Kasus Aktivis KAMI Syahganda Nainggolan yang Tak Banyak Diketahui Publik
Minggu, 28 Maret 2021 - 03:27 WIB
loading...
Presidium Gerakan Pro Demokrasi, Andrianto mengungkap persoalan hukum, yang dihadapi Aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Syahganda Nainggolan. Foto/SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Presidium Gerakan Pro Demokrasi Indonesia, Andrianto mengungkap persoalan hukum, yang dihadapi Aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Syahganda Nainggolan.
Baca juga: Petinggi KAMI Syahganda Nainggolan Segera Jalani Sidang Tuntutan, JPU Diingatkan tentang Hal Ini
Andrianto mengatakan, sidang atas kasus pemberitaan bohong yang menimbulkan keonaran sebagaimana diatur UU Hukum Pidana tahun 1946 yang menimpa Syahganda Nainggolan seharusnya dilaksanakan Kamis 25 Maret 2021 untuk pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.
"Namun, setelah menanti 3 jam sidang yang dijadwalkan pukul 10.00 Wib itu, akhirnya sidang dibuka Hakim Ketua, Raymond Wahyudi pukul 12.30 Wib, molor kurang lebih 2,5 jam," ujar Andrianto dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Sabtu (27/3/2021).
Baca juga: Kecewa Saksi Tak Dihadirkan, Kuasa hukum Syahganda Nainggolan Walk Out
Ketika sidang dibuka, kata Andrianto, Jaksa dipersilakan hakim untuk membacakan tuntutan. "Namun Jaksa mengaku belum membuat tuntutan, karena belum siap untuk itu," ujarnya.
Dia mengatakan pada Kamis lalu memang Jaksa sudah meminta waktu kepada hakim lebih lama dari seminggu. "Menurut mereka, tuntutan akan menunggu arahan dari Kejaksaan Agung, bukan mereka langsung yang menyusunnya," imbuhnya.
Baca juga: Sidang Syahganda Berlangsung Sengit karena Saksi Tak Dihadirkan
Dia menjelaskan sebenarnya banyak masyarakat yang kurang mengikuti persidangan terdakwa Syahganda Nainggolan ini. Sebab, kata dia, di masa Pandemi Covid-19 ini sidang dilakukan secara online, sehingga terdakwa tidak dihadirkan serta pengunjung juga dibatasi.
Kata Andrianto, beberapa Pengadilan Negeri di Jakarta membuat live streaming YouTube untuk kepentingan publik, namun dalam kasus persidangan di Depok ini, tidak ada fasilitas itu. Dia menambahkan, media massa sendiri memberitakan persidangan ini terbatas pada hal-hal yang bisa didengar wartawan tersebut.
"Untuk itu perlu kami tuliskan di sini beberapa hal penting terkait fakta persidangan yang kami lihat selama ini. Yakni pertama, terdakwa dipenjara karena barang bukti Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yakni men tweets terkait isu cukong (oligarki), isu penolakan RUU Omnibus Law Ciptaker dan keinginan berdemonstrasi," ujarnya.
Kedua kata dia, peradilan itu telah dilakukan sebanyak 17 kali dengan menghadirkan saksi pelapor, saksi fakta dan ahli. Baik yang dihadirkan Jaksa maupun penasihat hukum terdakwa.
"Nah, terkait isu cukong, awal muasalnya adalah pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang mengkritisi Pilkada di Indonesia, yang menurutnya sudah 92% dibiayai cukong," imbuhnya.
Dia mengatakan, pernyataan Mahfud MD disiarkan salah satu media massa pada 11 September 2020 berjudul "Mahfud MD Sebut 92 Persen Calon Kepala Daerah Dibiayai Cukong". Isi beritanya, kata dia, antara lain Mahfud MD menerangkan bahaya pengaruh cukong-cukong tersebut setelah pemilihan selesai.
"Menurutnya mereka akan melahirkan korupsi kebijakan. Korupsi kebijakan itu antara lain meliputi lisensi penguasaan lahan hutan dan penguasaan tambang. Ini lebih berbahaya daripada korupsi uang," ungkapnya.
Dia mengatakan, pernyataan Mahfud MD ini menarik perhatian terdakwa Syahganda. "Dia (Syahganda, red) lalu memasukkan link berita ini ke Tweeter serta men-share komentar 'Ini Artinya Pemerintah mengakui Kedaulatan Rakyat Itu Tidak ada, yang ada kedaulatan cukong-cukong. Itulah Sebabnya Kami mendorong perubahan untuk selamatkan Indonesia dari kekuasaan cukong-cukong (oligarki). Kembali ke cita-cita proklamasi'," ucapnya.
Di persidangan, Andrianto mengungkapkan, terdakwa Syahganda Nainggolan menilai pernyataan Mahfud MD itu adalah pernyataan yang baik dari pemerintah dan Syahganda berusaha membahasnya di Tweeter.
"Twitter adalah media jejaring sosial, yang memungkinkan hal-hal penting didiskusikan kepada follower seseorang. Namun, Tweeter terdakwa ini dianggap berbahaya. Karena merupakan pernyataan bohong. Sebab Mahfud MD tidak menyatakan kedaulatan rakyat telah berubah menjadi kedaulatan cukong-cukong," ujarnya.
Dia menambahkan, terdakwa Syahganda Nainggolan bertahan bahwa menyimpulkan pernyataan Mahfud MD 92% pengaruh cukong dalam kekuasaan kepala daerah sebagaimana berita di salah satu media massa itu cukup sahih untuk disimpulkan bahwa kedaulatan rakyat telah hilang.
"Tidak ada yang bohong. Begitulah konstruksi perkara Dr. Syahganda Nainggolan sehingga ditahan hampir 6 bulan ini. Tweets lainnya adalah memberitahukan isi pidato Gatot Nurmantyo di acara KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) Kerawang, pada 30 September 2020," ujarnya.
Andrianto mengatakan, Gatot Nurmantyo saat itu berpidato menyebutkan bahwa RUU Omnibus Law Ciptaker tidak manusiawi dan menyengsarakan rakyat.
"Lalu dalam tweetsnya, terdakwa mengaitkan link berita detikNews terkait pernyataan pimpinan KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) yang mengumumkan rencana Mogok Nasional dengan pidato Gatot tersebut," imbuhnya.
Dia mengungkapkan, Syahganda mengatakan bahwa Gatot Nurmantyo mengutuk RUU Omnibus Law karena menyengsarakan buruh. "Nah, dalam persidangan jaksa juga menganggap tweets ini sebuah pemberitaan bohong, karena Gatot tidak mengatakan mengutuk," katanya.
Namun,lanjut dia, terdakwa mengatakan bahwa pidato Gatot yang mengatakan RUU Omnibus Law Ciptaker tidak manusiawi dan menyengsarakan buruh dia simpulkan sebagai mengutuk.
"Sebagai contoh, kalau orang berteriak Allahuakbar, maka seseorang yang mendengar dapat mengatakan bahwa orang tersebut bertakbir. Meski perkata Allahuakbar itu tidak sama dengan takbir," katanya.
Dia mengatakan, dalam bahasa dikenal dengan sinonim dan penyimpulan. Terdakwa, kata dia, bertahan bahwa Gatot memang mengutuk RUU Omnibus Law Ciptaker itu.
"Tweets lainnya adalah tentang pernyataan Syahganda mengucapkan selamat kepada buruh yang berdemo. Dalam tweets itu dia mengaitkan hastag. #OmnibusLawSampah. Jaksa mengatakan bahwa perkataan terdakwa Omnibus Law Sampah sebagai unsur pidana," tuturnya.
Namun lanjut dia, terdakwa mengatakan bahwa hastag itu sudah ada dan tersedia di Twitter sejak bulan Februari 2020, bukan perkataan dia, itu adalah tagar. "Sedangkan Omnibus Law sendiri bukanlah Undang-undang. Omnibus Law adalah metoda pembuatan Undang-undang ala Amerika dan Anglo-Saxon, yang baru diadopsi Indonesia.
Menurut dia, Hashtag itu dalam bahasa Tweetland adalah tempat orang sharing dalam kesamaan isu. "Menurutnya peradilan harus memahami dunia media sosial berbeda dengan broadcasting (pemberitaan) seperti pamplet, koran, radio dan televisi. UU Pidana 1946 dibuat jaman kuno, belum ada Twitter. Jika screenshot postingan dianggap sebagai pemberitaan, maka esensi dunia digital yang penuh interaksi akan kehilangan makna," tuturnya.
Dia meminta Tim revisi UU ITE yang diketuai Mahfud MD harus berhasil memahami Social Network Site (Medsos) dalam rangka merevisi UU ITE yang sedang berlangsung saat ini. "Sedangkan tweets memberi selamat kepada buruh yang mogok dan demo adalah konstitusional. Sebab, mogok kerja dan demo itu sendiri adalah konstitusional," imbuhnya.
Pada saat saksi fakta dihadirkan, sambung dia, terungkap pula bahwa tidak ada kaitan mereka demo dengan tweets terdakwa. Saksi fakta yang dihadirkan Jaksa adalah peserta demo, seorang pemuda, yang kini ditahan di Polda Metro Jaya.
"Awalnya saksi ini mengatakan dia terinspirasi demo karena melihat media sosial dengan tagar OmnibusLawSampah. Namun, ketika dikejar penasihat hukum terdakwa, di mana dia melihatnya? Jawabnya di Instagram. Bukan Twitter? Bukan, katanya, sebab dia tidak punya Twitter. Terdakwa melihat itu menyampaikan pada hakim agar tidak menggubris keterangan saksi ini, sebab tidak ada hubungan sama sekali Instagram dengan Twitter," katanya.
Dia mengatakan, Dua saksi meringankan yang dihadirkan penasihat hukum adalah dua orang ketua serikat buruh dan seorang pimpinan Konsorsium Pembaharuan Agraria. "Ketiganya mengatakan bahwa mereka sudah mengorganisasikan demonstrasi menolak RUU Omnibus Law Ciptaker sejak awal tahun 2020. Mereka juga tidak ada keterkaitan dengan Tweeter terdakwa. Bahkan mereka tidak melihat Twitter terdakwa," ungkapnya.
Alhasil, kata Andrianto, semua saksi fakta alias saksi yang mereka ikut langsung berdemonstrasi, menunjukkan tidak ada hubungan sebab akibat antara Twitter terdakwa dengan aksi mereka selama ini.
"Demikianlah persoalan hukum yang dihadapi terdakwa Dr Syahganda Nainggolan untuk diketahui publik. Dia sendiri adalah pendiri organisasi Pro Demokrasi, sebuah organ perjuangan demokrasi di Indonesia, yang diinisiasi aktifitis anti Soeharto. Syahganda sendiri mengalami kekerasan pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dilakukan rezim Soeharto, di mana dia di penjara dan dipecat dari Institut Teknologi Bandung," pungkasnya.
Baca juga: Petinggi KAMI Syahganda Nainggolan Segera Jalani Sidang Tuntutan, JPU Diingatkan tentang Hal Ini
Andrianto mengatakan, sidang atas kasus pemberitaan bohong yang menimbulkan keonaran sebagaimana diatur UU Hukum Pidana tahun 1946 yang menimpa Syahganda Nainggolan seharusnya dilaksanakan Kamis 25 Maret 2021 untuk pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.
"Namun, setelah menanti 3 jam sidang yang dijadwalkan pukul 10.00 Wib itu, akhirnya sidang dibuka Hakim Ketua, Raymond Wahyudi pukul 12.30 Wib, molor kurang lebih 2,5 jam," ujar Andrianto dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Sabtu (27/3/2021).
Baca juga: Kecewa Saksi Tak Dihadirkan, Kuasa hukum Syahganda Nainggolan Walk Out
Ketika sidang dibuka, kata Andrianto, Jaksa dipersilakan hakim untuk membacakan tuntutan. "Namun Jaksa mengaku belum membuat tuntutan, karena belum siap untuk itu," ujarnya.
Dia mengatakan pada Kamis lalu memang Jaksa sudah meminta waktu kepada hakim lebih lama dari seminggu. "Menurut mereka, tuntutan akan menunggu arahan dari Kejaksaan Agung, bukan mereka langsung yang menyusunnya," imbuhnya.
Baca juga: Sidang Syahganda Berlangsung Sengit karena Saksi Tak Dihadirkan
Dia menjelaskan sebenarnya banyak masyarakat yang kurang mengikuti persidangan terdakwa Syahganda Nainggolan ini. Sebab, kata dia, di masa Pandemi Covid-19 ini sidang dilakukan secara online, sehingga terdakwa tidak dihadirkan serta pengunjung juga dibatasi.
Kata Andrianto, beberapa Pengadilan Negeri di Jakarta membuat live streaming YouTube untuk kepentingan publik, namun dalam kasus persidangan di Depok ini, tidak ada fasilitas itu. Dia menambahkan, media massa sendiri memberitakan persidangan ini terbatas pada hal-hal yang bisa didengar wartawan tersebut.
"Untuk itu perlu kami tuliskan di sini beberapa hal penting terkait fakta persidangan yang kami lihat selama ini. Yakni pertama, terdakwa dipenjara karena barang bukti Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yakni men tweets terkait isu cukong (oligarki), isu penolakan RUU Omnibus Law Ciptaker dan keinginan berdemonstrasi," ujarnya.
Kedua kata dia, peradilan itu telah dilakukan sebanyak 17 kali dengan menghadirkan saksi pelapor, saksi fakta dan ahli. Baik yang dihadirkan Jaksa maupun penasihat hukum terdakwa.
"Nah, terkait isu cukong, awal muasalnya adalah pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang mengkritisi Pilkada di Indonesia, yang menurutnya sudah 92% dibiayai cukong," imbuhnya.
Dia mengatakan, pernyataan Mahfud MD disiarkan salah satu media massa pada 11 September 2020 berjudul "Mahfud MD Sebut 92 Persen Calon Kepala Daerah Dibiayai Cukong". Isi beritanya, kata dia, antara lain Mahfud MD menerangkan bahaya pengaruh cukong-cukong tersebut setelah pemilihan selesai.
"Menurutnya mereka akan melahirkan korupsi kebijakan. Korupsi kebijakan itu antara lain meliputi lisensi penguasaan lahan hutan dan penguasaan tambang. Ini lebih berbahaya daripada korupsi uang," ungkapnya.
Dia mengatakan, pernyataan Mahfud MD ini menarik perhatian terdakwa Syahganda. "Dia (Syahganda, red) lalu memasukkan link berita ini ke Tweeter serta men-share komentar 'Ini Artinya Pemerintah mengakui Kedaulatan Rakyat Itu Tidak ada, yang ada kedaulatan cukong-cukong. Itulah Sebabnya Kami mendorong perubahan untuk selamatkan Indonesia dari kekuasaan cukong-cukong (oligarki). Kembali ke cita-cita proklamasi'," ucapnya.
Di persidangan, Andrianto mengungkapkan, terdakwa Syahganda Nainggolan menilai pernyataan Mahfud MD itu adalah pernyataan yang baik dari pemerintah dan Syahganda berusaha membahasnya di Tweeter.
"Twitter adalah media jejaring sosial, yang memungkinkan hal-hal penting didiskusikan kepada follower seseorang. Namun, Tweeter terdakwa ini dianggap berbahaya. Karena merupakan pernyataan bohong. Sebab Mahfud MD tidak menyatakan kedaulatan rakyat telah berubah menjadi kedaulatan cukong-cukong," ujarnya.
Dia menambahkan, terdakwa Syahganda Nainggolan bertahan bahwa menyimpulkan pernyataan Mahfud MD 92% pengaruh cukong dalam kekuasaan kepala daerah sebagaimana berita di salah satu media massa itu cukup sahih untuk disimpulkan bahwa kedaulatan rakyat telah hilang.
"Tidak ada yang bohong. Begitulah konstruksi perkara Dr. Syahganda Nainggolan sehingga ditahan hampir 6 bulan ini. Tweets lainnya adalah memberitahukan isi pidato Gatot Nurmantyo di acara KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) Kerawang, pada 30 September 2020," ujarnya.
Andrianto mengatakan, Gatot Nurmantyo saat itu berpidato menyebutkan bahwa RUU Omnibus Law Ciptaker tidak manusiawi dan menyengsarakan rakyat.
"Lalu dalam tweetsnya, terdakwa mengaitkan link berita detikNews terkait pernyataan pimpinan KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) yang mengumumkan rencana Mogok Nasional dengan pidato Gatot tersebut," imbuhnya.
Dia mengungkapkan, Syahganda mengatakan bahwa Gatot Nurmantyo mengutuk RUU Omnibus Law karena menyengsarakan buruh. "Nah, dalam persidangan jaksa juga menganggap tweets ini sebuah pemberitaan bohong, karena Gatot tidak mengatakan mengutuk," katanya.
Namun,lanjut dia, terdakwa mengatakan bahwa pidato Gatot yang mengatakan RUU Omnibus Law Ciptaker tidak manusiawi dan menyengsarakan buruh dia simpulkan sebagai mengutuk.
"Sebagai contoh, kalau orang berteriak Allahuakbar, maka seseorang yang mendengar dapat mengatakan bahwa orang tersebut bertakbir. Meski perkata Allahuakbar itu tidak sama dengan takbir," katanya.
Dia mengatakan, dalam bahasa dikenal dengan sinonim dan penyimpulan. Terdakwa, kata dia, bertahan bahwa Gatot memang mengutuk RUU Omnibus Law Ciptaker itu.
"Tweets lainnya adalah tentang pernyataan Syahganda mengucapkan selamat kepada buruh yang berdemo. Dalam tweets itu dia mengaitkan hastag. #OmnibusLawSampah. Jaksa mengatakan bahwa perkataan terdakwa Omnibus Law Sampah sebagai unsur pidana," tuturnya.
Namun lanjut dia, terdakwa mengatakan bahwa hastag itu sudah ada dan tersedia di Twitter sejak bulan Februari 2020, bukan perkataan dia, itu adalah tagar. "Sedangkan Omnibus Law sendiri bukanlah Undang-undang. Omnibus Law adalah metoda pembuatan Undang-undang ala Amerika dan Anglo-Saxon, yang baru diadopsi Indonesia.
Menurut dia, Hashtag itu dalam bahasa Tweetland adalah tempat orang sharing dalam kesamaan isu. "Menurutnya peradilan harus memahami dunia media sosial berbeda dengan broadcasting (pemberitaan) seperti pamplet, koran, radio dan televisi. UU Pidana 1946 dibuat jaman kuno, belum ada Twitter. Jika screenshot postingan dianggap sebagai pemberitaan, maka esensi dunia digital yang penuh interaksi akan kehilangan makna," tuturnya.
Dia meminta Tim revisi UU ITE yang diketuai Mahfud MD harus berhasil memahami Social Network Site (Medsos) dalam rangka merevisi UU ITE yang sedang berlangsung saat ini. "Sedangkan tweets memberi selamat kepada buruh yang mogok dan demo adalah konstitusional. Sebab, mogok kerja dan demo itu sendiri adalah konstitusional," imbuhnya.
Pada saat saksi fakta dihadirkan, sambung dia, terungkap pula bahwa tidak ada kaitan mereka demo dengan tweets terdakwa. Saksi fakta yang dihadirkan Jaksa adalah peserta demo, seorang pemuda, yang kini ditahan di Polda Metro Jaya.
"Awalnya saksi ini mengatakan dia terinspirasi demo karena melihat media sosial dengan tagar OmnibusLawSampah. Namun, ketika dikejar penasihat hukum terdakwa, di mana dia melihatnya? Jawabnya di Instagram. Bukan Twitter? Bukan, katanya, sebab dia tidak punya Twitter. Terdakwa melihat itu menyampaikan pada hakim agar tidak menggubris keterangan saksi ini, sebab tidak ada hubungan sama sekali Instagram dengan Twitter," katanya.
Dia mengatakan, Dua saksi meringankan yang dihadirkan penasihat hukum adalah dua orang ketua serikat buruh dan seorang pimpinan Konsorsium Pembaharuan Agraria. "Ketiganya mengatakan bahwa mereka sudah mengorganisasikan demonstrasi menolak RUU Omnibus Law Ciptaker sejak awal tahun 2020. Mereka juga tidak ada keterkaitan dengan Tweeter terdakwa. Bahkan mereka tidak melihat Twitter terdakwa," ungkapnya.
Alhasil, kata Andrianto, semua saksi fakta alias saksi yang mereka ikut langsung berdemonstrasi, menunjukkan tidak ada hubungan sebab akibat antara Twitter terdakwa dengan aksi mereka selama ini.
"Demikianlah persoalan hukum yang dihadapi terdakwa Dr Syahganda Nainggolan untuk diketahui publik. Dia sendiri adalah pendiri organisasi Pro Demokrasi, sebuah organ perjuangan demokrasi di Indonesia, yang diinisiasi aktifitis anti Soeharto. Syahganda sendiri mengalami kekerasan pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dilakukan rezim Soeharto, di mana dia di penjara dan dipecat dari Institut Teknologi Bandung," pungkasnya.
(maf)
Lihat Juga :
