Perketat Protokol New Normal di Perusahaan dengan Tes Serologi Massal
Senin, 01 Juni 2020 - 22:12 WIB
loading...
A
A
A
Tes serological sendiri digunakan untuk mengecek antibodi pasien yang dilakukan untuk mencari bukti respons kekebalan tubuh (berupa antibodi IgM dan IgG) terhadap virus SARS-Cov-2. "Dengan diketahuinya informasi ini, pemerintah bisa merancang program-program kesehatan masyarakat, termasuk di antaranya pelonggaran PSBB," imbuh Dono.
Saat melakukan tes serologi, tingkat specificity dan sensitivity produk yang digunakan perlu diperhatikan agar tingkat akurasi hasilnya semakin tinggi. Jika kemudian pasien mendapatkan hasil uji positif terhadap virus, maka pasien akan dirujuk untuk tes PCR untuk mendapatkan hasil paling akurat.
"Tes ini harus dilakukan secara massal, dan berkala atau berulang. Misalnya, pada minggu ini dilakukan survei serologi pada 1.000 orang warga Jakarta secara acak. Maka, minggu depan diulangi lagi dan seterusnya," ucapnya.
Tes ini, harus dilakukan untuk pabrik-pabrik dan tambang dengan jumlah pekerja yang mencapai ratusan dan ribuan. "Bisa juga dilakukan pada komunitas-komunitas tertentu, seperti pada tenaga kesehatan, Polri, driver ojol, dan petugas transportasi seperti TransJakarta, MRT, Commuter Line," beber Dono. (Baca juga: Setahun Tanpa Ani Yudhoyono, SBY: Hari-hariku Panjang dan Malamku Gelap )
Untuk menggelar tes ini, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dono menyatakan, pemerintah yang mesti menanggung biaya tes ini. "Tentu saja ini harus dibiayai pemerintah. Bukan bersumber dari biaya masing-masing," tutup Dono.
Saat melakukan tes serologi, tingkat specificity dan sensitivity produk yang digunakan perlu diperhatikan agar tingkat akurasi hasilnya semakin tinggi. Jika kemudian pasien mendapatkan hasil uji positif terhadap virus, maka pasien akan dirujuk untuk tes PCR untuk mendapatkan hasil paling akurat.
"Tes ini harus dilakukan secara massal, dan berkala atau berulang. Misalnya, pada minggu ini dilakukan survei serologi pada 1.000 orang warga Jakarta secara acak. Maka, minggu depan diulangi lagi dan seterusnya," ucapnya.
Tes ini, harus dilakukan untuk pabrik-pabrik dan tambang dengan jumlah pekerja yang mencapai ratusan dan ribuan. "Bisa juga dilakukan pada komunitas-komunitas tertentu, seperti pada tenaga kesehatan, Polri, driver ojol, dan petugas transportasi seperti TransJakarta, MRT, Commuter Line," beber Dono. (Baca juga: Setahun Tanpa Ani Yudhoyono, SBY: Hari-hariku Panjang dan Malamku Gelap )
Untuk menggelar tes ini, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dono menyatakan, pemerintah yang mesti menanggung biaya tes ini. "Tentu saja ini harus dibiayai pemerintah. Bukan bersumber dari biaya masing-masing," tutup Dono.
(kri)
Lihat Juga :
