Nawawi Pomolango Tak Ikut Raker KPK di Jogja, Ada Apa?

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Nawawi Pomolango mengakui tak ikut dalam rapat kerja (raker) kelembagaan di Jogjakarta. Nawawi lebih memilih stand by atau bertugas di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Ia juga beralasan sedang kurang sehat.

"Enggak apa-apa tidak ikut. Saya pikir sebaiknya tetap ada yang stand by di kantor dan juga memang kemaren saya tidak terlalu fit," kata Nawawi Pomolango saat dikonfirmasi, Jumat (29/10/2021).

Pimpinan hingga pejabat KPK menggelar rapat kerja kelembagaan di hotel berbintang daerah Jogjakarta. Rapat kerja menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK tersebut digelar selama tiga hari sejak Rabu, 27 Oktober 2021 hingga hari ini.



Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Harefa menjelaskan, rapat sudah direncanakan sejak jauh hari, baik anggaran maupun pelaksanaan. Namun agenda raker sempat terkendala karena kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). "Harus tertunda karena kondisi pandemi dan baru bisa dilaksanakan saat ini," kata Cahya melalui keterangan resminya.

Menurut Cahya, raker yang digelar selama tiga hari di Jogjakarta bertujuan untuk harmonisasi regulasi dan penyempurnaan struktur organisasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi KPK sesuai UU baru. Oleh karenanya, raker tersebut wajib dihadiri oleh pimpinan hingga pejabat KPK.

"Melalui penyesuaian dan penyempurnaan tersebut, maka tugas-tugas pemberantasan korupsi, baik yang dijalankan melalui upaya pencegahan, penindakan, maupun pendidikan, diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien dengan landasan regulasi yang kuat dan dukungan struktur organisasi yang tepat," beber Cahya.



"Pelibatan pimpinan dan para pejabat structural ini juga penting untuk menyelaraskan seluruh program kerja KPK, membangun kerjasama antar-tim dan unit kerja, yang pada akhirnya bisa menguatkan kinerja kelembagaan," imbuhnya.

Raker pejabat hingga pimpinan di hotel berbintang daerah Jogjakarta tersebut menuai polemik. Tak sedikit yang mengkritisi keputusan KPK tersebut di tengah pandemi Covid-19. Salah satu yang mengkritisi yakni mantan penyidik KPK Novel Baswedan.

Novel lewat akun twitter pada Kamis (28/10/2021) menulis, ”Perjalanan ke Yogya naik pesawat sekitar 100 org, berapa biayanya? Kalo mau bantu gerakkan pariwisata, jgn pake uang negara, apalagi bermewah2an. Semoga tdk banyak pejabat yg tdk peka dan tdk malu spt ini.”