MK Didorong Berlakukan Ambang Batas Parlemen 0% di 2024
Kamis, 18 Juli 2024 - 21:22 WIB
loading...
Mahkamah Konstitusi (MK) didorong langsung memberlakukan penghapusan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) 4% pada 2024, tidak harus menunggu Pemilu 2029. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kawal Pemilu dan Demokrasi (KPD) mendorong Mahkamah Konstitusi ( MK ) memberlakukan penghapusan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) 4% pada 2024, tidak harus menunggu Pemilu 2029. Penghapusan PT 4% dinilai sudah sangat rasional dan sesuai dengan semangat demokrasi.
"Seharusnya MK sudah memberlakukan PT 0%, masak barang yang tidak sah masih dipertahankan, seharusnya PT 0% langsung diberlakukan sekarang di 2024 ini," kata Koordinator Nasional KPD Miftahul Arifin dalam keterangannya dikutip, Kamis (18/7/2024).
Menurutnya, seharusnya MK langsung memberlakukan penghapusan PT 4% karena sangat rasional dan sesuai dengan semangat demokrasi. Sebab, ambang batas parlemen dianggap tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin konstitusi.
Baca juga: Putusan MK, Ambang Batas Parlemen 4 Persen Harus Diubah sebelum Pemilu 2029
"Ambang batas parlemen dalam pemilu ini sebenarnya banyak menimbulkan permasalahan, karena konsep ambang batas dapat mengurangi dari arti kedaulatan rakyat yang sesungguhnya sesuai amanat UUD 1945," ujarnya.
"Seharusnya MK sudah memberlakukan PT 0%, masak barang yang tidak sah masih dipertahankan, seharusnya PT 0% langsung diberlakukan sekarang di 2024 ini," kata Koordinator Nasional KPD Miftahul Arifin dalam keterangannya dikutip, Kamis (18/7/2024).
Menurutnya, seharusnya MK langsung memberlakukan penghapusan PT 4% karena sangat rasional dan sesuai dengan semangat demokrasi. Sebab, ambang batas parlemen dianggap tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin konstitusi.
Baca juga: Putusan MK, Ambang Batas Parlemen 4 Persen Harus Diubah sebelum Pemilu 2029
"Ambang batas parlemen dalam pemilu ini sebenarnya banyak menimbulkan permasalahan, karena konsep ambang batas dapat mengurangi dari arti kedaulatan rakyat yang sesungguhnya sesuai amanat UUD 1945," ujarnya.
Lihat Juga :
