Presiden Jokowi Diminta Turun Tangan Halau TKA China dan Varian COVID-19 Baru
Rabu, 07 Juli 2021 - 06:18 WIB
loading...
Presiden Jokowi diminta turun tangan langsung dan secara tegas mengeluarkan sikap terkait kedatangan TKA China saat PPKM Darurat. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Polemik masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) kembali mencuat akhir-akhir ini, apalagi di saat negara kembali mengeluarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali. Kebijakan ini dinilai tidak peka terhadap kondisi masyarakat.
Anggota Komisi V DPR RI, Syahrul Aidi menyebut, berbagai lintas kementerian mulai dari Kemenhub sampai Kemenlu saling lempar tanggung jawab. Akibatnya, kerja keras pemerintah, baik lokal atau nasional, terkait PPKM Darurat ini dikhawatirkan tidak tercapai dan akan membuka kembali serangan pandemi gelombang ketiga. Menyikapi seriusnya hal itu, dia meminta presiden harus turun tangan langsung dan secara tegas mengeluarkan sikap.
"Serangan pandemi Covid-19 gelombang kedua ini cukup kuat. Langkah pemerintah untuk mengeluarkan PPKM Darurat di beberapa provinsi itu dinilai sudah tepat. Namun yang kita kecewakan, di saat dalam negeri sedang melakukan pengetatan kegiatan masyarakat, tiba-tiba kita mendapat kabar ada ratusan TKA yang masuk ke Indonesia. Tentu ini membuat kita semua kecewa," kata Syahrul kepada wartawan, Rabu (7/7/2021).
Baca juga: Luhut Minta TKA China Tak Dipermasalahkan, Fadli Zon: Ini Contoh Arogansi Kekuasaan
Saat ini, kata politikus PKS ini, terjadi disparitas besar antara kecepatan laju kematian imbas Covid-19 dengan kecepatan koordinasi dan kepemimpinan pemerintah dalam penanganan Covid-19. Karena itu, koordinasi perlu langsung di tangan presiden, sehingga bisa memimpin langsung dan tegas atas hal ini. Jalur internasional sebagai pintu masuk TKA ini segera ditutup. Bahkan jika perlu presiden keluarkan Perpres terkait hal ini.
"Makna darurat dalam PPKM darurat tidak bisa dikoordinasikan oleh selain presiden. Apabila varian delta dari Covid-19 ini diumpamakan sebagai serangan masif terhadap keselamatan rakyat Indonesia, maka presidenlah yang harus bertanggung jawab penuh dan memimpin serangan balik mengatasi varian delta, bukan pembantu Presiden," ujarnya.
Anggota Komisi V DPR RI, Syahrul Aidi menyebut, berbagai lintas kementerian mulai dari Kemenhub sampai Kemenlu saling lempar tanggung jawab. Akibatnya, kerja keras pemerintah, baik lokal atau nasional, terkait PPKM Darurat ini dikhawatirkan tidak tercapai dan akan membuka kembali serangan pandemi gelombang ketiga. Menyikapi seriusnya hal itu, dia meminta presiden harus turun tangan langsung dan secara tegas mengeluarkan sikap.
"Serangan pandemi Covid-19 gelombang kedua ini cukup kuat. Langkah pemerintah untuk mengeluarkan PPKM Darurat di beberapa provinsi itu dinilai sudah tepat. Namun yang kita kecewakan, di saat dalam negeri sedang melakukan pengetatan kegiatan masyarakat, tiba-tiba kita mendapat kabar ada ratusan TKA yang masuk ke Indonesia. Tentu ini membuat kita semua kecewa," kata Syahrul kepada wartawan, Rabu (7/7/2021).
Baca juga: Luhut Minta TKA China Tak Dipermasalahkan, Fadli Zon: Ini Contoh Arogansi Kekuasaan
Saat ini, kata politikus PKS ini, terjadi disparitas besar antara kecepatan laju kematian imbas Covid-19 dengan kecepatan koordinasi dan kepemimpinan pemerintah dalam penanganan Covid-19. Karena itu, koordinasi perlu langsung di tangan presiden, sehingga bisa memimpin langsung dan tegas atas hal ini. Jalur internasional sebagai pintu masuk TKA ini segera ditutup. Bahkan jika perlu presiden keluarkan Perpres terkait hal ini.
"Makna darurat dalam PPKM darurat tidak bisa dikoordinasikan oleh selain presiden. Apabila varian delta dari Covid-19 ini diumpamakan sebagai serangan masif terhadap keselamatan rakyat Indonesia, maka presidenlah yang harus bertanggung jawab penuh dan memimpin serangan balik mengatasi varian delta, bukan pembantu Presiden," ujarnya.
Lihat Juga :
