Politikus PAN Tegaskan Vaksin COVID-19 Harus Gratis dan Tidak Diperjualbelikan

JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritisi kebijakan pemerintah yang melakukan komersialisasi vaksin COVID-1 9 melalui anak usaha BUMN, Kimia Farma Diagnostika .

Padahal menurut mereka seharusnya baik vaksin COVID-19 yang merupakan tanggung jawab pemerintah untuk masyarakat umum maupun Vaksin Gotong Royong yang dibiayai perusahaan tidak untuk diperjualbelikan atau komersialisasi.

"Vaksinasi gratis dan tidak diperjualbelikan bagi individu. Vaksin gotong royong seharusnya dibiayai perusahaan sebagai wujud tanggung jawab sosial," ujar Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, Minggu (11/7/2021) kemarin.

Dia juga mendesak pemerintah menjelaskan informasi yang beredar liar di tengah masyarakat. "Dasar pelaksanaan vaksinasi adalah gratis. Artinya, setiap orang tidak dipungut biaya untuk divaksin. Kalau dijual bebas seperti itu, apa nanti malah tidak akan terjadi komersialisasi. Bukankah vaksinasi itu semestinya gratis. Ini yang perlu diperjelas," tambah Saleh Daulay.

Politikus PAN ini meminta klarifikasi apabila benar ada pembelian vaksin COVID-19 secara individual di apotek maka banyak pertanyaan muncul.

“Siapa kelak yang akan menjadi vaksinator-nya. Siapa pula yang akan memonitor para individu yang telah divaksin itu. Bukankah setiap orang yang divaksin harus terus dievaluasi kondisinya,” lanjut Saleh.

Sebagaimana diketahui Wakil Menteri BUMN, Pahala N Mansury sebelumnya menyatakan bahwa Vaksinasi Gotong Royong (VGR) Individu dapat mempercepat pembentukan kekebalan komunal (herd immunity).

Tujuannya kata Pahala Mansury adalah agar pemulihan perekonomian nasional dapat berjalan lebih cepat. Vaksin Gotong Royong itu akan dibanderol seharga Rp879.140 untuk dua dosis vaksin berikut jasa layanan.