Aktivis Kritisi Rencana Holding BUMN Ultra Mikro
loading...
A
A
A
JAKARTA - Setelah Serikat Pekerja (SP) PT Pegadaian (Persero) tegas menolak rencana Kementerian BUMN membentuk holding BUMN ultra mikro, giliran aktivis mulai melakukan aksi serupa. Aksi penolakan dimotori kelompok Aliansi Rakyat Peduli BUMN ini dilakukan dengan menebar 1.000 spanduk di kawasan Jabodetabek.
Rencana holding BUMN ultra mikro dengan menggabungkan Pegadaian dan PNM ke BRI disinyalir akan mengabaikan nasib rakyat kecil yang selama ini terbantu dengan kehadiran Pegadaian.
Menurut Koordinator Aliansi Rakyat Peduli BUMN Jati Pramestianto, selain memasang spanduk, mereka juga akan mengajak kaum buruh, aktivis , dan mahasiswa untuk bergabung dalam aksi ini.
Jati menyesalkan rencana holding BRI dan Pegadaian karena keduanya adalah entitas bisnis yang berbeda. Menurutnya, ini sama saja dengan privatisasi saham kedua BUMN yang selama ini bersentuhan dengan usaha mikro dan melayani kebutuhan dana rakyat kecil tersebut.
"Ini sama saja dengan privatisasi terselubung terhadap Pegadaian, meskipun kepemilikan saham oleh negara di BRI dominan. Saya khawatir hal itu akan mengubah fokus bidang usaha BUMN pembiayaan usaha mikro tersebut," ujar Jati dalam keterangan persnya, Kamis, 11 Maret 2021.
Menurut Jati, selama ini Pegadaian memiliki peranan penting dalam mendukung ekonomi kerakyatan, lantaran turut melayani masyarakat yang tidak bisa dilayani bank. Selain itu, Pegadaian juga berperan penting dalam membantu mencegah masyarakat terhindar dari jeratan rentenir. "Rakyat yang selama ini terbantu dengan Pegadaian khawatir nantinya akan ada frame bisnis yang berubah," tegasnya.
Selama ini, kata Jati, performa dan kinerja Pegadaian sangat baik. Tidak ada alasan untuk menggabungkan dengan BRI. Semestinya, lanjut dia, holding BUMN ultra mikro itu fokus pada upaya memperbesar kredit atau bantuan modal bagi usaha mikronya. Bagaimana UMKM yang selama ini kesulitan mengakses permodalan dibantu dan dibimbing, termasuk usaha pertanian dan nelayan yang selama ini BRI saja kesulitan menyentuh mereka.
Rencana holding BUMN ultra mikro dengan menggabungkan Pegadaian dan PNM ke BRI disinyalir akan mengabaikan nasib rakyat kecil yang selama ini terbantu dengan kehadiran Pegadaian.
Menurut Koordinator Aliansi Rakyat Peduli BUMN Jati Pramestianto, selain memasang spanduk, mereka juga akan mengajak kaum buruh, aktivis , dan mahasiswa untuk bergabung dalam aksi ini.
Jati menyesalkan rencana holding BRI dan Pegadaian karena keduanya adalah entitas bisnis yang berbeda. Menurutnya, ini sama saja dengan privatisasi saham kedua BUMN yang selama ini bersentuhan dengan usaha mikro dan melayani kebutuhan dana rakyat kecil tersebut.
"Ini sama saja dengan privatisasi terselubung terhadap Pegadaian, meskipun kepemilikan saham oleh negara di BRI dominan. Saya khawatir hal itu akan mengubah fokus bidang usaha BUMN pembiayaan usaha mikro tersebut," ujar Jati dalam keterangan persnya, Kamis, 11 Maret 2021.
Menurut Jati, selama ini Pegadaian memiliki peranan penting dalam mendukung ekonomi kerakyatan, lantaran turut melayani masyarakat yang tidak bisa dilayani bank. Selain itu, Pegadaian juga berperan penting dalam membantu mencegah masyarakat terhindar dari jeratan rentenir. "Rakyat yang selama ini terbantu dengan Pegadaian khawatir nantinya akan ada frame bisnis yang berubah," tegasnya.
Selama ini, kata Jati, performa dan kinerja Pegadaian sangat baik. Tidak ada alasan untuk menggabungkan dengan BRI. Semestinya, lanjut dia, holding BUMN ultra mikro itu fokus pada upaya memperbesar kredit atau bantuan modal bagi usaha mikronya. Bagaimana UMKM yang selama ini kesulitan mengakses permodalan dibantu dan dibimbing, termasuk usaha pertanian dan nelayan yang selama ini BRI saja kesulitan menyentuh mereka.