Refleksi 2021, DPR Tak Berdaya dan Hanya Jadi Stempel Pemerintah
loading...
A
A
A
Rekam jejak peran Badan Anggaran (Banggar) tak terdengar sama sekali. Padahal seperti Baleg di bidang legislasi, Banggar mestinya menjadi nahkoda di parlemen untuk memastikan keberpihakan anggaran untuk rakyat. Kedua, fungsi pengawasan yang biasanya menjadi semacam instrumen penting bagi DPR untuk menunjukkan kekuasaan terhadap Pemerintah tak pernah memunculkan “ancaman” serius.
"Ancaman serius dalam hal ini misalnya diekspresikan melalui pewacanaan penggunaan hak-hak istimewa DPR seperti interpelasi, angket, dan hak menyatakan pendapat. Kritikan yang muncul sesekali dari anggota DPR lebih banyak disuarakan melalui media sosial dan media massa ketimbang di ruang rapat sehingga tak mampu memberikan pengaruh dalam perubahan kebijakan Pemerintah," bebernya.
Menurut Lucius, peran pengawasan DPR yang paling krusial yakni pengawasan pelaksanaan APBN semestinya menjadi andalan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran oleh pemerintah serta penyalahgunaan anggaran atau korupsi bisa dicegah. Padahal, DPR mendapatkan hasil audit semua kementerian/lembaga dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kemudian, sambung dia, kinerja buruk DPR dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pokok di 2021 juga diperparah dengan berbagai kebijakan internal DPR. Seperti misalnya plat kendaraan khusus, tempat isolasi mandiri khusus di hotel, dan kebijakan lainnya.
Juga adanya informasi mengenai kesibukan pimpinan DPR untuk kepentingan politik pribadi lebih mendominasi di ruang publik dibandingkan mengurusi kerja-kerja parlemen. Lalu persetujuan pimpinan untuk mengesahkan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) dengan mengabaikan aturan Tatib juga adalah bukti kurang profesionalnya pimpinan dalam menjalankan tugas.
"Dengan semua catatan di atas, Formappi melihat DPR meleset dari apa yang diharapkan. Kekuasaan DPR yang begitu besar menjadi tak berarti ketika hanya diabadikan untuk kepentingan mereka sendiri dan elit di partai politik," pungkasnya.
"Ancaman serius dalam hal ini misalnya diekspresikan melalui pewacanaan penggunaan hak-hak istimewa DPR seperti interpelasi, angket, dan hak menyatakan pendapat. Kritikan yang muncul sesekali dari anggota DPR lebih banyak disuarakan melalui media sosial dan media massa ketimbang di ruang rapat sehingga tak mampu memberikan pengaruh dalam perubahan kebijakan Pemerintah," bebernya.
Menurut Lucius, peran pengawasan DPR yang paling krusial yakni pengawasan pelaksanaan APBN semestinya menjadi andalan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran oleh pemerintah serta penyalahgunaan anggaran atau korupsi bisa dicegah. Padahal, DPR mendapatkan hasil audit semua kementerian/lembaga dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kemudian, sambung dia, kinerja buruk DPR dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pokok di 2021 juga diperparah dengan berbagai kebijakan internal DPR. Seperti misalnya plat kendaraan khusus, tempat isolasi mandiri khusus di hotel, dan kebijakan lainnya.
Juga adanya informasi mengenai kesibukan pimpinan DPR untuk kepentingan politik pribadi lebih mendominasi di ruang publik dibandingkan mengurusi kerja-kerja parlemen. Lalu persetujuan pimpinan untuk mengesahkan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) dengan mengabaikan aturan Tatib juga adalah bukti kurang profesionalnya pimpinan dalam menjalankan tugas.
"Dengan semua catatan di atas, Formappi melihat DPR meleset dari apa yang diharapkan. Kekuasaan DPR yang begitu besar menjadi tak berarti ketika hanya diabadikan untuk kepentingan mereka sendiri dan elit di partai politik," pungkasnya.
(hab)
Explore More