Investigasi vs Peninjauan Menyeluruh Covid-19?
Rabu, 20 Mei 2020 - 07:35 WIB
loading...
Dinna Prapto Raharja PhD, Praktisi dan Pengajar Hubungan Internasional. Foto/Dok. Pribadi
A
A
A
Dinna Prapto Raharja PhD
Praktisi dan Pengajar Hubungan Internasional
@Dinna_PR
TANGGAL 17-21 Mei 2020 berlangsung sesi ke-73 dari World Health Organization di Jenewa. Agenda utamanya adalah menyusun resolusi (pernyataan bersama) terkait respons dunia terhadap pandemi Covid-19. Agenda awal memang adalah kebutuhan untuk melakukan evaluasi terkait penanganan pandemi Covid-19.
Namun, dalam proses tersebut Australia dua minggu sebelumnya melontarkan konsep investigasi yang secara khusus menyatakan perlunya investigasi independen atas muasalnya penularan di China. Wacana ini bergulir dalam persidangan WHO, namun pada akhirnya lebih dari 100 negara lebih menyukai prinsip peninjauan menyeluruh (comprehensive review) tanpa menyebut nama negara.
Secara formal proses masih bergulir, tetapi di media massa sangat kental nuansa kata “investigasi”. Konsep comprehensive review lebih cocok karena menurut Direktur Jenderal WHO Dr Tedros Ghebreyesus, “Seluruh bangsa perlu melakukan apa pun yang dibutuhkan untuk memastikan pandemi virus Covid-19 tidak akan pernah terulang lagi…yang selama ini kurang dilakukan adalah komitmen yang berkelanjutan atas cara-cara, sains, dan sumber daya pengelolaan pandemi yang sudah ditetapkan.”
Presiden China Xi Jinping sejak awal tidak setuju dengan kata “investigasi”, melainkan bahwa China mendukung peninjauan menyeluruh, bahkan menjanjikan USD2 miliar untuk membangun infrastruktur medis di Afrika dalam memberantas Covid-19. Kementerian Luar Negeri Indonesia memberi klarifikasi di media Indonesia menolak istilah “mendukung investigasi” meskipun sejumlah media melaporkan Indonesia mendukung mosi Australia yang diperkuat oleh dukungan Uni Eropa.
Inilah perpaduan kekuatan politik dan media. Anda yang tinggal di Australia atau Eropa mungkin akan mendengar di seluruh channel berita bahwa Australia telah berhasil mendapatkan dukungan lebih dari 100 negara untuk menginvestigasi merebaknya wabah virus korona ini. Nama Indonesia, dan negara-negara berkembang lain, khususnya di Benua Afrika, bahkan yang selama ini menerima bantuan ekonomi China, juga ditonjolkan, sebagai negara-negara yang mendukung usulan Australia tersebut.
Pemerintah konservatif Australia memproduksi wacana bahwa Australia sangat berpengaruh dan berhasil menetapkan agenda investigasi Covid-19 di tingkat global. Suka atau tidak ada indikasi bahwa media berhasil memengaruhi cara mengomunikasikan perkembangan diplomasi di WHO sehingga masyarakat Australia, dan warga negara lain yang tidak kritis, akan menerima gagasan bahwa Australia terdepan dalam menginvestigasi meledaknya wabah ini.
Cukup aneh karena Selandia Baru yang lebih baik dalam menurunkan laju penyebaran virus Covid-19 dibandingkan dengan Australia tidak terlalu menggebu-gebu dalam menargetkan China untuk diinvestigasi.
Praktisi dan Pengajar Hubungan Internasional
@Dinna_PR
TANGGAL 17-21 Mei 2020 berlangsung sesi ke-73 dari World Health Organization di Jenewa. Agenda utamanya adalah menyusun resolusi (pernyataan bersama) terkait respons dunia terhadap pandemi Covid-19. Agenda awal memang adalah kebutuhan untuk melakukan evaluasi terkait penanganan pandemi Covid-19.
Namun, dalam proses tersebut Australia dua minggu sebelumnya melontarkan konsep investigasi yang secara khusus menyatakan perlunya investigasi independen atas muasalnya penularan di China. Wacana ini bergulir dalam persidangan WHO, namun pada akhirnya lebih dari 100 negara lebih menyukai prinsip peninjauan menyeluruh (comprehensive review) tanpa menyebut nama negara.
Secara formal proses masih bergulir, tetapi di media massa sangat kental nuansa kata “investigasi”. Konsep comprehensive review lebih cocok karena menurut Direktur Jenderal WHO Dr Tedros Ghebreyesus, “Seluruh bangsa perlu melakukan apa pun yang dibutuhkan untuk memastikan pandemi virus Covid-19 tidak akan pernah terulang lagi…yang selama ini kurang dilakukan adalah komitmen yang berkelanjutan atas cara-cara, sains, dan sumber daya pengelolaan pandemi yang sudah ditetapkan.”
Presiden China Xi Jinping sejak awal tidak setuju dengan kata “investigasi”, melainkan bahwa China mendukung peninjauan menyeluruh, bahkan menjanjikan USD2 miliar untuk membangun infrastruktur medis di Afrika dalam memberantas Covid-19. Kementerian Luar Negeri Indonesia memberi klarifikasi di media Indonesia menolak istilah “mendukung investigasi” meskipun sejumlah media melaporkan Indonesia mendukung mosi Australia yang diperkuat oleh dukungan Uni Eropa.
Inilah perpaduan kekuatan politik dan media. Anda yang tinggal di Australia atau Eropa mungkin akan mendengar di seluruh channel berita bahwa Australia telah berhasil mendapatkan dukungan lebih dari 100 negara untuk menginvestigasi merebaknya wabah virus korona ini. Nama Indonesia, dan negara-negara berkembang lain, khususnya di Benua Afrika, bahkan yang selama ini menerima bantuan ekonomi China, juga ditonjolkan, sebagai negara-negara yang mendukung usulan Australia tersebut.
Pemerintah konservatif Australia memproduksi wacana bahwa Australia sangat berpengaruh dan berhasil menetapkan agenda investigasi Covid-19 di tingkat global. Suka atau tidak ada indikasi bahwa media berhasil memengaruhi cara mengomunikasikan perkembangan diplomasi di WHO sehingga masyarakat Australia, dan warga negara lain yang tidak kritis, akan menerima gagasan bahwa Australia terdepan dalam menginvestigasi meledaknya wabah ini.
Cukup aneh karena Selandia Baru yang lebih baik dalam menurunkan laju penyebaran virus Covid-19 dibandingkan dengan Australia tidak terlalu menggebu-gebu dalam menargetkan China untuk diinvestigasi.
Lihat Juga :
