Aliansi Ulama-Negara Hambat Demokrasi dan Pembangunan di Dunia Muslim

Pada tingkat institusional, masyarakat Muslim membutuhkan sistem yang terbuka, meritokratis, dan kompetitif, untuk mendorong kelas politik, agama, intelektual, dan ekonomi bergerak secara independen. Reformasi semacam itu membutuhkan pelembagaan pemisahan agama dan negara. Islam tidak secara inheren menentang hal itu. Pada sejarah Islam awal, terdapat pemisahan antara otoritas agama dan politik dalam tingkat tertentu.

Reformasi juga harus mencakup perluasan kebebasan berpikir, dengan menghapuskan undang-undang penistaan dan penyimpangan agama, serta perlindungan yang lebih dalam terhadap properti pribadi melalui pencegahan perampasan oleh negara.

Insentif ekonomi yang kuat juga penting untuk reformasi. Rente minyak, yang telah lama mendanai aliansi ulama-negara, mungkin kehilangan kepentingannya dengan semakin menipisnya cadangan minyak dan adopsi luas inovasi teknologi energi alternatif. Banyak negara muslim akan membutuhkan transformasi ekonomi dan inovasi untuk memakmurkan negara di era pasca-minyak.

Selain itu, sebuah reinterpretasi sejarah menjadi penting untuk memfasilitasi agenda reformasi. Hambatan struktural, terutama aliansi ulama dan kekuasaan, yang telah menahan lajur kemajuan dunia muslim, memiliki akar sejarah yang dalam di benak masyarakat muslim. Meski demikian, sejarah Islam juga mencakup pengalaman paradigmatik yang dapat menginspirasi reformasi masa depan dunia muslim dalam memandang hubungan agama-negara dan kemajuan ekonomi.

Diterjemahkan oleh Savran Billahi dari bahasa Inggris asli yang diterbitkan di The New Arab