KPK Ungkap 7 Kepala Daerah Terjerat Kasus Jual Beli Jabatan, Ini Daftarnya

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) berhasil mengungkap kasus dugaan jual beli jabatan di daerah. Kali ini, kasus jual beli jabatan terjadi di Probolinggo, Jawa Timur.

sudah banyak mengungkap kasus jual beli jabatan di daerah, jauh sebelum Probolinggo. Tak sedikit juga kepala daerah yang sudah dibuktikan di pengadilan menerima suap berkaitan dengan jual beli jabatan.

Berdasarkan catatan KPK, terdapat sekira tujuh kepala daerah yang terjerat kasus suap jual beli jabatan, selama kurang lebih lima tahun. Dari tujuh kepala daerah tersebut, lima di antaranya sudah terbukti bersalah dan kini sedang menjalani hukuman pidana di penjara.

"KPK mencatat kasus jual beli jabatan di lingkungan pemda sejak 2016 hingga 2021 ini telah melibatkan tujuh Bupati, yaitu Klaten, Nganjuk, Cirebon, Kudus, Jombang, Tanjungbalai, dan terakhir Probolinggo," kata Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding melalui pesan singkatnya, Kamis (2/9/2021).

Berikut deretan tujuh kepala daerah yang terjerat kasus jual beli jabatan :

1. Bupati Klaten, Sri Hartini

KPK menetapkan Bupati Klaten, Sri Hartini sebagai tersangka jual beli jabatan. Ia telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Semarang dan dijatuhi hukuman 11 tahun penjara serta denda Rp900 juta subsidair sembilan bulan kurungan.

2. Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman

Bupati Nganjuk periode 2008 - 2018, Taufiqurrahman ditetapkan sebagai tersangka kasus jual beli jabatan usai ditangkap tangan oleh KPK pada 2017, silam. Ia divonis bersalah dalam kasus tersebut dan dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara.

3. Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra