Optimisme Bangkit dari Resesi
Senin, 10 Mei 2021 - 06:30 WIB
loading...
A
A
A
Sejatinya, dalam ekonomi klasik, hukum Say, menyatakan bahwa produksi agregat selalu menciptakan jumlah permintaan agregat yang sama (supply creates own demand). Substansi hukum Say adalah memperkuat keyakinan bahwa pasar mampu menjadi alat alokasi sumber daya yang efisien lewat proses pertukaran (exchange economics). Pada masa pandemi ini, pihak yang memiliki kemampuan untuk menciptakan permintaan serta mendorong produksi adalah pemerintah melalui belanja pemerintah maupun relaksasi pajak. Selama pandemi pemerintah secara konsisten juga terus berupaya mendorong ekonomi Indonesia untuk keluar dari jurang resesi melalui berbagai program pemulihan ekonomi nasional yang tak hanya mendorong sisi permintaan (demand) namun juga mendorong sisi penawaran (supply).
Pemerintah di Garda Terdepan
Beberapa paket kebijakan yang di kemas dalam kebijakan PEN diharapkan mampu mendorong kinerja perekonomian lebih baik dan mendorong transformasi ekonomi Indonesia. Dari sisi permintaan, kinerja konsumsi pemerintah dan RT menjadi satu-satunya komponen yang secara konsisten tumbuh positif selama pandemi. Kebijakan fiskal, yang dilakukan pemerintah selama 2020, telah berhasil mempertahankan daya beli masyarakat menengah ke bawah, untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Berbagai jenis stimulus fiskal, seperti insentif pajak, dan bantuan langsung tunai, mampu mengerem laju kontraksi ekonomi ke jurang yang lebih dalam. Selain itu, intervensi pemerintah telah berhasil menunjukkan bukti nyata bahwa realisasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) pada 2020 telah berhasil menahan peningkatan angka kemiskinan. Bank Dunia sebelumnya memproyeksikan kemiskinan 2020 dapat mencapai 11,8% jika pemerintah tidak menyalurkan program Perlinsos. BPS mencatat bahwa pada September 2020 kemiskinan di Indonesia masih berada di bawah proyeksi Bank Dunia meski mengalami peningkatan menjadi 10,19% dari tahun sbeelumnya. Kenaikan tersebut tak lepas dari dampak Covid-19 dirasakan oleh seluruh lapisan kelompok pendapatan terutama menengah ke bawah.
Kini pemerintah tak boleh lengah, termasuk kita juga. Covid 19 masih menjadi tantangan Bersama, apalagi beberapa negara tetangga masih bersusah payah menangani pandemi ini. Keberadaan pemerintah di garda terdepan sebagai pendorong geliat ekonomi nasional masih menjadi tumpuan banyak pihak. Oleh sebab itu, kebijakan fiskal yang bersifat countercyclical, forward looking dan prudent masih perlu terus dijalankan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional ke depan. Semoga.
Pemerintah di Garda Terdepan
Beberapa paket kebijakan yang di kemas dalam kebijakan PEN diharapkan mampu mendorong kinerja perekonomian lebih baik dan mendorong transformasi ekonomi Indonesia. Dari sisi permintaan, kinerja konsumsi pemerintah dan RT menjadi satu-satunya komponen yang secara konsisten tumbuh positif selama pandemi. Kebijakan fiskal, yang dilakukan pemerintah selama 2020, telah berhasil mempertahankan daya beli masyarakat menengah ke bawah, untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Berbagai jenis stimulus fiskal, seperti insentif pajak, dan bantuan langsung tunai, mampu mengerem laju kontraksi ekonomi ke jurang yang lebih dalam. Selain itu, intervensi pemerintah telah berhasil menunjukkan bukti nyata bahwa realisasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) pada 2020 telah berhasil menahan peningkatan angka kemiskinan. Bank Dunia sebelumnya memproyeksikan kemiskinan 2020 dapat mencapai 11,8% jika pemerintah tidak menyalurkan program Perlinsos. BPS mencatat bahwa pada September 2020 kemiskinan di Indonesia masih berada di bawah proyeksi Bank Dunia meski mengalami peningkatan menjadi 10,19% dari tahun sbeelumnya. Kenaikan tersebut tak lepas dari dampak Covid-19 dirasakan oleh seluruh lapisan kelompok pendapatan terutama menengah ke bawah.
Kini pemerintah tak boleh lengah, termasuk kita juga. Covid 19 masih menjadi tantangan Bersama, apalagi beberapa negara tetangga masih bersusah payah menangani pandemi ini. Keberadaan pemerintah di garda terdepan sebagai pendorong geliat ekonomi nasional masih menjadi tumpuan banyak pihak. Oleh sebab itu, kebijakan fiskal yang bersifat countercyclical, forward looking dan prudent masih perlu terus dijalankan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional ke depan. Semoga.
(war)
Lihat Juga :