Demokrat: Bergabungnya PAN Mengafirmasi Agenda Amendemen Periode Jabatan Presiden
Kamis, 26 Agustus 2021 - 15:41 WIB
loading...
Wasekjen Partai Demokrat Irwan mengatakan koalisi Jokowi memerlukan PAN untuk mengusulkan amandemen UUD 1945 di MPR. Foto: SINDOnews/Kiswondari
A
A
A
JAKARTA - Partai Amanat Nasional ( PAN ) telah resmi bergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin. Hal itu dikonfirmasi seusai pertemuan Jokowi dengan ketua umum (ketum) dan sekretaris jenderal (sekjen) parpol pendukung di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (25/8) sore.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat Irwan mengatakan apa yang dilakukan PAN merupakan pilihan politik. Dia berharap masuknya PAN bisa mengoreksi kesalahan yang dibuat pemerintah.
“Selamat buat PAN. Itu pilihan politik mereka. Masuknya PAN bisa mengoreksi banyak hal kesalahan yang telah dilakukan oleh Presiden,” kata Irwan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (26/8/2021).
Namun di balik itu, Irwan menduga kuat masuknya PAN ke dalam koalisi pemerintahan tak lain untuk memuluskan agenda amandemen UUD 1945. Bergabungnya PAN bukan semata urusan efektivitas pemerintahan tetapi koalisi Jokowi memerlukan tambahan jumlah kursi untuk mengusulkan amandemen di MPR.
“Dugaan saya sejak awal PAN akan ditarik masuk koalisi karena adanya kebutuhan amandemen UUD 1945, tidak hanya sebatas efektivitas pemerintahan semata. Karena koalisi Jokowi butuh tambahan PAN untuk mengusulkan amandemen, kourum pengubahan dan pemberian persetujuan,” ujarnya.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat Irwan mengatakan apa yang dilakukan PAN merupakan pilihan politik. Dia berharap masuknya PAN bisa mengoreksi kesalahan yang dibuat pemerintah.
“Selamat buat PAN. Itu pilihan politik mereka. Masuknya PAN bisa mengoreksi banyak hal kesalahan yang telah dilakukan oleh Presiden,” kata Irwan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (26/8/2021).
Namun di balik itu, Irwan menduga kuat masuknya PAN ke dalam koalisi pemerintahan tak lain untuk memuluskan agenda amandemen UUD 1945. Bergabungnya PAN bukan semata urusan efektivitas pemerintahan tetapi koalisi Jokowi memerlukan tambahan jumlah kursi untuk mengusulkan amandemen di MPR.
“Dugaan saya sejak awal PAN akan ditarik masuk koalisi karena adanya kebutuhan amandemen UUD 1945, tidak hanya sebatas efektivitas pemerintahan semata. Karena koalisi Jokowi butuh tambahan PAN untuk mengusulkan amandemen, kourum pengubahan dan pemberian persetujuan,” ujarnya.
Lihat Juga :
