Mendagri Usul Pemilu 2024 Digelar April, KPU: Problematik
Rabu, 22 September 2021 - 20:13 WIB
loading...
Anggota KPU Hasyim Asyari mengingatkan usulan Mendagri Tito Karnavian agar Pemilu 2024 digelar bulan Mei akan menimbulkan banyak persoalan. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) menanggapi usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengenai jadwal Pemilu 2024. Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI pada Kamis (16/9/2021) lalu mengusulkan agar Pemilu 2024 digelar pada April atau Mei.
Namun menurut anggota KPU Hasyim Asy'ari, jika Pemilu 2024 digelar April, akan ada timbul banyak persoalan. Dia merujuk pada pengalaman pelaksanaan pemilu di tahun-tahun sebelumnya. Karena itu opsi yang ditawarkan KPU telah mempertimbangkan rentang waktu pelaksanaan pilkada pada bulan November.
"Berkaca pada 2019, kalau coblosannya April kan problematik. Yang moderat Maret 2024, setidak-tidaknya Maret dengan polanya sama," kata Hasyim dalam diskusi daring yang diselenggarakan Bawaslu, Rabu (22/9/2021).
Baca juga: Anggaran Pemilu 2024 Rp86 Triliun, Mendagri Sebut Terlalu Besar
Hasyim menjelaskan, butuh rentang waktu tiga bulan antara pemungutan suara Pilkada 2024 dengan masa pendaftaran calon. Dengan begitu, masa pendaftaran calon Pilkada 2024 setidaknya Agustus.
Sementara itu, pencalonan kepala daerah mensyaratkan kursi DPRD bagi setiap partai politik. Dengan begitu, pencalonan Pilkada 2024 hanya bisa dilakukan jika hasil Pemilihan Legislatif 2024 sudah ditetapkan.
Hasyim pun merujuk pada pengalaman Pileg 2019 yang digelar 17 April 2019. Sengketa di Mahkamah Konstitusi rampung pada 11 Agustus 2019. Dengan begitu, ia menilai pencoblosan Pileg 2024 setidaknya harus dilakukan Maret 2024.
Namun menurut anggota KPU Hasyim Asy'ari, jika Pemilu 2024 digelar April, akan ada timbul banyak persoalan. Dia merujuk pada pengalaman pelaksanaan pemilu di tahun-tahun sebelumnya. Karena itu opsi yang ditawarkan KPU telah mempertimbangkan rentang waktu pelaksanaan pilkada pada bulan November.
"Berkaca pada 2019, kalau coblosannya April kan problematik. Yang moderat Maret 2024, setidak-tidaknya Maret dengan polanya sama," kata Hasyim dalam diskusi daring yang diselenggarakan Bawaslu, Rabu (22/9/2021).
Baca juga: Anggaran Pemilu 2024 Rp86 Triliun, Mendagri Sebut Terlalu Besar
Hasyim menjelaskan, butuh rentang waktu tiga bulan antara pemungutan suara Pilkada 2024 dengan masa pendaftaran calon. Dengan begitu, masa pendaftaran calon Pilkada 2024 setidaknya Agustus.
Sementara itu, pencalonan kepala daerah mensyaratkan kursi DPRD bagi setiap partai politik. Dengan begitu, pencalonan Pilkada 2024 hanya bisa dilakukan jika hasil Pemilihan Legislatif 2024 sudah ditetapkan.
Hasyim pun merujuk pada pengalaman Pileg 2019 yang digelar 17 April 2019. Sengketa di Mahkamah Konstitusi rampung pada 11 Agustus 2019. Dengan begitu, ia menilai pencoblosan Pileg 2024 setidaknya harus dilakukan Maret 2024.
Lihat Juga :
