PPKM Darurat Diputuskan Dilaksanakan pada 2-20 Juli
loading...
PPKM Darurat rencananya diberlakukan pemerintah mulai 2 Juli hingga 20 Juli 2021. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Rencana pemerintah untuk mengaktifkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sebagai ganti PPKM Mikro segera direalisasikan. Setelah melalui rapat koordinasi terbatas, pemerintah memutuskan PPKM Darurat akan berlangsung pada 2-20 Juli 2021.
"Pengetatan Ketentuan PPKM Mikro Darurat 2 sampai dengan 20 Juli 2021 di RT/RW pada Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh masing-masing Gubernur, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (evaluasi setiap 2 minggu)," bunyi dokumen tertulis hasil rapat koordinasi terbatas yang diterima Rabu (30/6/2021).
Penerapan PPKM Darurat diharapkan bisa benar-benar menekan angka lonjakan kasus Covid-19 selama hampir dua pekan terakhir. Nantinya, dalam PPKM Darurat itu bakal menetapkan zonasi risiko, di antaranya adalah wilayah berdasarkan standar WHO yang dibuat Kemenkes atau indikator laju penularan dan kapasitas respons.
"Namun penerapan di tingkat mikro (Desa/ Kelurahan) berbasis zonasi risiko yang telah dibuat Satgas," bunyi dokumen tersebut.
Untuk mengendalikan peningkatan kasus Covid-19, ditetapkan tahapan atau level PPKM Mikro dalam
penanganan dan pengaturan PKM yang selama ini selalu diperbarui setiap dua pekan melalui instruksi mendagri.
Penetapan tahapan atau level pengendalian kasus Covid-19 diatur, menggunakan indikator, tata-rata kasus harian, rata-rata BOR Nasional, setiap tahapan atau level akan menentukan Level PPKM Mikro yang menunjukkan tingkat pengetatan PKM atau Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
"Pengetatan Ketentuan PPKM Mikro Darurat 2 sampai dengan 20 Juli 2021 di RT/RW pada Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh masing-masing Gubernur, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (evaluasi setiap 2 minggu)," bunyi dokumen tertulis hasil rapat koordinasi terbatas yang diterima Rabu (30/6/2021).
Penerapan PPKM Darurat diharapkan bisa benar-benar menekan angka lonjakan kasus Covid-19 selama hampir dua pekan terakhir. Nantinya, dalam PPKM Darurat itu bakal menetapkan zonasi risiko, di antaranya adalah wilayah berdasarkan standar WHO yang dibuat Kemenkes atau indikator laju penularan dan kapasitas respons.
"Namun penerapan di tingkat mikro (Desa/ Kelurahan) berbasis zonasi risiko yang telah dibuat Satgas," bunyi dokumen tersebut.
Untuk mengendalikan peningkatan kasus Covid-19, ditetapkan tahapan atau level PPKM Mikro dalam
penanganan dan pengaturan PKM yang selama ini selalu diperbarui setiap dua pekan melalui instruksi mendagri.
Penetapan tahapan atau level pengendalian kasus Covid-19 diatur, menggunakan indikator, tata-rata kasus harian, rata-rata BOR Nasional, setiap tahapan atau level akan menentukan Level PPKM Mikro yang menunjukkan tingkat pengetatan PKM atau Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
(muh)
Explore More