Komnas HAM Sesalkan Aparat Gunakan Gas Air Mata dan Kekerasan untuk Bubarkan Unjuk Rasa
Jum'at, 23 Agustus 2024 - 11:10 WIB
loading...
Polisi membubarkan aksi massa menolak RUU Pilkada di Gedung DPRD Jawa Barat dengan gas air mata, Kamis (22/8/2024) malam. FOTO/SINDOnews/Agung Bakti Sarasa
A
A
A
JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) memantau aksi unjuk rasa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK) dan depan gedung DPR pada Kamis (22/8/2024) kemarin. Komnas HAM menyesalkan adanya pembubaran unjuk rasa yang dilakukan aparat kepolisian dengan menggunakan gas air mata hingga terjadi pemukulan.
"Komnas HAM menyesalkan cara pembubaran aksi unjuk rasa 22 Agustus 2024 oleh aparat penegak hukum dengan menggunakan gas air mata, pemukulan, beberapa peserta aksi, keterlibatan TNI yang terindikasi penggunaan kekuatan yang berlebihan yang semestinya mengedepankan pendekatan humanis," kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, Jumat (23/8/2024).
Komnas HAM menilai aksi unjuk rasa merupakan hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat dan ekspresinya di muka umum. Oleh karenanya, aparat penegak hukum hingga penyelenggara pun didorong agar memastikan kondusifitas unjuk rasa selanjutnya.
"Komnas HAM mendorong penyelenggara negara, aparat penegak hukum memastikan kondusifitas aksi unjuk rasa yang akan berlangsung hari-hari ke depan atas dasar penghormatan perlindungan dan pemenuhan kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai wujud negara demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip hakk asasi manusia," katanya.
"Komnas HAM menyesalkan cara pembubaran aksi unjuk rasa 22 Agustus 2024 oleh aparat penegak hukum dengan menggunakan gas air mata, pemukulan, beberapa peserta aksi, keterlibatan TNI yang terindikasi penggunaan kekuatan yang berlebihan yang semestinya mengedepankan pendekatan humanis," kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, Jumat (23/8/2024).
Komnas HAM menilai aksi unjuk rasa merupakan hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat dan ekspresinya di muka umum. Oleh karenanya, aparat penegak hukum hingga penyelenggara pun didorong agar memastikan kondusifitas unjuk rasa selanjutnya.
"Komnas HAM mendorong penyelenggara negara, aparat penegak hukum memastikan kondusifitas aksi unjuk rasa yang akan berlangsung hari-hari ke depan atas dasar penghormatan perlindungan dan pemenuhan kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai wujud negara demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip hakk asasi manusia," katanya.
Lihat Juga :
