pencapresan harus diturunkan agar level kompetisi meningkat dan menurunkan ketegangan sosial.
Begitu juga dengan parliamentary threshold agar jangan sampai mengurangi keberagaman parpol di Tanah Air.

“(Lobi-red) Sedang berlangsung. Semua punya semangat yang sama, memperkuat fondasi demokrasi kita menuju demokrasi berkualitas yang murah berbasis merit system (sistem meritrokrasi),” tuturnya.( )