Anggaran Pilkada Sebaiknya Dialihkan untuk Penanganan Covid-19

Rabu, 03 Juni 2020 - 17:46 WIB
loading...
Anggaran Pilkada Sebaiknya...
Muhammadiyah Covid-19 Comand Center (MCCC) meminta anggaran pilkada sebaiknya dialihkan untuk penanganan Covid-19. Foto/SINDOnews.
A A A
JAKARTA - Muhammadiyah Covid-19 Comand Center (MCCC) meminta pemerintah, DPR, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempertimbangkan kembali pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember 2020.

Wakil Ketua Bidang Kerja Sama dan Advokasi MCCC Corona Rintawan mengatakan sebaiknya dihitung-hitung kembali risiko dan keuntungan melaksanakan pilkada serentak di 270 daerah di tengah pandemi Covid-19.

“Jujur dalam konteks kedaulatan rakyat, urgensi pilkada selama pandemi Covid-19 tidak terlalu penting dibandingkan kesehatan, apalagi nyawa,” ujarnya dalam diskusi dari bertajuk Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemi; Kedaulatan Rakyat atau Keselamatan Rakyat?, Rabu (3/6/2020). (Baca juga: Serba Mepet, Pilkada Serentak 2020 Dianggap Tak Siap Dilaksanakan)

Pria kelahiran Surabaya itu menyarankan anggaran pilkada dialihkan terlebih dahulu untuk kegiatan yang mendesak. Dia mencontohkan anggaran itu bisa untuk membuat masker sehingga tidak perlu impor lagi. Selain itu, bisa untuk meningkatkan kapasitas tes polymerase chain reaction (PCR).

“Dalam konteks kesehatan, kita masih kekurangan APD. Masker N95 ada yang dipake sebulan dan 10 hari. Kalau kita bicara dalam konteks kesehatan belum maksimal. Tenaga kesehatan yang meninggal berapa? Itu nyawa. Satu dokter dan perawat yang meninggal itu kerugian (besar),” tuturnya. (Baca juga: Pilkada Digelar Desember, KPU Diminta Terapkan Protokol New Normal)

Dia mengungkapkan jumlah tes PCR per hari sampai hari ini masih fluktuatif. Kadang sehari bisa mencapai 7.000, di hari lain bisa 4.000. Untuk jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 260 juta jiwa, minimal tes PCR itu 10.000 per hari. Bahkan seharusnya 20.000-30.000 per hari.

Jika tetap keukeuh melaksanakan pilkada pada Desember nanti, Corona mengusulkan dilaksanakan secara daring. Tinggal memperkuat teknologi informasi (TI) dan menyiapkan aturan, serta pelaksanaan di daerah yang tidak ada jaringan internet. “Daerah itu harus diperhatikan protokol kesehatannya supaya tidak muncul klaster baru,” ucapnya.
(cip)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Pilkada Langsung Masih...
Pilkada Langsung Masih Diwarnai Praktik Curang, Pelonggaran Syarat Pencalonan Dinilai Perlu
KPU Apresiasi Putusan...
KPU Apresiasi Putusan MK Pisahkan Pelaksanaan Pemilu Nasional dan Lokal
Soroti Biaya Tinggi...
Soroti Biaya Tinggi Pilkada, Bahlil: Kalau Dipertahankan, Mau Jadi Apa Demokrasi Kita?
Rekonsiliasi Jadi Tantangan...
Rekonsiliasi Jadi Tantangan Usai Pilkada Serentak 2024
Masa Tenang Pilkada...
Masa Tenang Pilkada 2024 Dimulai Hari Ini, Pencoblosan 27 November
Resmi, 27 November 2024...
Resmi, 27 November 2024 Hari Libur Nasional
Mahkamah Konstitusi...
Mahkamah Konstitusi Putuskan Pemilu Tak Lagi Serentak
NasDem Siap Kawal Pemenangan...
NasDem Siap Kawal Pemenangan PSU Pilkada Siak
Satu Lagi Varian Baru...
Satu Lagi Varian Baru Virus Corona Bikin Was-was Ahli Kesehatan
Rekomendasi
Perkuat Struktur di...
Perkuat Struktur di NTT, Partai Perindo Tunjuk Eks Kepala BKPPD Ade Manafe Pimpin Kota Kupang
Sudah Pulang dari Rumah...
Sudah Pulang dari Rumah Sakit, Begini Kondisi Haji Bolot usai Kena Serangan Jantung
AllianzGI Sebut Pasar...
AllianzGI Sebut Pasar Global Masih Resilien, Seleksi Aset Jadi Kunci di Tengah Ketidakpastian
Berita Terkini
Gus Ipul Dukung Usulan...
Gus Ipul Dukung Usulan Sutan Takdir Alisjahbana Jadi Pahlawan: Pejuang Bahasa Indonesia
KPK terkait OTT Bupati...
KPK terkait OTT Bupati Langkat: Suap Proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perkim
3 Pejabat Bea Cukai...
3 Pejabat Bea Cukai Didakwa Terima Suap Rp63,5 Miliar Terkait Kasus Impor Barang
Petisi Ahli Tampung...
Petisi Ahli Tampung Seluruh Masukan Organisasi Hukum Terkait RUU Advokat
PAN Tak Beri Bantuan...
PAN Tak Beri Bantuan Hukum ke Bupati Langkat yang Kena OTT KPK, Viva Yoga: Tanggung Jawab Pribadi
MUI Susun Naskah Akademik...
MUI Susun Naskah Akademik RUU Pidana LGBT, Gus Ipul: Patut Ditindaklanjuti
Infografis
Klasemen Medali SEA...
Klasemen Medali SEA Games 2025 (Jumat 19 Desember Pukul 14.00 WIB)
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved