Pahami Dulu Perbuatan yang Termasuk Pencemaran Nama Baik, Jangan Lapor Buru-buru

JAKARTA - Pencemaran nama baik bisa disebut salah satu pasal pidana paling “populer” di Indonesia karena saking banyak laporan yang diproses hukum. Belakangan pasal tersebut makin terkenal bersamaan dengan pasal ujaran kebencian.

Pencemaran nama baik dalam pengertian awam sebagai perbuatan yang membuat nama baik seseorang tercemar atau menjadi tidak baik. Tetapi dalam hukum masalah pencemaran nama baik tidak bisa didefinisikan sesederahana itu. Ada syarat sebuah perbuatan bisa dikategorikan sebagai pencemaran nama baik.

Dengan kata lain tidak semua perbuatan yang menurut kita bisa membuat nama baik tercemar, disebut sebagai pencemaran nama baik. Karena itu ada baiknya tidak terburu-buru membuat laporan dan memahami apa saja perbuatan yang termasuk perbuatan tidak menyenangkan menurut hukum.



Diolah dari hukumonline.com, pencemaran nama baik pada prinsipnya diatur dalam Bab XVI KUHP, yaitu tentang Penghinaan. Perbuatan yang masuk kategori pencemaran nama baik diterangkan di dalam Pasal 310 sampai Pasal 321 KUHP. Berdasarkan penjelasan Pasal 310 di dalam buku R. Soesilo berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, penghinaan dalam KUHP terbagi menjadi enam macam. Apa saja?

1. Penistaan
Perbuatan ini tercantum dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP. Menurut R Soesilo, agar perbuatannya bisa dihukum, penghinaan harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu agar diketahui oleh banyak orang. Tidak harus perbuatan yang melanggar hukum, cukup perbuatan biasa yang memalukan.

2. Penistaan lewat Tulisan
Perbuatan ini diatur pada Pasal 310 Ayat (2) KUHP. Dalam penjelasan ayat ini dinyatakan bahwa seseorang dapat dituntut dengan pasal penistaan bila melakukan penghinaan melalui tulisan maupun gambar.
Tuduhan melakukan penistaan dan penistaan lewat tulisan tidak bisa dihukum bila dilakukan untuk membela kepentingan umum atau dengan terpaksa membela kepentingan sendiri.

3. Fitnah
Perbuatan fitnah diatur pada Pasal 311 KUHP. Menurut R Soesilo, untuk memastikan apakah perbuatan pidana Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dilakukan untuk membela kepentingan umum atau membela diri, hakim perlu melakuan pemeriksaan.
Bila ternyata hakim tidak melihatnya sebagai pembelaan diri dan ternyata yang dituduhkan oleh seoranag terdakwa tidak terbukti, maka yang bersangkutan bisa dikenakan Pasal 311 KUHP tentang fitnah.



4. Penghinaan Ringan
Perbuatan penghinaan ringan diatur dalam Pasal 315 KUHP. Penghinaan ringan merupakan penghinaan berupa kata-kata menyakitkan yang dilakukan di depan umum. Kata-kata menyakitkan ini seperti anjing, brengsek, sundel, dan kata-kata menyakitkan lainnya. Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan sebuah perbuatan seperti meludahi wajah, pengang kepala dan mendorong topi hingga lepas untuk orang Indonesia.

5. Pengaduan Palsu atau Pengaduan Fitnah
Perbuatan ini diatur dalam Pasal 317 KUHP. Orang yang dapat diancam hukuman dalam pasal ini adalah mereka yang dengan sengaja memasukkan surat pengaduan palsu mengenai orang pada penegak hukum. Selain itu menyuruh menulis surat pengaduan palsu yang berakibat pada tercemarnya kehormatan dan nama baik seseorang juga masuk dalam pasal 317 KUHP.

6. Tuduhan Perbuatan secara Fitnah
Perbuatan ini dinyatakan dalam Pasal 318 KUHP. Dalam pasal ini, perbuatan yang dimaksud adalah dengan sengaja berbuat sesuatu yang menyebabkan orang lain terlibat dalam tindak pidana. Misalnya menaruh barang bukti hasil kejahatan pada orang lain agar orang tersebut dituduh berbuat kejahatan.

Selain KUHP, pencemaran nama baik juga diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu UU Nomor 16/2019 yang merupakan perubahan UU Nomor 11/2008. Dalam UU ini, masalah pencemaran nama baik diatur dalam pasal 27 hingga 37.