Perpanjangan PPKM Darurat, Pemerintah Diminta Kaji dan Evaluasi Mendalam
loading...
Anggota DPR, Tubagus Ace Hasan Syadzily meminta kepada pemerintah agar rencana perpanjangan PPKM Darurat harus berdasarkan kajian dan evaluasi mendalam. Foto/SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Partao Golkar, Tubagus Ace Hasan Syadzily meminta kepada pemerintah agar rencana perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat harus berdasarkan kajian dan evaluasi mendalam.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini menjelaskan, dari evaluasi tersebut, dapat diketahui sudah sejauh mana tingkat positivity rate dari tingkatan penularan Covid-19 akibat dari kebijakan PPKM Darurat selama dua minggu ini. Apakah dengan kebijakan PPKM Darurat ini, ada tren pengendalian yang lebih baik
“Sejauh mana penanganan kesehatan masyarakat, adakah efektivitas pengetatan mobilitas masyarakat ini terhadap pengendalian penularan terutama penurunan angka keterisian fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas dan RS darurat yang telah dipersiapkan,” terangnya.
Selain itu, dia mendorong agar program vaksinasi Covid-19 juga terus digenjot secara maksimal hingga kekebalan komunitas (herd immunity) bisa dikatakan terpenuhi. Pemerintah harus memastikan ketersediaan vaksin dengan merek apapun, yang terpenting vaksin tersebut memiliki tingkat efikasi yang tinggi, dan vaksinasi harus merata.
“Melakukan pemerataan program vaksinasi secara masif di seluruh Indonesia hingga ke pelosok-pelosok karena saat ini hampir semua daerah di Indonesia, termasuk di kampung-kampung, tingkat penyebarannya sudah merata pula,” imbuh Ketua DPP Partai Golkar ini.
Untuk itu, legislator Dapil Jawa Barat II ini menegaskan, jangan bertaruh dengan kesehatan masyarakat. Covid-19 merupakan penyakit menular yang berdampak kepada berbagai aspek, terutama ekonomi. Selesaikan dulu tingkat pengendalian penularannya, pastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang merata dan terjangkau masyarakat.
“Saya berkeyakinan pemerintah mampu untuk mengendalikan situasi pandemi saat ini, termasuk menyelesaikan penanganan kesehatan masyarakat, mengendalikan mobilitas masyarakat untuk menahan laju penularan dengan kebijakan PPKM Darurat, tentu bersama-sama dengan ke disiplinan masyarakat,” tandasnya.
Baca Juga
Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini menjelaskan, dari evaluasi tersebut, dapat diketahui sudah sejauh mana tingkat positivity rate dari tingkatan penularan Covid-19 akibat dari kebijakan PPKM Darurat selama dua minggu ini. Apakah dengan kebijakan PPKM Darurat ini, ada tren pengendalian yang lebih baik
“Sejauh mana penanganan kesehatan masyarakat, adakah efektivitas pengetatan mobilitas masyarakat ini terhadap pengendalian penularan terutama penurunan angka keterisian fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas dan RS darurat yang telah dipersiapkan,” terangnya.
Selain itu, dia mendorong agar program vaksinasi Covid-19 juga terus digenjot secara maksimal hingga kekebalan komunitas (herd immunity) bisa dikatakan terpenuhi. Pemerintah harus memastikan ketersediaan vaksin dengan merek apapun, yang terpenting vaksin tersebut memiliki tingkat efikasi yang tinggi, dan vaksinasi harus merata.
“Melakukan pemerataan program vaksinasi secara masif di seluruh Indonesia hingga ke pelosok-pelosok karena saat ini hampir semua daerah di Indonesia, termasuk di kampung-kampung, tingkat penyebarannya sudah merata pula,” imbuh Ketua DPP Partai Golkar ini.
Untuk itu, legislator Dapil Jawa Barat II ini menegaskan, jangan bertaruh dengan kesehatan masyarakat. Covid-19 merupakan penyakit menular yang berdampak kepada berbagai aspek, terutama ekonomi. Selesaikan dulu tingkat pengendalian penularannya, pastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang merata dan terjangkau masyarakat.
“Saya berkeyakinan pemerintah mampu untuk mengendalikan situasi pandemi saat ini, termasuk menyelesaikan penanganan kesehatan masyarakat, mengendalikan mobilitas masyarakat untuk menahan laju penularan dengan kebijakan PPKM Darurat, tentu bersama-sama dengan ke disiplinan masyarakat,” tandasnya.
(maf)
Explore More