Epidemiolog UI: Vaksin adalah Public Health Good yang Harus Dijamin Negara

JAKARTA - Keputusan pemerintah memberikan akses vaksin berbaya r bagi masyarakat untuk mencapai target herd immunity atau kekebalan kelompok menjadi pro dan kontra. Komersialisasi vaksin ini pun menuai kritik dari sejumlah kalangan.

Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono menilai motivasi akses vaksin berbayar bagi masyarakat adalah binis yang dikemas dengan embel-embel gotong royong dan herd immunity.

"Motivasi awalnya memang bisnis, tapi dikemas dg gotong-royong & herd-immunity. Tadinya hanya bentuk peran serta swasta, mungkin saja banyak batal ikut dan sadar bahwa sebenarnya hanya korban komersialisasi vaksin. Vaksin adalah public health good yg harus dijamin oleh negara," ujarnya lewat cuitan din Twitter @drpriono1, Minggu (11/7/2021).

Karena itu, dia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil sikap atas hal tersebut di tengah negara yang sedang berduka karena tingginya korban virus COVID-19. Menurutnya, mengambil keuntungan di tengah kesulitan rakyat akibat pandemi bukan langkah yang tepat.

"Pak @jokowi Duka Negeri masih terus berlanjut. NKRI butuh kepemimpinan yg kuat & berpihak pd keselamatan rakyat. Ada yg cari keuntungan di tengah kesulitan rakyat akibat pandemi. Ada yg cari profit dg layanan vaksinasi berbayar, obat2, dll yg tak terbukti efektif secara sains," jelasnya.

Sebelumnya, Manajemen PT Kimia Farma Tbk membantah tudingan adanya komersialisasi vaksin COVID-19 . Emiten BUMN Farmasi itu menyatakan baru saja diberi tugas oleh pemerintah untuk melaksanakan program vaksinasi gotong royong individu.

Vaksinasi gotong royong untuk masyarakat umum itu mulai efektif dijalankan pada, Senin 12 Juli 2021 esok hari. Sekretaris Perusahaan Kimia Farma, Ganti Winarno Putro, menyebut vaksinasi itu hanya menjalankan tugas dari pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi nasional.