Hendardi Angkat Bicara soal Pelibatan Babinsa TNI dalam Pengawasan Pajak
Rabu, 22 Juli 2026 - 15:20 WIB
loading...
Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi angkat bicara soal pelibatan Babinsa TNI dalam pengawasan kepatuhan pajak. Foto/Dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi menyatakan pelibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI dalam pengawasan kepatuhan pajak merupakan langkah tidak tepat. Kebijakan ini dinilai hanya menegaskan perluasan keterlibatan militer ke dalam urusan sipil yang sama sekali bukan menjadi tugas dan fungsi pertahanan negara.
Pengawasan, pembinaan, dan penegakan kepatuhan perpajakan adalah kewenangan Direktorat Jenderal Pajak beserta instrumen administrasi dan penegakan hukumnya.
Baca juga: DJP Gandeng Babinsa dan Bhabinkamtibmas Awasi Pajak: Hanya Pendamping, Tak Perlu Khawatir
"Melibatkan aparat teritorial TNI dalam urusan perpajakan tidak hanya menciptakan tumpang tindih kewenangan, tetapi juga merusak supremasi sipil dan menggerus esensi partisipasi warga dalam bernegara," kata Hendardi dalam keterangan tertulisnya kepada SindoNews, Rabu (22/7/2026).
Dia menegaskan, kepatuhan membayar pajak tidak boleh dibangun melalui pendekatan koersif ataupun dengan menghadirkan aparatur militer di tengah masyarakat. Pajak merupakan partisipasi warga dan kewajiban kewargaan yang lahir dari relasi kepercayaan antara negara dan rakyat.
Pengawasan, pembinaan, dan penegakan kepatuhan perpajakan adalah kewenangan Direktorat Jenderal Pajak beserta instrumen administrasi dan penegakan hukumnya.
Baca juga: DJP Gandeng Babinsa dan Bhabinkamtibmas Awasi Pajak: Hanya Pendamping, Tak Perlu Khawatir
"Melibatkan aparat teritorial TNI dalam urusan perpajakan tidak hanya menciptakan tumpang tindih kewenangan, tetapi juga merusak supremasi sipil dan menggerus esensi partisipasi warga dalam bernegara," kata Hendardi dalam keterangan tertulisnya kepada SindoNews, Rabu (22/7/2026).
Dia menegaskan, kepatuhan membayar pajak tidak boleh dibangun melalui pendekatan koersif ataupun dengan menghadirkan aparatur militer di tengah masyarakat. Pajak merupakan partisipasi warga dan kewajiban kewargaan yang lahir dari relasi kepercayaan antara negara dan rakyat.
Lihat Juga :
