alexametrics

Marwan Jafar: WHO Harus Transparan soal Pandemi Corona

loading...
Marwan Jafar: WHO Harus Transparan soal Pandemi Corona
Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar. Foto/SINDOnews
A+ A-
JAKARTA - Sejak pandemi virus Corona (Covid-19) melanda hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia pada awal 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mulai menjadi objek perbincangan masyarakat internasional.

Perbincangan dalam konteks penanganan nasib kaum buruh migran yang secara organisasi ditangani oleh ILO yang sama-sama di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Organisasi yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional PBB dan bermarkas di Jenewa,Swiss ini menuai kritik pedas terkait penanganan kaum buruh migran yang terdampak pandemi Covid-19 di zona merah.



Anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marwan Jafar mengatakan, WHO perlu memberikan penjelasan kepada negara dan rakyat Indonesia secara terbuka, jujur dan penuh tanggung jawab dalam sebuah forum di parlemen Indonesia terkait beberapa isu kontroversial dan krusial.

Isu krusial yang dimaksud adalah pandemi Covid-19 dan dampak yang ditimbulkan, baik sosial, ekonomi dan resistensi keamanan dan turbulansi politik. "Ini perlu agar keberadaan WHO kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat internasional, khususnya dari negara-negara anggota PBB," ujar Marwan Jafar dalam keterangan tertulis kepada SINDOnews, Selasa (2/6/2020).

Menurut Koordinator Independent Community for Peace and Hummanity ini, beberapa isu kontroversial dan krusial yang harus segera mendapatkan klarifikasi dari WHO antara lain, pertama, WHO perlu memberi penjelasan secara detail penanganan nasib kaum buruh migran yang terdampak Covid-19 maupun strategi penyelesaian dan solusi pasca pandemi agar mereka dapat bekerja kembali.

Data ILO, sebanyak 3,8 juta - 4 juta buruh migran Indonesia bekerja di luar negeri. Mereka kebanyakan berprofesi sebagai pekerja rumah tangga. Tujuan mereka masih ke negara-negara seperti Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Singapura, dan Arab Saudi.

Sebanyak 94.064 tenaga kerja Indonesia (TKI) bekerja di Malaysia, Taiwan ada 59.367, Hong Kong sebanyak 36.135, Singapura mencapai 32.394, dan Saudi Arabia yakni 27.859. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan, sebagaimana pernyataan AY Bonasahat, Koordinator Proyek Nasional ILO.

Kelompok rentan ini, kata Marwan, harus mendapat perhatian ekstra dari negara. Karena, data dari Dana Kependudukan PBB (UNFPA) untuk Indonesia melalui UNFPA Representative, seperti pernyataan Jose Ferrari, Indonesia menempati peringkat ke-2 sebagai negara yang paling banyak terjadi perdagangan manusia. Sekitar 70 persen korban perdagangan manusia berawal dari pengiriman TKI ilegal ke luar negeri. (Baca juga: Korban PHK Dinilai Perlu Jaminan Kerja Usai Pandemi Corona)

Data terakhir menunjukkan, sebanyak 90,3 persen dari korban trafficking adalah perempuan. Dari jumlah tersebut, 23,6 persennya adalah anak-anak yang merupakan kelompok rentan terhadap kekerasan.

Sebagaimana dilansir media diperkirakan terdapat 6,5-9 juta TKI yang bekerja di luar negeri. Dari jumlah itu, sekitar 20%-nya menjadi korban perdagangan manusia.

Kedua, tutur Marwan, WHO harus segera memberi penjelasan secara transparan, detail dan berbasis sains tentang isu pandemi Covid-19, baik terkait isu penyebab kemunculan, isu asal muasal penemuan dan penyebarannya hingga mewabah hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan standar yang digunakan dalam penentuan kebijakan menjadi pandemi dan isu terkait lainnya.

"Membedah isu ini menjadi sangat penting agar dapat meminimalisasi dan menepis spekulasi publik terkait adanya isu konspirasi global yang justru dapat saling merugikan antar bangsa dan bangsa," tegas mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini.

Marwan mencontohkan adanya rilis di media mengenai pendapat dari Dr. Andrew Kaufman, ahli bidang Biologi, Kedokteran, Onkologi dan Psikiatri, jebolan Medical University of South Carolina serta Massachusetts Institute of Technology.

Menurut ahli ini, Covid-19 bukan penyakit dan virus yang mematikan, tapi materi lain yang disebut sebagai exosome. Exosome ini dinilai tidak berbahaya, namun diekresikan (proses pembuangan sisa metabolisme yang tidak terpakai atau benda lainnya) oleh sel-sel tubuh ketika melawan racun dan materi biologi lainnya, ketika seseorang stress, mengalami infeksi, terkena radiasi berbahaya atau jenis cedera lainnya.

Sementara itu, dunia dihebohkan jutaan manusia meninggal dunia yang diakibatkan virus yang belakangan disebut Pandemi covid-19.

Marwan juga memberi ilustrasi, sebagaimana rilis media, dimana hanya ada satu orang yang paling didengar masyarakat di Amerika Serikat, meski bukan Presiden AS, Donald Trump, tapi sosok Dr Anthony Fauci yang lantang angkat suara terkait pandemi Covid-19.

Dengan berbasis sains, komentar-komentar direktur Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular AS tersebut, terdengar sebagai suara kebenaran. Sejak pandemi Covid-19 melanda AS, Fauci secara blak-blakan mengatakan, pandemi virus Corona akan memburuk di AS dan mengkritik respons sejumlah pemerintah federal.

Masih ada lagi, Dr Shiva Ayyadurai pemegang empat gelar dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), termasuk PhD dalam rekayasa biologi, juga menarik dua laporan sekaligus.

Pertama, mempertanyakan kondisi kerja lembaga ilmiah terbesar India; Kedua, mempertanyakan keamanan kedelai yang dimodifikasi secara genetik. Selama pandemi Covid-19, Ayyadurai menjadi terkenal karena kampanye informasi media sosial yang salah tentang virus korona, yakni sejatinya ada dugaan kuat pihak yang menyebarkan teori konspirasi tentang penyebab Covid-19.

"Terlepas dari semua itu, sekali lagi, WHO harus independen dalam menjelaskan isu-isu ini. Covid-19, pertama kali mulai merebak pada akhir bulan Desember 2019 di Wuhan, Hubei, China. Dunia mulai was-was. Virus ini pun mulai menyebar ke negara lain. WHO kemudian mulai menyalakan sinyal berbahaya terkait virus ini," tuturnya.

Melihat virus Corona yang makin menggila, WHO kemudian merevisi penilaian risiko mereka terhadap virus Covid-19. Virus ini, ketika itu telah membunuh 170 orang di China dan konon bersumber dari hewan, lalu menular dan menyebar antar manusia seperti yang selama ini kita pahami.

Bagaimana dengan semua ini? Juga Bagaimana perkembangan penemuan vaksin versi WHO dan hasil kerjasama pakar-pakar kesehatan WHO serta kerjasana dengan pihak laboratorium dan hasil penelitian WHO itu sendiri? Terlepas dari semua itu, WHO harus transparan pada negara dan rakyat Indonesia terkait covid-19.

Menurut Marwan, forum yang sangat relevan untuk menguak berbagai isu tersebut adalah forum rapat gabungan, yakni DPR bersama Kementerian Kesehatan, Gugus Tugas Covid-19 dan WHO. Disamping Rapat Dengar Pendapat atau RDP, yakni antara DPR dan WHO.

Dalam Rapat Dengar Pendapat atau bisa juga digelar Rapat Gabungan dengan DPR, bisa dilangsungkan dengan pihak pimpinan WHO di Jenewa maupun perwakilan WHO di Jakarta, baik secara virtual maupun secara langsung hadir di DPR, tentu dengan standar protokol kesehatan.

Ketiga, perlunya WHO memiliki peta penanganan masalah pandemi covid-19 yang sesuai dengan karakteristik masing-masing negara, baik negara maju, berkembang dan terbelakang.

"Inilah pentingnya peta penanganan pandemi Covid-19 yang perlu dirumuskan oleh WHO secara spesifik, sesuai kondisi dan karakteriatik masyarakat di masing-masing negara sehingga dapat berjalan efektif. Indonesia, misalnya jelas memiliki karakteristik tersendiri, baik geografis, etnis, budaya dan lainnya", katanya.

Poin keempat, kata Marwan, WHO perlu menghindarkan diri dari liberalisasi bidang kesehatan dan perang obat-obatan. Liberalisasi yang menjadi sifat khas dari kapitalisme khususnya di bidang kesehatan atau medis di tengah pandemi covid-19 harus dihentikan karena tidak banyak segi positif yang diperoleh Indonesia.

"WHO diharapkan dapat menghentikan gelagat liberalisasi bidang kesehatan ini yang berujung pada perang obat-obatan," katanya.

Dari pemberitaan media, Marwan mencontohkan, Bill Gates telah menyiapkan vaksinasi Corona sebanyak 7 milliar penghuni dunia. Bahkan, konon sudah mulai akan dilakukan uji coba, termasuk kemungkinan ke Indonesia yang harusnya disikapi dengan hati-hati.

"Untuk itu, sebaiknya masing-masing negara diberikan keleluasaan untuk mengembangkan dan menggunakan kemampuan pengobatan covid-19 dengan obat-obatan dalam negeri, termasuk penemuan vaksin oleh negeri kita sendiri yang dikembangkan oleh kampus-kampus maupun perusahaan-perusahaan BUMN bidang Farmasi," tuturnya.

Marwan yakin Indonesia bisa dan mampu. Bangsa Indonesia jangan hanyut dalam arus liberalisasi kesehatan dan perang obat-obatan yang justru akan menyengsarakan rakyat sendiri.

Obat-obatan, vitamin dan vaksin yang diciptakan di dalam negeri, dengan bahan baku dan SDM dalam negeri pula dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan karakteristik masyarakat, sehingga hasilnya jauh lebih efektif," tuturnya.

Marwan juga meyakini, diplomasi yang dibangun Indonesia dengan WHO akan terus membuahkan kemajuan yang saling menguntungkan, yaitu membangun ekonomi yang kuat, industri kesehatan dengan keunggulan komparatif yang spesifik, merancang program untuk mengurangi penduduk miskin, dan struktur kelembagaan penanganan pandemi covid-19 maupun pandemi serupa secara lebih tangguh.

Indonesia harus proteksi rakyat yang masuk kategori fakir, miskin, tuna wisma, kaum papa, kelompok marginal, divabel dan kelompok rentan lainnya secara lebih baik. Sebagai catatan Badan Pusat Statistik (BPS), seperti yang dilansir media, jumlah penduduk miskindi Indonesia pada Maret 2019 berjumlah 25,14 juta jiwa atau 9,41%.

Angka tersebut lebih rendah 0,53 juta jiwa dibandingkan dengan penduduk berpengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan pada September 2018.

"Negara harus hadir memproteksi mereka sebagaimana dimandatkan dalam konstitusi, yakni UUD 1945, baik secara ekonomi, pendidikan maupun kesehatan secara gratis", tegasnya.

Selain itu, kelompok rentan lainnya adalah para pecandu narkoba. BNN mencatat, jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia diperkirakan telah mencapai sekitar 3,5 juta orang pada 2017. Sekitar 1,4 juta di antaranya adalah pengguna biasa, sedangkan hampir 1 juta orang telah menjadi pecandu narkoba.

"Mereka itu rentan terhadap penyebaran covid-19 yang harus mendapat perhatian dan proteksi dari negara," lanjutnya.

Kelima, Marwan mendorong WHO untuk melakukan gerakan solidaritas antar negara dalam rangka memerangi pandemi Covid-19 secara bersama-sama. Pandemi Covid-19 merupakan pandemi global yang menyerang negara-negara di dunia sehingga penanganannya pun harus dilakukan secara solidaritas internasional, baik dari aspek pemenuhan kebutuhan peralatan medis, sarana prasarana kesehatan maupun SDM.

Selanjutnya, mendorong WHO untuk memaksimalkan pengalaman penanganan berbagai pandemi di negara-negara di dunia, seperti Flu Spanyol, Flu Burung, SARS-Covid, Ebola dan sebagainya untuk dijadikan referensi berharga mempercepat penanganan pandemi covid-19. Tentunya, masing-masing negara berkolaborasi dengan WHO untuk menyelesaikan masalah pandemi ini sebagai sesama anggota PBB.

Ketujuh, mendorong WHO memiliki pedoman pencegahan dan penanganan pandemi covid-19 versi WHO sendiri yang diadaptasikan sesuai kebutuhan, kondisi dan karakteristik masyarakat masing-masing negara anggota. Misalnya, panduan pencegahan dan penanganan pandemi covid-19 untuk negara maju, negara berkembang dan sebagainya secara komprehensif.

"Panduan pencegahan dan penanganan pandemi covid-19 ini penting agar masyarakat semakin memiliki tingkat percaya diri secara lebih baik lagi dalam upaya bersama-sama Pemerintah dan WHO memerangi pandemi Covid-19," katanya.

Kedelapan, mendorong WHO meningkatkan pola hubungan diplomatik antar negara-negara anggota yang lebih responsif, solutif dan efektif, terutama diplomasi bidang kesehatan, termasuk keikutsertaan para dokter dan tenaga medis dalam berbagai organisasi profesi dan kegiatan internasional dalam rangka transformasi ilmu pengetahuan dan pengalaman empirik dalam menangani pandemi Covid-19 dan pandemi lainnya.

Selanjutnya, perlu memberikan dukungan pada WHO agar tidak terjebak pada kepentingan "Block" pada negara atau beberapa negara tertentu dalam konteks penanganan pandemi covid-19.

"WHO haruslah independen, sejalan dengan kedudukan PBB, yakni menjadi wadah moderat untuk mempererat persatuan dan kesatuan antarnegara tanpa diskriminasi," tandasnya.

Kesepuluh, perlunya standar kebijakan WHO yang konsisten dan independen terkait adanya pandemi covid-19 melalui pertimbangan para pakar kesehatan maupun para ahli pandemiologi yang jernih dan akurat baik terkait kebijakan informasi awal munculnya pandemi, pencegahan maupun penanganan pandemi hingga kebijakan pasca pandemi Covid-19.

Menurut dia, ini sangat penting dilakukan agar masing-masing negara dapat melaksanakan stanfard operasional prosedur penanganan pandemi Covid-19 secara tepat, meskipun dengan mempertimbangkan kondisi internal masing-masing negara.

Sebagai contoh soal kebijakan mengenakan masker. Katanya, semula WHO merekomendasikan pemakaian masker hanya untuk orang sakit dan tenaga medis. Namun, tidak lama kemudian, bulan Maret WHO menyatakan Corona sebagai pandemi global. Artinya, Covid-19 bisa menyerang siapa saja di seluruh dunia. Akhirnya WHO merekomendasikan pemakaian masker untuk semua orang.

WHO akhirnya merekomendasikan pemakaian masker untuk semua orang, bukan hanya yang sakit. Hal ini disampaikan WHO melalui situs resminya dalam tulisan bertajuk 'Advice on the use of masks in the context of COVID-19' pada 6 April.

"Ini menjadi catatan penting agar ke depan lebih kondusif lagi dengan memberi ruang yang cukup bagi pertimbangan masing-masing negara," tuturnya.

Berikutnya, perlunya WHO mendorong terwujudnya gagasan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan secara maksimal dan saling menguntungkan antar negara anggota, sehingga lambat laun masing-masing negara anggota menjadi semakin qualivided dalam mengambil kebijakan antisipatif terhadap berbagai pandemi, khususnya covid-19 bilamana terjadi di luar prediksi di masa mendatang.

Juga mendorong WHO untuk terus-menerus melakukan langkah-langkah kampanye pencegahan, penanganan dan kesiapan menyongsong Era New Normal pada masyarakat dunia, dengan melibatkan para aktor maupun aktris populer kelas dunia seperti: Steven Seagel, Danial Craig, Angelina Jolie, Julia Robert, Penelope Cruz, Sarah Jessica Parker, Shailena Woodle, Monica Belluci, Chaterine Zeta-Jones dan lain-lain. Termasuk juga aktor maupun artis berkelas dunia yang pernah positif terjangkit Covid-19, seperti, Tom Hanks dan istrinya Rita Wilson, Olga Korylenko maupun Idris Elba. Mereka bisa menceritakan pengalamannya terjangkit Covid-19, dan sekaligus sebagai penyebar energi positif bagi warga dunia, bahwa pandemi Covid-19 bisa disembuhkan atau ditaklukan.

Selain itu, bintang sepak bola, Daniele Rugani (Juventus) menjadi salah satu atlet yang sembuh dari wabah Covid-19. Dari sini terdapat berita positif dari dunia olahraga, terutama untuk olahragawan yang sebelumnya mengidap virus dari Wuhan, China tersebut.

Demikian pula dalam dunia basket, nama Rudy Gobert menjadi pebasket pertama yang terpapar wabah virus corona pada Maret 2020 silam, namun dia berangsur pulih, tak lama kemudian disusul oleh rekan seprofesinya yakni Donovan Mitchell (Utah Jazz), Christian Wood (Detroit Pistons) dan Marcus Smart (Boston Celtics).

Atau juga semacam negarawan mantan presiden AS, Barack Obama atau PM Vietnam, Phu Trong, atau PM Selandia Baru, Jacinda Arden atau Kanselir Jerman Angela Markel juga sangat inspiratif dalam konteks memerangi pandemi covid-19. Atau semacam pemain sepak bola yang sangat masyhur, seperti, antara lain Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, atau pelatih sepak bola kenamaan semisal Zenedine Zidane sebagai Duta untuk “perang” melawan pandemi Covud-19 dengan melalukan sosialisasi cara meredam penyebaran Covid-19 maupun mengedukasi masyarakat dunia dalam menghindari ganasnya Covid-19 tersebut.

"Mereka ini layak jadi inspirator dan Duta yang memberikan inspirasi bagi masyarakat dunia dalam hal memerangi pandemi Covid-19. Penggemar mereka lintas negara, baik melalui akun media sosial, seperti Facebook, Twitter maupun Instagram yang dapat memengaruhi masyarakat internasional", tandasnya.

Marwan percaya Indonesia dalam konteks pencegahan dan penanganan pandemi covid-19 sudah cukup bagus. Kata kuncinya adalah komitmen yang dibangun bersama antara Pemerintah dan seluruh komponen bangsa.

Pendisiplinan diri pada protokol kesehatan pandemi Covid-19, budaya pola hidup sehat dan bersih, jaga imunitas diri dan olah raga yang cukup menjadi kata kunci melawan pandemi covid-19.

Marwan juga berharap, media massa mainstream, baik luar maupun dalam negeri, termasuk pengamat dan akademisi jangan ikut menggiring opini untuk kepentingan kelompok tertentu.

"Saatnya kita perkuat rasa persaudaraan kita sebagai satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air Indonesia, dengan bergandengan tangan dengan negara lain, termasuk WHO untuk memenangkan peperangan melawan pandemi Covid-19," tuturnya.
(dam)
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak