Mudik Dilarang, Tol Dibatasi
Rabu, 22 April 2020 - 05:59 WIB
loading...
A
A
A
Wakil Ketua Komisi IX DPR Melkiades Laka Lena mengaku dapat memahami langkah Presiden melarang masyarakat mudik. Langkah ini tepat demi mengantisipasi penyebarluasan wabah corona. Namun, dia berharap pemerintah membarengi kebijakan ini dengan edukasi dan penegakan hukum yang tegas agar kebijakan tersebut dapat dipatuhi masyarakat.
Di sisi lain, bagi yang tidak mudik pun harus dijamin biaya hidup mereka sehari-hari. ”Perkembangan hari per hari tentu Presiden dan jajarannya memantau dan mencermati dengan serius sekaligus membahas langkah-langkah penanggulangannya,” kata Melki kemarin.
Anggota Komisi V DPR Irwan juga menyambut baik kebijakan Jokowi melarang masyarakat mudik. Namun, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat ini mengingatkan agar kebijakan itu harus dipatuhi oleh jajaran pembantu Presiden dan tidak boleh ada menteri yang mengoreksi.
Irwan melihat berdasarkan pengalaman sejumlah kebijakan pemerintah sebelumnya, perintah Presiden ini harus dikontrol agar benar-benar dijalankan oleh seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju, khususnya Luhut Binsar Panjaitan sebagai plt Menhub. “Jadi perintah Presiden soal larangan mudik harus dimonitor oleh Presiden, apakah dijalankan oleh pembantunya,” desak legislator asal Kalimantan Timur ini.
Dari daerah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendukung langkah Presiden melarang masyarakat mudik. Menurut Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu, arahan Presiden tersebut sudah sejalan dengan keinginan Pemprov Jabar.
Pasalnya, mudik terbukti telah memicu peningkatan jumlah warga yang terinfeksi corona. "Di Ciamis korban mudik, di Cianjur korban mudik, di Sumedang kepala desa tidak ke mana-mana positif Covid-19 korban mudik, data menunjukkan itu. Saya mengapresiasi ketegasan Bapak Presiden, insyaallah kita bisa mengendalikan," ujar Kang Emil di Kota Bandung kemarin.
Sebagai wujud dukungan Pemprov Jabar terhadap kebijakan Presiden tersebut, pihaknya segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memperketat pintu-pintu masuk bagi pendatang. Kebijakan ketat tersebut tidak hanya berlaku di wilayah yang menerapkan PSBB, melainkan di seluruh wilayah Jabar. Bahkan, pengetatan pintu-pintu masuk pendatang akan dilakukan hingga level RT dan RW.
"Protokol yang sama kami berlakukan dan (dengan adanya) instruksi Presiden ini kami jadi punya keleluasaan untuk menerjemahkan lebih ketat. Di titik-titik masuk, baik di level RT atau RW upaya menolak pemudik lebih tegas dengan alasan kesehatan," kata Kang Emil.
Gubernur meminta para perantau di Jabar menaati instruksi Presiden tersebut untuk mencegah penyebaran Covid-19 semakin meluas. Dia kembali meyakinkan bahwa Pemprov Jabar menyiapkan bantuan sosial (bansos) bagi para perantau yang terdampak korona. "Silaturahmi baik, tapi mencegah penyakit lebih baik. Silaturahmi bisa ditunda, tapi mencegah penyakit yang membawa kematian tidak bisa ditunda," ujarnya.
Di sisi lain, bagi yang tidak mudik pun harus dijamin biaya hidup mereka sehari-hari. ”Perkembangan hari per hari tentu Presiden dan jajarannya memantau dan mencermati dengan serius sekaligus membahas langkah-langkah penanggulangannya,” kata Melki kemarin.
Anggota Komisi V DPR Irwan juga menyambut baik kebijakan Jokowi melarang masyarakat mudik. Namun, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat ini mengingatkan agar kebijakan itu harus dipatuhi oleh jajaran pembantu Presiden dan tidak boleh ada menteri yang mengoreksi.
Irwan melihat berdasarkan pengalaman sejumlah kebijakan pemerintah sebelumnya, perintah Presiden ini harus dikontrol agar benar-benar dijalankan oleh seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju, khususnya Luhut Binsar Panjaitan sebagai plt Menhub. “Jadi perintah Presiden soal larangan mudik harus dimonitor oleh Presiden, apakah dijalankan oleh pembantunya,” desak legislator asal Kalimantan Timur ini.
Dari daerah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendukung langkah Presiden melarang masyarakat mudik. Menurut Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu, arahan Presiden tersebut sudah sejalan dengan keinginan Pemprov Jabar.
Pasalnya, mudik terbukti telah memicu peningkatan jumlah warga yang terinfeksi corona. "Di Ciamis korban mudik, di Cianjur korban mudik, di Sumedang kepala desa tidak ke mana-mana positif Covid-19 korban mudik, data menunjukkan itu. Saya mengapresiasi ketegasan Bapak Presiden, insyaallah kita bisa mengendalikan," ujar Kang Emil di Kota Bandung kemarin.
Sebagai wujud dukungan Pemprov Jabar terhadap kebijakan Presiden tersebut, pihaknya segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memperketat pintu-pintu masuk bagi pendatang. Kebijakan ketat tersebut tidak hanya berlaku di wilayah yang menerapkan PSBB, melainkan di seluruh wilayah Jabar. Bahkan, pengetatan pintu-pintu masuk pendatang akan dilakukan hingga level RT dan RW.
"Protokol yang sama kami berlakukan dan (dengan adanya) instruksi Presiden ini kami jadi punya keleluasaan untuk menerjemahkan lebih ketat. Di titik-titik masuk, baik di level RT atau RW upaya menolak pemudik lebih tegas dengan alasan kesehatan," kata Kang Emil.
Gubernur meminta para perantau di Jabar menaati instruksi Presiden tersebut untuk mencegah penyebaran Covid-19 semakin meluas. Dia kembali meyakinkan bahwa Pemprov Jabar menyiapkan bantuan sosial (bansos) bagi para perantau yang terdampak korona. "Silaturahmi baik, tapi mencegah penyakit lebih baik. Silaturahmi bisa ditunda, tapi mencegah penyakit yang membawa kematian tidak bisa ditunda," ujarnya.
Lihat Juga :
