Tewaskan Sipil di Papua, Komnas HAM Desak Evaluasi Pengamanan Daerah
Sabtu, 18 April 2020 - 15:02 WIB
loading...
Komnas HAM mendesak pemerintah segera mengevaluasi pengamanan di daerah rawan di Papua. Hal itu merespons aksi kekerasan yang terjadi di Mimika, Papua, Senin (13/4/2020). Foto/Ilustrasi/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pemerintah segera mengevaluasi pengamanan di daerah rawan di Papua. Hal itu merespons aksi kekerasan yang terjadi di Mimika, Papua, Senin (13/4/2020). Dalam operasi Satgas TNI di Mile 34, area PT Freeport Indonesia itu menyebabkan dua warga tewas tertembak.
Korban tersebut bernama Erden Armando Bebari (20 tahun) dan Roni Wandik (23 tahun). Keduanya disebut-sebut berstatus mahasiswa.
“Meminta presiden untuk mengevaluasi seluruh pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap Papua, termasuk pendekatan keamanan,” ujar Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Beka Ulung Hapsara saat dihubungi SINDOnews, Jumat (17/4/2020.
Evaluasi pendekatan keamanan ini dengan menghitung kembali penugasan personel TNI dan Polri di Papua. Hal itu harus dilakukan menyeluruh termasuk mengevaluasi pelaksanaan otonomi khusus (Otsus) Papua, pendekatan infrastruktur dan kesejehteraan, aspek sosial ekonomi lainnya.
Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM itu juga mendesak Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk bersikap tegas terhadap oknum prajurit yang terlibat sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
Korban tersebut bernama Erden Armando Bebari (20 tahun) dan Roni Wandik (23 tahun). Keduanya disebut-sebut berstatus mahasiswa.
“Meminta presiden untuk mengevaluasi seluruh pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap Papua, termasuk pendekatan keamanan,” ujar Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Beka Ulung Hapsara saat dihubungi SINDOnews, Jumat (17/4/2020.
Evaluasi pendekatan keamanan ini dengan menghitung kembali penugasan personel TNI dan Polri di Papua. Hal itu harus dilakukan menyeluruh termasuk mengevaluasi pelaksanaan otonomi khusus (Otsus) Papua, pendekatan infrastruktur dan kesejehteraan, aspek sosial ekonomi lainnya.
Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM itu juga mendesak Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk bersikap tegas terhadap oknum prajurit yang terlibat sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
Lihat Juga :
