Anggaran Pilkada Sebaiknya Dialihkan untuk Penanganan Covid-19
loading...
Muhammadiyah Covid-19 Comand Center (MCCC) meminta anggaran pilkada sebaiknya dialihkan untuk penanganan Covid-19. Foto/SINDOnews.
A
A
A
JAKARTA - Muhammadiyah Covid-19 Comand Center (MCCC) meminta pemerintah, DPR, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempertimbangkan kembali pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember 2020.
Wakil Ketua Bidang Kerja Sama dan Advokasi MCCC Corona Rintawan mengatakan sebaiknya dihitung-hitung kembali risiko dan keuntungan melaksanakan pilkada serentak di 270 daerah di tengah pandemi Covid-19.
“Jujur dalam konteks kedaulatan rakyat, urgensi pilkada selama pandemi Covid-19 tidak terlalu penting dibandingkan kesehatan, apalagi nyawa,” ujarnya dalam diskusi dari bertajuk Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemi; Kedaulatan Rakyat atau Keselamatan Rakyat?, Rabu (3/6/2020). (Baca juga: Serba Mepet, Pilkada Serentak 2020 Dianggap Tak Siap Dilaksanakan)
Pria kelahiran Surabaya itu menyarankan anggaran pilkada dialihkan terlebih dahulu untuk kegiatan yang mendesak. Dia mencontohkan anggaran itu bisa untuk membuat masker sehingga tidak perlu impor lagi. Selain itu, bisa untuk meningkatkan kapasitas tes polymerase chain reaction (PCR).
“Dalam konteks kesehatan, kita masih kekurangan APD. Masker N95 ada yang dipake sebulan dan 10 hari. Kalau kita bicara dalam konteks kesehatan belum maksimal. Tenaga kesehatan yang meninggal berapa? Itu nyawa. Satu dokter dan perawat yang meninggal itu kerugian (besar),” tuturnya. (Baca juga: Pilkada Digelar Desember, KPU Diminta Terapkan Protokol New Normal)
Dia mengungkapkan jumlah tes PCR per hari sampai hari ini masih fluktuatif. Kadang sehari bisa mencapai 7.000, di hari lain bisa 4.000. Untuk jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 260 juta jiwa, minimal tes PCR itu 10.000 per hari. Bahkan seharusnya 20.000-30.000 per hari.
Jika tetap keukeuh melaksanakan pilkada pada Desember nanti, Corona mengusulkan dilaksanakan secara daring. Tinggal memperkuat teknologi informasi (TI) dan menyiapkan aturan, serta pelaksanaan di daerah yang tidak ada jaringan internet. “Daerah itu harus diperhatikan protokol kesehatannya supaya tidak muncul klaster baru,” ucapnya.
Wakil Ketua Bidang Kerja Sama dan Advokasi MCCC Corona Rintawan mengatakan sebaiknya dihitung-hitung kembali risiko dan keuntungan melaksanakan pilkada serentak di 270 daerah di tengah pandemi Covid-19.
“Jujur dalam konteks kedaulatan rakyat, urgensi pilkada selama pandemi Covid-19 tidak terlalu penting dibandingkan kesehatan, apalagi nyawa,” ujarnya dalam diskusi dari bertajuk Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemi; Kedaulatan Rakyat atau Keselamatan Rakyat?, Rabu (3/6/2020). (Baca juga: Serba Mepet, Pilkada Serentak 2020 Dianggap Tak Siap Dilaksanakan)
Pria kelahiran Surabaya itu menyarankan anggaran pilkada dialihkan terlebih dahulu untuk kegiatan yang mendesak. Dia mencontohkan anggaran itu bisa untuk membuat masker sehingga tidak perlu impor lagi. Selain itu, bisa untuk meningkatkan kapasitas tes polymerase chain reaction (PCR).
“Dalam konteks kesehatan, kita masih kekurangan APD. Masker N95 ada yang dipake sebulan dan 10 hari. Kalau kita bicara dalam konteks kesehatan belum maksimal. Tenaga kesehatan yang meninggal berapa? Itu nyawa. Satu dokter dan perawat yang meninggal itu kerugian (besar),” tuturnya. (Baca juga: Pilkada Digelar Desember, KPU Diminta Terapkan Protokol New Normal)
Dia mengungkapkan jumlah tes PCR per hari sampai hari ini masih fluktuatif. Kadang sehari bisa mencapai 7.000, di hari lain bisa 4.000. Untuk jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 260 juta jiwa, minimal tes PCR itu 10.000 per hari. Bahkan seharusnya 20.000-30.000 per hari.
Jika tetap keukeuh melaksanakan pilkada pada Desember nanti, Corona mengusulkan dilaksanakan secara daring. Tinggal memperkuat teknologi informasi (TI) dan menyiapkan aturan, serta pelaksanaan di daerah yang tidak ada jaringan internet. “Daerah itu harus diperhatikan protokol kesehatannya supaya tidak muncul klaster baru,” ucapnya.
(cip)
Explore More