Bawaslu: Pemilu Ramah Lingkungan Belum Berjalan karena Terkendala Regulasi

JAKARTA - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap pemilu ramah lingkungan dapat terwujud pada pemilu atau pemilihan selanjutnya. Dia mengakui isu lingkungan belum menjadi prioritas penyelenggara pemilu, karena keterbatasan regulasi atau aturan yang berlaku saat ini.

"Green election seharusnya sudah menjadi bagian dalam setiap aspek kebijakan yang dibuat, karena krisis lingkungan semakin mengkhawatirkan, khususnya di Indonesia," ujar Herwyn, Minggu (1/9/2024).

Herwyn menegaskan konsep green election perlu disosialisasikan secara masif di masyarakat luas. Pasalnya, masih banyak yang menganggap pemilu dengan aktivitas ramah lingkungan merupakan hal yang bertolak belakang. "Salah satu contoh kecil saja, tidak memasang alat peraga kampanye atau memaku alat peraga kampanye di pohon," ujarnya.



Menurutnya solusi yang dapat dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar pemilu ramah lingkungan, pertama, daur ulang Alat Peraga Kampanye (APK). "Saya berharap KPU dalam membuat APK atau semacamnya ada yang berasal dari bahan daur ulang," sambungnya.

Herwyn menambahkan, KPU sebisa mungkin menetapkan regulasi untuk peserta pemilu mengangkat isu atau tema tentang lingkungan hidup baik dalam kampanye maupun dalam debat. Sebab menjaga lingkungan agar tetap baik dan terjaga merupakan tugas semua pihak.



"Kampanye pemilu ramah lingkungan merupakan tanggung jawab semua pihak baik itu penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemerintah, dan masyarakat," tandasnya.

Agar ramah lingkungan, pemilu tidak lagi menggunakan banyak kertas dalam setiap tahapannya. Salah satunya, dapat menggunakan teknologi digital.

"Penggunaan pemilu berbasis teknologi digitalisasi, seperti e-election baik itu e-voting, e-counting, dan e-rekapitulasi sebagai salah satu upaya mewujudkan pemilu ramah lingkungan," sebutnya.