Marwan Jafar: WHO Harus Transparan soal Pandemi Corona
Selasa, 02 Juni 2020 - 14:46 WIB
loading...
Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sejak pandemi virus Corona (Covid-19) melanda hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia pada awal 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mulai menjadi objek perbincangan masyarakat internasional.
Perbincangan dalam konteks penanganan nasib kaum buruh migran yang secara organisasi ditangani oleh ILO yang sama-sama di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Organisasi yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional PBB dan bermarkas di Jenewa,Swiss ini menuai kritik pedas terkait penanganan kaum buruh migran yang terdampak pandemi Covid-19 di zona merah.
Anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marwan Jafar mengatakan, WHO perlu memberikan penjelasan kepada negara dan rakyat Indonesia secara terbuka, jujur dan penuh tanggung jawab dalam sebuah forum di parlemen Indonesia terkait beberapa isu kontroversial dan krusial.
Isu krusial yang dimaksud adalah pandemi Covid-19 dan dampak yang ditimbulkan, baik sosial, ekonomi dan resistensi keamanan dan turbulansi politik. "Ini perlu agar keberadaan WHO kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat internasional, khususnya dari negara-negara anggota PBB," ujar Marwan Jafar dalam keterangan tertulis kepada SINDOnews, Selasa (2/6/2020).
Menurut Koordinator Independent Community for Peace and Hummanity ini, beberapa isu kontroversial dan krusial yang harus segera mendapatkan klarifikasi dari WHO antara lain, pertama, WHO perlu memberi penjelasan secara detail penanganan nasib kaum buruh migran yang terdampak Covid-19 maupun strategi penyelesaian dan solusi pasca pandemi agar mereka dapat bekerja kembali.
Data ILO, sebanyak 3,8 juta - 4 juta buruh migran Indonesia bekerja di luar negeri. Mereka kebanyakan berprofesi sebagai pekerja rumah tangga. Tujuan mereka masih ke negara-negara seperti Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Singapura, dan Arab Saudi.
Sebanyak 94.064 tenaga kerja Indonesia (TKI) bekerja di Malaysia, Taiwan ada 59.367, Hong Kong sebanyak 36.135, Singapura mencapai 32.394, dan Saudi Arabia yakni 27.859. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan, sebagaimana pernyataan AY Bonasahat, Koordinator Proyek Nasional ILO.
Kelompok rentan ini, kata Marwan, harus mendapat perhatian ekstra dari negara. Karena, data dari Dana Kependudukan PBB (UNFPA) untuk Indonesia melalui UNFPA Representative, seperti pernyataan Jose Ferrari, Indonesia menempati peringkat ke-2 sebagai negara yang paling banyak terjadi perdagangan manusia. Sekitar 70 persen korban perdagangan manusia berawal dari pengiriman TKI ilegal ke luar negeri. (Baca juga: Korban PHK Dinilai Perlu Jaminan Kerja Usai Pandemi Corona )
Data terakhir menunjukkan, sebanyak 90,3 persen dari korban trafficking adalah perempuan. Dari jumlah tersebut, 23,6 persennya adalah anak-anak yang merupakan kelompok rentan terhadap kekerasan.
Sebagaimana dilansir media diperkirakan terdapat 6,5-9 juta TKI yang bekerja di luar negeri. Dari jumlah itu, sekitar 20%-nya menjadi korban perdagangan manusia.
Kedua, tutur Marwan, WHO harus segera memberi penjelasan secara transparan, detail dan berbasis sains tentang isu pandemi Covid-19, baik terkait isu penyebab kemunculan, isu asal muasal penemuan dan penyebarannya hingga mewabah hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan standar yang digunakan dalam penentuan kebijakan menjadi pandemi dan isu terkait lainnya.
"Membedah isu ini menjadi sangat penting agar dapat meminimalisasi dan menepis spekulasi publik terkait adanya isu konspirasi global yang justru dapat saling merugikan antar bangsa dan bangsa," tegas mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini.
Marwan mencontohkan adanya rilis di media mengenai pendapat dari Dr. Andrew Kaufman, ahli bidang Biologi, Kedokteran, Onkologi dan Psikiatri, jebolan Medical University of South Carolina serta Massachusetts Institute of Technology.
Menurut ahli ini, Covid-19 bukan penyakit dan virus yang mematikan, tapi materi lain yang disebut sebagai exosome. Exosome ini dinilai tidak berbahaya, namun diekresikan (proses pembuangan sisa metabolisme yang tidak terpakai atau benda lainnya) oleh sel-sel tubuh ketika melawan racun dan materi biologi lainnya, ketika seseorang stress, mengalami infeksi, terkena radiasi berbahaya atau jenis cedera lainnya.
Sementara itu, dunia dihebohkan jutaan manusia meninggal dunia yang diakibatkan virus yang belakangan disebut Pandemi covid-19.
Marwan juga memberi ilustrasi, sebagaimana rilis media, dimana hanya ada satu orang yang paling didengar masyarakat di Amerika Serikat, meski bukan Presiden AS, Donald Trump, tapi sosok Dr Anthony Fauci yang lantang angkat suara terkait pandemi Covid-19.
Dengan berbasis sains, komentar-komentar direktur Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular AS tersebut, terdengar sebagai suara kebenaran. Sejak pandemi Covid-19 melanda AS, Fauci secara blak-blakan mengatakan, pandemi virus Corona akan memburuk di AS dan mengkritik respons sejumlah pemerintah federal.
Masih ada lagi, Dr Shiva Ayyadurai pemegang empat gelar dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), termasuk PhD dalam rekayasa biologi, juga menarik dua laporan sekaligus.
Pertama, mempertanyakan kondisi kerja lembaga ilmiah terbesar India; Kedua, mempertanyakan keamanan kedelai yang dimodifikasi secara genetik. Selama pandemi Covid-19, Ayyadurai menjadi terkenal karena kampanye informasi media sosial yang salah tentang virus korona, yakni sejatinya ada dugaan kuat pihak yang menyebarkan teori konspirasi tentang penyebab Covid-19.
"Terlepas dari semua itu, sekali lagi, WHO harus independen dalam menjelaskan isu-isu ini. Covid-19, pertama kali mulai merebak pada akhir bulan Desember 2019 di Wuhan, Hubei, China. Dunia mulai was-was. Virus ini pun mulai menyebar ke negara lain. WHO kemudian mulai menyalakan sinyal berbahaya terkait virus ini," tuturnya.
Perbincangan dalam konteks penanganan nasib kaum buruh migran yang secara organisasi ditangani oleh ILO yang sama-sama di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Organisasi yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional PBB dan bermarkas di Jenewa,Swiss ini menuai kritik pedas terkait penanganan kaum buruh migran yang terdampak pandemi Covid-19 di zona merah.
Anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marwan Jafar mengatakan, WHO perlu memberikan penjelasan kepada negara dan rakyat Indonesia secara terbuka, jujur dan penuh tanggung jawab dalam sebuah forum di parlemen Indonesia terkait beberapa isu kontroversial dan krusial.
Isu krusial yang dimaksud adalah pandemi Covid-19 dan dampak yang ditimbulkan, baik sosial, ekonomi dan resistensi keamanan dan turbulansi politik. "Ini perlu agar keberadaan WHO kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat internasional, khususnya dari negara-negara anggota PBB," ujar Marwan Jafar dalam keterangan tertulis kepada SINDOnews, Selasa (2/6/2020).
Menurut Koordinator Independent Community for Peace and Hummanity ini, beberapa isu kontroversial dan krusial yang harus segera mendapatkan klarifikasi dari WHO antara lain, pertama, WHO perlu memberi penjelasan secara detail penanganan nasib kaum buruh migran yang terdampak Covid-19 maupun strategi penyelesaian dan solusi pasca pandemi agar mereka dapat bekerja kembali.
Data ILO, sebanyak 3,8 juta - 4 juta buruh migran Indonesia bekerja di luar negeri. Mereka kebanyakan berprofesi sebagai pekerja rumah tangga. Tujuan mereka masih ke negara-negara seperti Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Singapura, dan Arab Saudi.
Sebanyak 94.064 tenaga kerja Indonesia (TKI) bekerja di Malaysia, Taiwan ada 59.367, Hong Kong sebanyak 36.135, Singapura mencapai 32.394, dan Saudi Arabia yakni 27.859. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan, sebagaimana pernyataan AY Bonasahat, Koordinator Proyek Nasional ILO.
Kelompok rentan ini, kata Marwan, harus mendapat perhatian ekstra dari negara. Karena, data dari Dana Kependudukan PBB (UNFPA) untuk Indonesia melalui UNFPA Representative, seperti pernyataan Jose Ferrari, Indonesia menempati peringkat ke-2 sebagai negara yang paling banyak terjadi perdagangan manusia. Sekitar 70 persen korban perdagangan manusia berawal dari pengiriman TKI ilegal ke luar negeri. (Baca juga: Korban PHK Dinilai Perlu Jaminan Kerja Usai Pandemi Corona )
Data terakhir menunjukkan, sebanyak 90,3 persen dari korban trafficking adalah perempuan. Dari jumlah tersebut, 23,6 persennya adalah anak-anak yang merupakan kelompok rentan terhadap kekerasan.
Sebagaimana dilansir media diperkirakan terdapat 6,5-9 juta TKI yang bekerja di luar negeri. Dari jumlah itu, sekitar 20%-nya menjadi korban perdagangan manusia.
Kedua, tutur Marwan, WHO harus segera memberi penjelasan secara transparan, detail dan berbasis sains tentang isu pandemi Covid-19, baik terkait isu penyebab kemunculan, isu asal muasal penemuan dan penyebarannya hingga mewabah hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan standar yang digunakan dalam penentuan kebijakan menjadi pandemi dan isu terkait lainnya.
"Membedah isu ini menjadi sangat penting agar dapat meminimalisasi dan menepis spekulasi publik terkait adanya isu konspirasi global yang justru dapat saling merugikan antar bangsa dan bangsa," tegas mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini.
Marwan mencontohkan adanya rilis di media mengenai pendapat dari Dr. Andrew Kaufman, ahli bidang Biologi, Kedokteran, Onkologi dan Psikiatri, jebolan Medical University of South Carolina serta Massachusetts Institute of Technology.
Menurut ahli ini, Covid-19 bukan penyakit dan virus yang mematikan, tapi materi lain yang disebut sebagai exosome. Exosome ini dinilai tidak berbahaya, namun diekresikan (proses pembuangan sisa metabolisme yang tidak terpakai atau benda lainnya) oleh sel-sel tubuh ketika melawan racun dan materi biologi lainnya, ketika seseorang stress, mengalami infeksi, terkena radiasi berbahaya atau jenis cedera lainnya.
Sementara itu, dunia dihebohkan jutaan manusia meninggal dunia yang diakibatkan virus yang belakangan disebut Pandemi covid-19.
Marwan juga memberi ilustrasi, sebagaimana rilis media, dimana hanya ada satu orang yang paling didengar masyarakat di Amerika Serikat, meski bukan Presiden AS, Donald Trump, tapi sosok Dr Anthony Fauci yang lantang angkat suara terkait pandemi Covid-19.
Dengan berbasis sains, komentar-komentar direktur Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular AS tersebut, terdengar sebagai suara kebenaran. Sejak pandemi Covid-19 melanda AS, Fauci secara blak-blakan mengatakan, pandemi virus Corona akan memburuk di AS dan mengkritik respons sejumlah pemerintah federal.
Masih ada lagi, Dr Shiva Ayyadurai pemegang empat gelar dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), termasuk PhD dalam rekayasa biologi, juga menarik dua laporan sekaligus.
Pertama, mempertanyakan kondisi kerja lembaga ilmiah terbesar India; Kedua, mempertanyakan keamanan kedelai yang dimodifikasi secara genetik. Selama pandemi Covid-19, Ayyadurai menjadi terkenal karena kampanye informasi media sosial yang salah tentang virus korona, yakni sejatinya ada dugaan kuat pihak yang menyebarkan teori konspirasi tentang penyebab Covid-19.
"Terlepas dari semua itu, sekali lagi, WHO harus independen dalam menjelaskan isu-isu ini. Covid-19, pertama kali mulai merebak pada akhir bulan Desember 2019 di Wuhan, Hubei, China. Dunia mulai was-was. Virus ini pun mulai menyebar ke negara lain. WHO kemudian mulai menyalakan sinyal berbahaya terkait virus ini," tuturnya.
Lihat Juga :
