Sejumlah Wilayah Jabodetabek Kembali ke PPKM Level 2, Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Ini
loading...
Warga beraktivitas di tengah PPKM. Foto/Dok SINDO
A
A
A
JAKARTA - Berdasarkan hasil evaluasi PPKM Jawa dan Bali ada kecenderungan transmisi level PPKM di sejumlah kabupaten/kota di wilayah Jabodetabek . Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta pemerintah daerah kembali melakukan evaluasi.
Diketahi, sejumlah wilayah di Jabodetabek level PPKM-nya naik dari level 1 menjadi level 2. "Berdasarkan kan hasil evaluasi PPKM di wilayah Jawa Bali yang diumumkan minggu ini, nampak adanya kecenderungan transmisi level PPKM kabupaten kota, pada area aglomerasi Jabodetabek dari level 1 menjadi level 2 yaitu pada seluruh kota di DKI Jakarta, Kota dan kabupaten Tangerang, Kota Bogor dan Kabupaten Bekasi,” katanya dalam konferensi persnya, Kamis (2/12/2021).
Wiku mengingatkan bahaw hasil evaluasi ini penting karena area Jabodetabek didominasi wilayah jantung kegiatan ekonomi vital nasional. “Ini yang secara alamiah memiliki ritme mobilitas yang tinggi. Sehingga memperbesar peluang penularan,” ujarnya.
Wiku pun meminta agar pemerintah daerah kembali melakukan evaluasi terhadap upaya pencegahan. Seperti kedisiplinan protokol kesehatan dan pengendalian mobilitas.
Selain itu, lannjut Wiku, juga harus dilakukan upaya penanganan dini kontak erat. Hal ini untuk segera memutus alur penularan, melindungi kelompok rentan dan mencegah pengetatan aktivitas masyarakat yang lebih ketat.
Diketahi, sejumlah wilayah di Jabodetabek level PPKM-nya naik dari level 1 menjadi level 2. "Berdasarkan kan hasil evaluasi PPKM di wilayah Jawa Bali yang diumumkan minggu ini, nampak adanya kecenderungan transmisi level PPKM kabupaten kota, pada area aglomerasi Jabodetabek dari level 1 menjadi level 2 yaitu pada seluruh kota di DKI Jakarta, Kota dan kabupaten Tangerang, Kota Bogor dan Kabupaten Bekasi,” katanya dalam konferensi persnya, Kamis (2/12/2021).
Wiku mengingatkan bahaw hasil evaluasi ini penting karena area Jabodetabek didominasi wilayah jantung kegiatan ekonomi vital nasional. “Ini yang secara alamiah memiliki ritme mobilitas yang tinggi. Sehingga memperbesar peluang penularan,” ujarnya.
Wiku pun meminta agar pemerintah daerah kembali melakukan evaluasi terhadap upaya pencegahan. Seperti kedisiplinan protokol kesehatan dan pengendalian mobilitas.
Selain itu, lannjut Wiku, juga harus dilakukan upaya penanganan dini kontak erat. Hal ini untuk segera memutus alur penularan, melindungi kelompok rentan dan mencegah pengetatan aktivitas masyarakat yang lebih ketat.
(zik)
Explore More