DPR Apresiasi Upaya Erick Thohir Lakukan Holdingisasi BUMN
Rabu, 19 Agustus 2020 - 20:21 WIB
loading...
Anggota Komisi VI DPR, Achmad Baidowi mengapresiasi sejumlah kebijakan Kementerian BUMN di bawah pimpinan Erick Thohir di antaranya holdingisasi BUMN. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR, Achmad Baidowi mengapresiasi sejumlah kebijakan Kementerian BUMN di bawah pimpinan Erick Thohir di antaranya holdingisasi BUMN. Dia berharap holdingisasi ini bisa meningkatkan daya saing perusahaan pelat merah.
"Kami mengapresiasi kebijakan yang positif, namun kami di Komisi VI juga mengkritisi jika ada kebijakan yang dinilai kurang tepat,” kata Baidowi saat menjadi pembicara dalam diskusi virtual “Bersih-bersih BUMN, Benarkah?” yang digelar Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) di Jakarta, Rabu (19/8/2020). (Baca juga: Mimpi Erick Thohir Rampingkan BUMN Jadi 40 Perusahaan, Bisakah?)
Baidowi berharap dengan holdingisasi bisa menyatukan potensi BUMN. Dia mencontohkan, negara mempunyai beberapa perusahaan farmasi, namun hanya menguasai 5% pasar nasional. Kalah jauh dengan perusahaan farmasi swasta. Maka dengan adanya holdingisasi BUMN Farmasi dengan PT Bio Farma sebagai induknya potensinya bisa bisa maksimal. "Kebijakan Erick Thohir yang membentuk cluster super holding merupakan langkah maju dari sebelumnya. Di holding farmasi misalnya bisa saling bersinergi, sehingga tidak keluar dari core bisnisnya, apalagi bio farma ditunjuk sebagai perusahaan yang memproduksi vaksin Covid-19,” katanya. (Baca juga: RS BUMN Didorong Tingkatkan Layanan Kesehatan Nasional)
Selama ini menurut Baidowi banyak BUMN yang menjalankan bisnis di luar core bisnisnya. Dia mencontohkan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN) yang seharusnya bergerak dalam pembiayaan sektor maritim di kapal laut malah membuat bisnis perhotelan. Di bisnis intinya, BUMN terus merugi. "Masih banyak anak perusahaan BUMN yang tidak sesuai dengan core bisnisnya, saya sebut saja PT PANN yang bergerak disektor maritim dikapal laut, malah buat bisnis perhotelan, ini kan menyimpang dan anehnya perusahaan ini selalu mendapat suntikan anggaran dari BUMN meskipun menyisakan utang" lanjutnya.
Sementara itu Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga dalam kesempatan yang sama memastikan pengisian posisi direksi dan komisaris BUMN dilakukan professional. Dia menyebut mendahulukan jenjang karir, sehingga saat ini 90% posisi direksi dan komisaris di BUMN diisi oleh orang-orang dari BUMN. “Semua 90% dari dalam, cuma 10% dari luar, baik komisaris maupun direksi,” kata Arya.
Arya menyebut saat ini Kementerian BUMN meminta BUMN untuk mempercepat jenjang karir. Sehingga banyak SDM muda yang berada di jajaran pimpinan.
"Kami mengapresiasi kebijakan yang positif, namun kami di Komisi VI juga mengkritisi jika ada kebijakan yang dinilai kurang tepat,” kata Baidowi saat menjadi pembicara dalam diskusi virtual “Bersih-bersih BUMN, Benarkah?” yang digelar Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) di Jakarta, Rabu (19/8/2020). (Baca juga: Mimpi Erick Thohir Rampingkan BUMN Jadi 40 Perusahaan, Bisakah?)
Baidowi berharap dengan holdingisasi bisa menyatukan potensi BUMN. Dia mencontohkan, negara mempunyai beberapa perusahaan farmasi, namun hanya menguasai 5% pasar nasional. Kalah jauh dengan perusahaan farmasi swasta. Maka dengan adanya holdingisasi BUMN Farmasi dengan PT Bio Farma sebagai induknya potensinya bisa bisa maksimal. "Kebijakan Erick Thohir yang membentuk cluster super holding merupakan langkah maju dari sebelumnya. Di holding farmasi misalnya bisa saling bersinergi, sehingga tidak keluar dari core bisnisnya, apalagi bio farma ditunjuk sebagai perusahaan yang memproduksi vaksin Covid-19,” katanya. (Baca juga: RS BUMN Didorong Tingkatkan Layanan Kesehatan Nasional)
Selama ini menurut Baidowi banyak BUMN yang menjalankan bisnis di luar core bisnisnya. Dia mencontohkan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN) yang seharusnya bergerak dalam pembiayaan sektor maritim di kapal laut malah membuat bisnis perhotelan. Di bisnis intinya, BUMN terus merugi. "Masih banyak anak perusahaan BUMN yang tidak sesuai dengan core bisnisnya, saya sebut saja PT PANN yang bergerak disektor maritim dikapal laut, malah buat bisnis perhotelan, ini kan menyimpang dan anehnya perusahaan ini selalu mendapat suntikan anggaran dari BUMN meskipun menyisakan utang" lanjutnya.
Sementara itu Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga dalam kesempatan yang sama memastikan pengisian posisi direksi dan komisaris BUMN dilakukan professional. Dia menyebut mendahulukan jenjang karir, sehingga saat ini 90% posisi direksi dan komisaris di BUMN diisi oleh orang-orang dari BUMN. “Semua 90% dari dalam, cuma 10% dari luar, baik komisaris maupun direksi,” kata Arya.
Arya menyebut saat ini Kementerian BUMN meminta BUMN untuk mempercepat jenjang karir. Sehingga banyak SDM muda yang berada di jajaran pimpinan.
(cip)
