DPR Minta Kemendes Percepat Penyaluran BLT Dana Desa
Senin, 01 Juni 2020 - 14:28 WIB
loading...
Anggota Komisi V DPR Irwan terus mendorong Kemendes PDTT segera menyalurkan semua bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa bagi masyarakat terdampak Covid-19. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Irwan terus mendorong Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) segera menyalurkan semua bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa bagi masyarakat terdampak Covid-19. Pasalnya, dia melihat bahwa penyaluran BLT yang bersumber dari Dana Desa ini belum merata.
“Dalam masa reses ini, saya terus melakukan pengawasan terhadap jalannya penyaluran BLT Dana Desa, yang merupakan komitmen realokasi anggaran Kemendes PDT dalam rapat beberapa bulan lalu, fungsi BLT ini meringankan keluarga penerima manfaat (KPM) akibat dampak Covid-19,” kata Irwan kepada wartawan, Senin (1/6/2020). (Baca juga: Mendes PDTT : Penyaluran BLT Dana Desa Capai Rp3,2 Triliun)
Legislator asal Kalimantan Timur ini menjelaskan, berdasarkan surat Kemendes PDTT nomor 1124/KU.00.02/V/2020, dari 7 kabupaten di Kaltim yang mendapat alokasi BLT Dana Desa, baru Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang sudah tersalurkan 100 %. Merujuk data penyaluran BLT Dana Desa di Kaltim, tercatat ada 841 desa yang berhak menerimanya. Dengan daerah sebaran yakni, Paser 139 desa, PPU 30 desa, Kutai Kartanegara (Kukar) 193 desa, Kutai Timur (Kutim) 139 desa, Berau 100 desa, Kutai Barat (Kubar) 190 desa, dan Mahakam Ulu (Mahulu) 50 desa. (Baca juga: Penyaluran BLT Dana Desa di 26 Daerah Masih Nol Persen)
“Dari data tersebut, untuk di Kabupaten Paser baru ada 77 desa tersalurkan atau 55,40%, PPU sudah 100%, Kukar sudah ada 152 desa atau sekitar 78,76%, dan Kutim sudah ada 88 desa atau 63,31%. Kemudian di Berau sudah ada 67 desa atau 67%, Kubar sudah ada 151 desa atau 79,47%, dan Mahulu sudah ada 30 desa atau sekitar 60% yang tersalurkan BLT Dana Desa-nya,” urainya.
Dia mengaku terus mendorong agar penyaluran ini lebih cepat, karena melihat progres dari Kemendes PDT, untuk beberapa kabupaten masih kurang dari target atau belum 100% tersalurkan, kecuali Kabupaten PPU.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat ini menambahkan, untuk kepala keluarga (KK) penerima bantuan itu dimasing-masing kabupaten yakni, Paser sebanyak 5.846 KK, PPU sebanyak 2.380 KK, kemudian Kukar sebanyak 13.963 KK, lalu Kutim sebanyak 6.756 KK, Berau sebanyak 3.524 KK, Kubar sebanyak 11.089 KK, dan terakhir Mahulu sebanyak 2.380 KK. “Saya harap masyarakat terus mengawasi jalannya penyaluran ini, sehingga BLT ini diterima masyarakat Kaltim. Dalam reses ini saya masih mengidentifikasi masalah-masalah serta kendala kenapa terjadi pelambatan penyaluran BLT ini, nanti informasinya saya sinkronkan dan saya minta penjelasan kepada Menteri Desa dan PDT,” pintanya.
Lebih dari itu, Irwan melanjutkan, besaran BLT Dana Desa yang diterima masing-masing kabupaten di Kaltim, yakni Paser sebesar Rp3,5 miliar, PPU sebesar Rp1,4 miliar, Kukar sebesar Rp8,3 miliar, Kutim sebesar Rp4 miliar, Berau sebesar Rp2,1 miliar, Kubar sebesar Rp6,6 miliar, dan Mahulu sebesar Rp1,4 miliar. Dengan dana yang cukup besar itu, dia menekankan perlunya pengawasan di daerah. “Saya akan mendesak Kemendes PDTT agar melibatkan universitas di daerah dalam pengawasan bantuan langsung tunai agar lebuh maksimal dan benar-benar tepat sasaran,” tandasnya. *kiswondari
“Dalam masa reses ini, saya terus melakukan pengawasan terhadap jalannya penyaluran BLT Dana Desa, yang merupakan komitmen realokasi anggaran Kemendes PDT dalam rapat beberapa bulan lalu, fungsi BLT ini meringankan keluarga penerima manfaat (KPM) akibat dampak Covid-19,” kata Irwan kepada wartawan, Senin (1/6/2020). (Baca juga: Mendes PDTT : Penyaluran BLT Dana Desa Capai Rp3,2 Triliun)
Legislator asal Kalimantan Timur ini menjelaskan, berdasarkan surat Kemendes PDTT nomor 1124/KU.00.02/V/2020, dari 7 kabupaten di Kaltim yang mendapat alokasi BLT Dana Desa, baru Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang sudah tersalurkan 100 %. Merujuk data penyaluran BLT Dana Desa di Kaltim, tercatat ada 841 desa yang berhak menerimanya. Dengan daerah sebaran yakni, Paser 139 desa, PPU 30 desa, Kutai Kartanegara (Kukar) 193 desa, Kutai Timur (Kutim) 139 desa, Berau 100 desa, Kutai Barat (Kubar) 190 desa, dan Mahakam Ulu (Mahulu) 50 desa. (Baca juga: Penyaluran BLT Dana Desa di 26 Daerah Masih Nol Persen)
“Dari data tersebut, untuk di Kabupaten Paser baru ada 77 desa tersalurkan atau 55,40%, PPU sudah 100%, Kukar sudah ada 152 desa atau sekitar 78,76%, dan Kutim sudah ada 88 desa atau 63,31%. Kemudian di Berau sudah ada 67 desa atau 67%, Kubar sudah ada 151 desa atau 79,47%, dan Mahulu sudah ada 30 desa atau sekitar 60% yang tersalurkan BLT Dana Desa-nya,” urainya.
Dia mengaku terus mendorong agar penyaluran ini lebih cepat, karena melihat progres dari Kemendes PDT, untuk beberapa kabupaten masih kurang dari target atau belum 100% tersalurkan, kecuali Kabupaten PPU.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat ini menambahkan, untuk kepala keluarga (KK) penerima bantuan itu dimasing-masing kabupaten yakni, Paser sebanyak 5.846 KK, PPU sebanyak 2.380 KK, kemudian Kukar sebanyak 13.963 KK, lalu Kutim sebanyak 6.756 KK, Berau sebanyak 3.524 KK, Kubar sebanyak 11.089 KK, dan terakhir Mahulu sebanyak 2.380 KK. “Saya harap masyarakat terus mengawasi jalannya penyaluran ini, sehingga BLT ini diterima masyarakat Kaltim. Dalam reses ini saya masih mengidentifikasi masalah-masalah serta kendala kenapa terjadi pelambatan penyaluran BLT ini, nanti informasinya saya sinkronkan dan saya minta penjelasan kepada Menteri Desa dan PDT,” pintanya.
Lebih dari itu, Irwan melanjutkan, besaran BLT Dana Desa yang diterima masing-masing kabupaten di Kaltim, yakni Paser sebesar Rp3,5 miliar, PPU sebesar Rp1,4 miliar, Kukar sebesar Rp8,3 miliar, Kutim sebesar Rp4 miliar, Berau sebesar Rp2,1 miliar, Kubar sebesar Rp6,6 miliar, dan Mahulu sebesar Rp1,4 miliar. Dengan dana yang cukup besar itu, dia menekankan perlunya pengawasan di daerah. “Saya akan mendesak Kemendes PDTT agar melibatkan universitas di daerah dalam pengawasan bantuan langsung tunai agar lebuh maksimal dan benar-benar tepat sasaran,” tandasnya. *kiswondari
(cip)
Lihat Juga :
