KPU Usul 7 Bulan, Mendagri: Masa Kampanye Pemilu 2024 Cukup 4 Bulan
Kamis, 16 September 2021 - 15:12 WIB
loading...
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memiliki usulan yang berbeda dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 mendatang. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Berbeda dengan usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) , Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berpendapat bahwa waktu masa kampanye pemilihan umum (Pemilu) 2024 cukup digelar selama empat bulan.
Tito memandang pelaksanaan kampanye selama tujuh bulan sangat rentan menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat. Hal itu menjadi pertimbangan psmerintah berdasarkan pengalaman pada Pemilu 2019 yang mana memiliki masa kampanye dengan durasi sama. Baca juga: Beda dengan KPU, Mendagri Usul Pemilu 2024 Digelar April atau Mei
"Kita belajar dari 2019, pengalaman saya sebagai Kapolri jujur saja kasihan melihat bangsa terpolarisasinya sedemikian lama tujuh bulan. Saya ingin masa kampanye lebih pendek sehingga polarisasi, alasan demokrasi fine, tapi faktanya juga polarisasi mengakibatkan terjadinya perpecahan, bahkan konflik dan kekerasan yang kita alami," ujar Tito dalam Raker bersama Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/9/2021).
Sementara itu, pertimbangan menyoal distribusi logistik yang menjadi alasan KPU dalam mengusulkan masa kampanye tujuh bulan, mantan Kapolri itu berpandapat hal itu bisa diatur melalui regulasi lain.
"Untuk menangani masalah logistiknya perlu dibuat regulasi khusus pengadaan barang dan jasa dengan pendampingan LKPP supaya proses logistiknya cepat," kata dia.
Tito memandang pelaksanaan kampanye selama tujuh bulan sangat rentan menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat. Hal itu menjadi pertimbangan psmerintah berdasarkan pengalaman pada Pemilu 2019 yang mana memiliki masa kampanye dengan durasi sama. Baca juga: Beda dengan KPU, Mendagri Usul Pemilu 2024 Digelar April atau Mei
"Kita belajar dari 2019, pengalaman saya sebagai Kapolri jujur saja kasihan melihat bangsa terpolarisasinya sedemikian lama tujuh bulan. Saya ingin masa kampanye lebih pendek sehingga polarisasi, alasan demokrasi fine, tapi faktanya juga polarisasi mengakibatkan terjadinya perpecahan, bahkan konflik dan kekerasan yang kita alami," ujar Tito dalam Raker bersama Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/9/2021).
Sementara itu, pertimbangan menyoal distribusi logistik yang menjadi alasan KPU dalam mengusulkan masa kampanye tujuh bulan, mantan Kapolri itu berpandapat hal itu bisa diatur melalui regulasi lain.
"Untuk menangani masalah logistiknya perlu dibuat regulasi khusus pengadaan barang dan jasa dengan pendampingan LKPP supaya proses logistiknya cepat," kata dia.
Lihat Juga :
