Mahfud MD Sebut Pemerintah Tak Ikut Campur Wacana Amendemen UUD 1945
Kamis, 26 Agustus 2021 - 15:48 WIB
loading...
Menko Polhukam, Mahfud MD menyebut bahwasannya wacana Amendemen UUD 1945 dengan menyertakan PPHN merupakan wewenang daripada MPR, DPR, dan DPD. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyebut bahwasannya wacana Amendemen UUD 1945 dengan menyertakan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) merupakan wewenang daripada MPR, DPR, dan DPD. Menurut dia, pemerintah tidak akan ikut campur dalam hal tersebut.
"Perubahan konstitusi merupakan wewenang dari MPR yang mewakili seluruh rakyat yang kaki lembaganya ada di DPR, Parpol dan DPD. Sehingga berbagai kekuatan atau aspirasi di dalam masyarakat tentunya disalurkan ke kaki-kaki kelembagaan yang tersedia. Adapun pemerintah tidak ikut campur urusan ini," ujar Mahfud dalam diskusi daring, Kamis (26/8/2021). Baca juga: Demokrat: Bergabungnya PAN Mengafirmasi Agenda Amendemen Periode Jabatan Presiden
Lebih jauh dikatakan Mahfud, Amendemen UUD 1945 tidak perlu meminta persetujuan daripada pemerintah. Mahfud menjelaskan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan pertemuan dengan beberapa parpol koalisi, hal itu tidak perlu dipertentangankan.
Dia mengaku tak tahu apakah Presiden akan membicarakan masalah tersebut atau tidak dalam pertemuan. Jika hal memang dibicarakan, hal itu pun bukan menjadi masalah lantaran presiden didukung oleh parpol-parpol yang berkoalisi tersebut.
"Mungkin saudara akan melihat presiden ketemu partai partai politik, ya presiden kan produk koalisi politik cuman tidak ikut campur. Saya tidak tahu presiden berbicara tentang itu dalam pertemuan resmi dengan partai politik dan sekjen," tuturnya.
"Perubahan konstitusi merupakan wewenang dari MPR yang mewakili seluruh rakyat yang kaki lembaganya ada di DPR, Parpol dan DPD. Sehingga berbagai kekuatan atau aspirasi di dalam masyarakat tentunya disalurkan ke kaki-kaki kelembagaan yang tersedia. Adapun pemerintah tidak ikut campur urusan ini," ujar Mahfud dalam diskusi daring, Kamis (26/8/2021). Baca juga: Demokrat: Bergabungnya PAN Mengafirmasi Agenda Amendemen Periode Jabatan Presiden
Lebih jauh dikatakan Mahfud, Amendemen UUD 1945 tidak perlu meminta persetujuan daripada pemerintah. Mahfud menjelaskan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan pertemuan dengan beberapa parpol koalisi, hal itu tidak perlu dipertentangankan.
Dia mengaku tak tahu apakah Presiden akan membicarakan masalah tersebut atau tidak dalam pertemuan. Jika hal memang dibicarakan, hal itu pun bukan menjadi masalah lantaran presiden didukung oleh parpol-parpol yang berkoalisi tersebut.
"Mungkin saudara akan melihat presiden ketemu partai partai politik, ya presiden kan produk koalisi politik cuman tidak ikut campur. Saya tidak tahu presiden berbicara tentang itu dalam pertemuan resmi dengan partai politik dan sekjen," tuturnya.
Lihat Juga :
