Anggaran Pilkada Sebaiknya Dialihkan untuk Penanganan Covid-19

Rabu, 03 Juni 2020 - 17:46 WIB
loading...
Anggaran Pilkada Sebaiknya...
Muhammadiyah Covid-19 Comand Center (MCCC) meminta anggaran pilkada sebaiknya dialihkan untuk penanganan Covid-19. Foto/SINDOnews.
A A A
JAKARTA - Muhammadiyah Covid-19 Comand Center (MCCC) meminta pemerintah, DPR, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempertimbangkan kembali pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember 2020.

Wakil Ketua Bidang Kerja Sama dan Advokasi MCCC Corona Rintawan mengatakan sebaiknya dihitung-hitung kembali risiko dan keuntungan melaksanakan pilkada serentak di 270 daerah di tengah pandemi Covid-19.

“Jujur dalam konteks kedaulatan rakyat, urgensi pilkada selama pandemi Covid-19 tidak terlalu penting dibandingkan kesehatan, apalagi nyawa,” ujarnya dalam diskusi dari bertajuk Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemi; Kedaulatan Rakyat atau Keselamatan Rakyat?, Rabu (3/6/2020). (Baca juga: Serba Mepet, Pilkada Serentak 2020 Dianggap Tak Siap Dilaksanakan)

Pria kelahiran Surabaya itu menyarankan anggaran pilkada dialihkan terlebih dahulu untuk kegiatan yang mendesak. Dia mencontohkan anggaran itu bisa untuk membuat masker sehingga tidak perlu impor lagi. Selain itu, bisa untuk meningkatkan kapasitas tes polymerase chain reaction (PCR).

“Dalam konteks kesehatan, kita masih kekurangan APD. Masker N95 ada yang dipake sebulan dan 10 hari. Kalau kita bicara dalam konteks kesehatan belum maksimal. Tenaga kesehatan yang meninggal berapa? Itu nyawa. Satu dokter dan perawat yang meninggal itu kerugian (besar),” tuturnya. (Baca juga: Pilkada Digelar Desember, KPU Diminta Terapkan Protokol New Normal)

Dia mengungkapkan jumlah tes PCR per hari sampai hari ini masih fluktuatif. Kadang sehari bisa mencapai 7.000, di hari lain bisa 4.000. Untuk jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 260 juta jiwa, minimal tes PCR itu 10.000 per hari. Bahkan seharusnya 20.000-30.000 per hari.

Jika tetap keukeuh melaksanakan pilkada pada Desember nanti, Corona mengusulkan dilaksanakan secara daring. Tinggal memperkuat teknologi informasi (TI) dan menyiapkan aturan, serta pelaksanaan di daerah yang tidak ada jaringan internet. “Daerah itu harus diperhatikan protokol kesehatannya supaya tidak muncul klaster baru,” ucapnya.
(cip)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Pilkada Langsung Masih...
Pilkada Langsung Masih Diwarnai Praktik Curang, Pelonggaran Syarat Pencalonan Dinilai Perlu
KPU Apresiasi Putusan...
KPU Apresiasi Putusan MK Pisahkan Pelaksanaan Pemilu Nasional dan Lokal
Soroti Biaya Tinggi...
Soroti Biaya Tinggi Pilkada, Bahlil: Kalau Dipertahankan, Mau Jadi Apa Demokrasi Kita?
Rekonsiliasi Jadi Tantangan...
Rekonsiliasi Jadi Tantangan Usai Pilkada Serentak 2024
Masa Tenang Pilkada...
Masa Tenang Pilkada 2024 Dimulai Hari Ini, Pencoblosan 27 November
Resmi, 27 November 2024...
Resmi, 27 November 2024 Hari Libur Nasional
Mahkamah Konstitusi...
Mahkamah Konstitusi Putuskan Pemilu Tak Lagi Serentak
NasDem Siap Kawal Pemenangan...
NasDem Siap Kawal Pemenangan PSU Pilkada Siak
Satu Lagi Varian Baru...
Satu Lagi Varian Baru Virus Corona Bikin Was-was Ahli Kesehatan
Rekomendasi
10 Presiden Terkaya...
10 Presiden Terkaya Sepanjang Sejarah AS, Trump Jauh Lebih Unggul dari Pendahulunya
Hizbullah Puji Aksi...
Hizbullah Puji Aksi Iran dan Houthi Hadapi Israel untuk Bela Rakyat Lebanon
SDN di NTT Dibongkar...
SDN di NTT Dibongkar untuk KDMP, Andreas PDIP: Jangan Korbankan Program Lainnya
Berita Terkini
Luhut: Bansos ke Depan...
Luhut: Bansos ke Depan Tak Lagi Barang, Diberi Cash Transfer Rp5,4 Juta per Orang
Konstruksi Perkara Suap...
Konstruksi Perkara Suap Bupati Muara Enim, KPK: Ada Uang Rp500 Juta untuk Jaga Hubungan Baik
RDP di Komisi II, Dirjen...
RDP di Komisi II, Dirjen Bina Adwil Kemendagri Ungkap 5 Kunci Penataan Lahan Pasuruan
Polemik Voters Munas...
Polemik Voters Munas HIPMI Mengemuka: BPD DOB Pertanyakan Dasar Pengurangan Hak Suara
Geledah Kantor Wika,...
Geledah Kantor Wika, Kortas Tipikor Polri Sita Dokumen hingga Barbuk Elektronik
Ajukan JC di Kasus Korupsi...
Ajukan JC di Kasus Korupsi MBG, Eks Waka BGN Sony Sonjaya Sebut 26 Nama di BAP
Infografis
Jadwal Imsakiyah Ramadan...
Jadwal Imsakiyah Ramadan 1447 H / 2026 M untuk Wilayah Jakarta
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved