Cium Modus Money Politics Menjelang PSU Pilgub Kalsel, Denny Indrayana Berang
loading...
Denny Indrayana melaporkan dugaan modus politik uang ke Bawaslu menjelang pemungutan suara ulang Pilgub Kalsel pada 9 Juli mendatang. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Calon Gubernur di pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Selatan Denny Indrayana mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ), Senin (12/4/2021). Dalam kedatangannya, Denny menyebut ada dugaan politik uang yang terjadi jelang penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) pada 9 Juli mendatang.
"Kami memberikan berbagai informasi situasi di Kalimantan Selatan yang makin tindak kondusif. Terkait dengan prinsip pemilu jujur dan adil, berbagai modus politik uang terjadi," kata Denny dalam sebuah video yang diunggah di akun Facebooknya, Senin (12/4/2021).
Dia pun menyebutkan modus dugaan politik uang tersebut. Pertama, adanya pembagian sembako yang dikemas ke dalam bakul dan diberikan ke pemilih di wilayah-wilayah PSU setiap hari.
Kedua, adanya pemborongan dagangan-dagangan di pasar-pasar. Dimana, katanya, masyarakat hanya tinggal ambil dagangan di pasar tanpa harus membayarnya. Ketiga, kepala desa digaji Rp5 juta per bulan, RT Rp 2,5 juta per bulan selama rentang periode PSU yang akan digelar pada tanggal 9 Juli mendatang.
"Saya sudah ketemu dengan beberapa RT di beberapa wilayah mengkonfirmasi itu. Tujuannya nanti mereka merekrut suara-suara pemilih," ujarnya.
Denny melanjutkan modus selanjutnya yaitu adanya penempelan stiker di rumah-rumah, namun tak semua rumah yang dikakukan penempelan stiker. Dalam stiker itu, katanya, terdapat tulisan "Ayo ke TPS jangan Golput".
"Maksudnya apa? ini pendataan untuk kiranya nanti ada tim lain yang turun pada gilirannya untuk memberikan pembelian suara kepada rumah-rumah yang sudah ditempelin stiker itu. Ini sebenanrnya modus lama," tutur dia.
Belum lagi, kata Denny, ada kepala dinas- kepala dinas yang dikumpulkan untuk menguntungkan satu paslon. Namun sayangnya, menurut dia, Bawaslu provinsi Kalimantan Selatan tidak melakuakan apa-apa.
"Saya samapiakan (ke Bawaslu RI) tolong ini diambil langkah-langkah supaya prinsip jujur dan adil dalam pelaksanaan pemilu di PSU Kalsel bisa terlaksana," pungkasnya.
"Kami memberikan berbagai informasi situasi di Kalimantan Selatan yang makin tindak kondusif. Terkait dengan prinsip pemilu jujur dan adil, berbagai modus politik uang terjadi," kata Denny dalam sebuah video yang diunggah di akun Facebooknya, Senin (12/4/2021).
Dia pun menyebutkan modus dugaan politik uang tersebut. Pertama, adanya pembagian sembako yang dikemas ke dalam bakul dan diberikan ke pemilih di wilayah-wilayah PSU setiap hari.
Kedua, adanya pemborongan dagangan-dagangan di pasar-pasar. Dimana, katanya, masyarakat hanya tinggal ambil dagangan di pasar tanpa harus membayarnya. Ketiga, kepala desa digaji Rp5 juta per bulan, RT Rp 2,5 juta per bulan selama rentang periode PSU yang akan digelar pada tanggal 9 Juli mendatang.
"Saya sudah ketemu dengan beberapa RT di beberapa wilayah mengkonfirmasi itu. Tujuannya nanti mereka merekrut suara-suara pemilih," ujarnya.
Denny melanjutkan modus selanjutnya yaitu adanya penempelan stiker di rumah-rumah, namun tak semua rumah yang dikakukan penempelan stiker. Dalam stiker itu, katanya, terdapat tulisan "Ayo ke TPS jangan Golput".
"Maksudnya apa? ini pendataan untuk kiranya nanti ada tim lain yang turun pada gilirannya untuk memberikan pembelian suara kepada rumah-rumah yang sudah ditempelin stiker itu. Ini sebenanrnya modus lama," tutur dia.
Belum lagi, kata Denny, ada kepala dinas- kepala dinas yang dikumpulkan untuk menguntungkan satu paslon. Namun sayangnya, menurut dia, Bawaslu provinsi Kalimantan Selatan tidak melakuakan apa-apa.
"Saya samapiakan (ke Bawaslu RI) tolong ini diambil langkah-langkah supaya prinsip jujur dan adil dalam pelaksanaan pemilu di PSU Kalsel bisa terlaksana," pungkasnya.
(muh)
Explore More