Mendagri: Bukan Daerah Otonom, Ibu Kota Baru Tak Gelar Pilkada

Pemerintah terus mematangkan perencanaan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Pulau Kalimantan. Salah satunya berkaitan dengan status ibu kota negara baru tersebut.

Bawaslu Harap UU Pilkada Dapat Direvisi

Bawaslu berharap UU Pilkada dapat direvisi. Sebab, ada beberapa kekurangan yang bisa merugikan Bawaslu dalam pengawasan Pilkada nantinya.

Jelang Pilkada 2020, PDIP Lebih Selektif Memilih Lembaga Survei

Ketua bidang Pemenangan Pemilu DPP PDIP, Bambang DH mengatakan pihaknya akan mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang terjadi sejak Pilkada 2015 dan 2018 utamanya dalam menjaring masukan dari lembaga survei.

Pengakuan Kepala Daerah Usungan PDIP soal Mahar Politik Jelang Pilkada

Sejumlah kepala daerah yang diusung PDIP menyampaikan testimoni terkait isu mahar politik yang kerap muncul menjelang penjaringan calon kepala daerah

Pilkada Tanpa Mahar PDIP Diapresiasi

Sejumlah kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan mengapresiasi kebijakan politik tanpa mahar saat maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

Indonesia Perlu Kepemimpinan Strategis di Pusat hingga Daerah

Peneliti Utama dan juga pendiri Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Saiful Mujani mengungkapkan, Indonesia mengalami penurunan kinerja demokrasi.

Pencalonan Eks Koruptor di Pilkada Harus Jadi Kesadaran Bersama

Komisi II DPR mengaku setuju dengan semangat KPU yang melarang eks napi korupsi untuk mencalonkan diri dalam Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pilkada.

Respons Fahri Hamzah Terkait KPU Larang Eks Koruptor Maju Pilkada

Peraturan PKPU tentang Pencalonan di Pilkada 2020 yang melarang eks napi korupsi mencalonkan diri menuai prokontra berbagai kalangan termasuk di DPR sendiri.

Pilkada 2020, KPU Sebut Tidak Semua Daerah Akan Terapkan E-Rekap

KPU akan menerapkan sistem rekapitulasi elektronik (e-rekap) pada Pilkada 2020 mendatang. Namun pelaksanaannya masih menjadi perdebatan.

DPR Dukung Revisi UU Pilkada

Rencana pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) merevisi Undang-Undang (UU) Pilkada mendapatkan respons positif Komisi II DPR.

MA Bisa Batalkan PKPU yang Melarang Eks Koruptor Maju Pilkada

PKPU tentang Pencalonan Pilkada yang memuat larangan eks narapidana korupsi mencalonkan diri di Pilkada 2020, dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Pilkada.

KPU Tengah Memantapkan Aturan Larangan Eks Koruptor Maju di Pilkada

KPU Viryan Aziz menyatakan, pihaknya akan memasukkan aturan larangan eks napi koruptor maju sebagai kepala daerah dalam Pilkada 2020 mendatang.

Eks Koruptor Dilarang Nyalon, Bawaslu: Harus Ada Regulasi Hukum

Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin menyatakan, pihaknya setuju dengan imbauan KPK yang melarang mantan narapidana koruptor maju dalam pilkada 2020.