Audit, Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Negara

Dukungan dari lembaga lain untuk memperkuat BPK di masa mendatang semakin diperlukan agar pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK benar-benar terlaksana.Termasuk didalamnya dukungan terhadap ketersediaan SDM, anggaran, dan sarana pendukung lainnya yang memadai.

Masyarakat tentu berharap segala hal yang sudah dilakukan BPK tak sekadar menjadi rekomendasi semata. Harus ada komitmen yang kuat dari pihak-pihak lain agar rekomendasi tersebut benar-benar ditindaklanjuti. Sebab, masih banyak rekomendasi BPK yang tidak ditindaklanjuti, padahal tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut merupakan perintah undang-undang yang harus dijalankan.

Tantangan lain yang perlu diperhatikan di masa mendatang yakni penguasaan teknologi informasi.Di era digital saat ini, BPK harus terus melakukan transformasi agar bisa menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya secara efisien.

Pemeriksaan keuangan dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi atau e-audite perlu terus disempurnakan. Sehingga dapat mencegah penyalahgunaan keuangan negara lebih efektif dan efisien.

Dengan penyempurnaan e-audite, monitoring keuangan negara akan semakin kuat dan pemeriksaan BPK akan semakin efektif dan efisien. Perlu juga penguatan pada pusat data dengan menciptakan big data sehingga BPK bisa mengakses seluruh data kepada pengelola dan penanggung jawab keuangan negara.

Dalam jurnal Mubiroh/Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol. 04, No. 01 (2019): 15-34, perkembangan teknologi informasi mengakibatkan perubahan pada sistem akuntansi, sistem pengendalian internal, dan auditing (Gondodiyoto, 2007).

Karena itu, BPK harus mampu mengatasi permasalahan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi audit melalui e-audite. Salah satunya yakni meningkatkan kompetensi para auditor agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi. Dengan jumlah SDM yang terbatas, sedangkan entitas yang diperiksa sangat banyak dengan waktu pemeriksaan sangat terbatas maka penguasaan teknologi informasi adalah hal yang wajib dilakukan.

E-audit yang sudah dicanangkan BPK selama hampir satu dekade perlu diikuti dengan kemampuan SDM yang handal. Sehingga sinergi antara sistem informasi internal BPK (e-BPK) dan sistem informasi milik entitas pemeriksaan (e- auditee) melalui komunikasi data secara online dapat berjalan maksimal. Dan pada akhirnya mampu mengurangi penyalahgunaan keuangan negara, mendukung optimalisasi penerimaan negara, mendukung efisiensi dan efektifitas pengeluaran negara, mengoptimalkan tindak lanjut temuan BPK serta mengoptimalkan kinerja.

Fungsi dan peran BPK harus terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi sosial, politik dan perekonomian nasional. Penyelesaian hambatan-hambatan yang dihadapi BPK dalam rangka efektifitas tugas dan peran BPK harus mendapatkan dukungan sepenuhnya, baik dari sisi peraturan perundang-undangan maupun dukungan dari lembaga lain.

Perlu juga dilakukan kajian atas pemberian kewenangan penyidikan kepada BPK sebagaimana institusi lain yang mendapatkan kewenangan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan efektifitas fungsi dan kewenangan BPK, sehingga tidak lagi dijumpai hasil temuan BPK yang menunjukkan bahwa hasil temuan tersebut terindikasi ada kerugian keuangan negara, namun tidak dapat ditindaklanjuti oleh instansi lain yang berwenang melakukan penyidikan.

Selain itu, perlu penguatan yang sungguh-sungguh terhadap BPK untuk menghasilkan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang bebas, mandiri, dan profesional. Hal ini demi terwujudnya tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.