Lulus Ujian Profesi, Seratusan Advokat DPN Indonesia Diambil Sumpah
loading...
A
A
A
Menurut Faizal, Advokat maupun organisasi Advokat yang tidak dapat mengikuti perkembangan zaman dan teknologi serta tidak bisa mengayomi dan melayani serta memfasilitasi anggotanya maka secara alami akan ditinggalkan oleh anggotanya.
"DPN Indonesia berusaha untuk menjadi yang terdepan dalam mengikuti perkembangan zaman dan dalam rangka mengayomi dan melayani serta memfasilitasi anggotanya, kami akan segera meluncurkan LBH DPN Indonesia sebagai sarana pembelajaran dan magang bagi para calon Advokat," tuturnya.
Dia menambahkan, untuk terus melahirkan Advokat berkualitas, DPN Indonesia akan kembali menggelar UPA tahap kedua yang akan dilaksanakan pada 27 Maret 2021 informasi lengkap dapat dilihat di www.dpnindonesia.or.id. "Pelaksanaan ujian periode kedua ini akan lebih besar lagi karena akan didukung langsung oleh tokoh-tokoh hukum dan Advokat top nasional Indonesia," ucap Faizal.
DPN Indonesia merupakan organisasi Advokat yang didirikan untuk berkontribusi dalam mencetak Advokat andal dan berkualitas, dideklarasikan di Jakarta pada 2020 setelah mendapat pengesahan surat keputusan pendirian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
"DPN Indonesia berusaha untuk menjadi yang terdepan dalam mengikuti perkembangan zaman dan dalam rangka mengayomi dan melayani serta memfasilitasi anggotanya, kami akan segera meluncurkan LBH DPN Indonesia sebagai sarana pembelajaran dan magang bagi para calon Advokat," tuturnya.
Dia menambahkan, untuk terus melahirkan Advokat berkualitas, DPN Indonesia akan kembali menggelar UPA tahap kedua yang akan dilaksanakan pada 27 Maret 2021 informasi lengkap dapat dilihat di www.dpnindonesia.or.id. "Pelaksanaan ujian periode kedua ini akan lebih besar lagi karena akan didukung langsung oleh tokoh-tokoh hukum dan Advokat top nasional Indonesia," ucap Faizal.
DPN Indonesia merupakan organisasi Advokat yang didirikan untuk berkontribusi dalam mencetak Advokat andal dan berkualitas, dideklarasikan di Jakarta pada 2020 setelah mendapat pengesahan surat keputusan pendirian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
(maf)