PPKM Darurat Dinilai Tidak Efektif Redam Lonjakan Covid-19

JAKARTA - Pakar kebijakan publik Achmad Nur Hidayat menilai PPKM Darurat tidak efektif meredam Covid-19 varian Delta. Menurutnya, hal ini terjadi karena pemerintah tidak memaksimalkan tiga instrumen kekuasaan.

"Pemberlakuan PPKM Darurat terindikasi gagal redam lonjakan Covid-19 varian Delta karena pemerintah tidak maksimal menggunakan tiga instrumen kekuasaan yaitu instrumen law enforcement, instrumen keuangan, dan instrumen leadership," kata Hidayat dalam rilisnya, Selasa (6/7/2021).

Pendiri Narasi Institute ini mengatakan PPKM Darurat terindikasi gagal karena belum memberikan hasil berupa melambatnya laju kematian dan laju kasus aktif sebagaimana PSBB di awal pandemi 2020.

Dia juga menilai PPKM Darurat Jawa-Bali kurang disertai dengan instrumen penegakan hukum (law enforcement) dibandingkan PSBB lalu. "Di lapangan banyak perusahaan non- esensial dan non-kritikal yang tidak mematuhi aturan PPKM. Mereka memaksa karyawan masuk ke kantor. Mereka tidak dihukum tegas. Karyawan mereka bisa lolos dari pos penyekatan PPKM Darurat karena aparat keamanan tidak bisa membendung mereka yang penuh datang ke kantor," jelasnya.



Hidayat melihat lemahnya law enforcement dalam PPKM Darurat terjadi karena tidak dilibatkannya Menko Polhukam Mahfud MD dan jajarannya dalam gugus tugas PPKM Darurat. "Penunjukan Pak Luhut Menko Marves adalah penunjukan yang tidak dilandasi perencanaan matang, akibatnya ada yang miss calculation terkait law enforcement," katanya.

Dia juga melihat adanya krisis oksigen dan krisis harga obat seperti Ivermectin dan 10 obat lainnya karenanya lemahnya law enforcement. "Kewibawaan hukum begitu lemah dari PPKM Darurat kali ini. Oknum pencari untung dari krisis oksigen dan Ivermectin tetap merajalela meski pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi (HET). Intinya aturan terasa tidak hadir dilapangan karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum."

Hidayat juga melihat, selain lemahnya instrumen law enforcement, instrumen keuangan juga tidak dikuatkan dalam PPKM Darurat kali ini. Meskipun Menko Perekonomian telah mengusulkan tambahan Rp225,4 triliun untuk penanganan pandemi dari sisi kesehatan dan perlindungan sosial masuk dalam program PEN, implementasinya pasti memerlukan waktu 1-2 minggu paling cepat untuk administrasinya dan butuh waktu 1 bulan paling cepat untuk implementasi lapangannya. "Sementara PPKM Darurat berakhir 20 Juli, dukungan keuangan terlambat," katanya.

Mantan ketua BEM UI ini melihat kebijakan PPKM Darurat ini adalah contoh bagaimana kebijakan penanganan pandemi tidak terstruktur. Pemerintah gagap dan tidak belajar selama satu tahun kemarin.