Konsep Kartu Prakerja Dinilai Tak Sensitif dengan Kesulitan Warga

JAKARTA - Program kartu Prakerja yang digulirkan pemerintah menuai kritikan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta menilai, konsep program kartu Prakerja itu tidak sensitif terhadap kesulitan rakyat di tengah pandemi Covid-19 atau virus Corona.

"Kartu prakerja ini kami pahami adalah janji Pak Jokowi dalam kampanye Pilpres kemarin," ujar Sukamta dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/4/2020).

(Baca juga: Alasan PKS Tak Kirim Nama Perwakilan ke Panja RUU Cipta Kerja)

Sehingga kata dia, kartu Prakerja itu diharapkan bisa dikelola dengan kemanfaatan yang maksimal dan bisa dirasakan oleh anak-anak bangsa yang baru lulus dan akan mencari kerja. Apalagi, kata dia, masa pandemi sekarang ini, semua serba sulit, PHK di mana-mana, ekonomi berhenti.

Dia berpendapat, bagi-bagi uang tunai kepada rakyat seperti itu mungkin bisa mengurangi ketegangan sosial. "Hanya sangat disayangkan, ternyata sekarang ini seperti ada pembelokan, sehingga tidak semua uang dibagi kepada rakyat pencari kerja, tetapi Rp1 juta ditahan dan langsung dialokasikan untuk pelatihan digital. Konsep seperti ini terlihat tidak sensitif terhadap kesulitan rakyat di tengah pandemi covid-19," katanya.

Dia mengatakan, jika dilihat dari isi pelatihan yang berharga Rp1 juta per orang, itu bukan pelatihan sebetulnya, karena hanya download bahan. Harga bahan sampai Rp1 juta per orang.

Sehingga lanjut dia, kalau diakses 3,5 juta orang kan sudah Rp3,5 triliun harga mendownload materi itu. Dia menambahkan, kalau modal materi dan pelaksanaannya, proyek ini paling besar bernilai beberapa ratus miliar saja, tidak sampai Rp5,6 Trilliun.

"Mestinya kalau mau niat membantu, hargailah sesuai dengan harga yang wajar. Toh bahan- bahan itu sudah bisa ditemukan di internet secara gratis. Tidak ada yang istimewa sekali," ujar wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

Apalagi kata dia, kalau sudah download tidak ada jaminan bisa diterima kerja atau membuat pekerjaan. Kemungkinan akan kembali menganggur. "Jadi, konsep kebijakannya tidak memberi solusi bagi masalah yang disasarnya, yaitu soal pengangguran," jelasnya.

"Kalau akan dibuat pelatihan kerja, berikanlah keterampilan yang bisa diterapkan sesuai kebutuhan kerja dan secara keuangan yang rasional, sehingga bisa melibatkan lebih banyak orang atau sisa uangnya bisa dialokasikan untuk yang lainnya," sambung Anggota Banggar DPR RI ini.

Dia melanjutkan, ada kesan kuat di masyarakat bahwa ini seperti bagi-bagi uang kepada vendor perusahaan digital yang sebenarnya juga sudah untung dengan peningkatan penggunaan aplikasi mereka sebagai dampak kebijakan semua serba dilakukan dari rumah, atau stay at home melalui daring.

Pemerintah pun sudah membuat Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sebagai payung hukum mengeluarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2020, sehingga APBN dibuat sepihak tanpa melibatkan DPR.

"Tetapi kami berharap jangan karena dibuat sendiri, kemudian seperti prasmanan. Uang seperti dibagi-bagi sendiri. Kasihan rakyat, kan itu uangnya rakyat," pungkasnya.