Isu Perubahan UUD 1945 Muncul Lagi, Begini Aturannya

JAKARTA - Isu amendemen atau perubahan UUD 1945 muncul lagi setelah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersedia menjadi ketua umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) yang digagas kubu kontra Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pekan lalu.

Jika perubahan UUD 1945 dilakukan, khususnya terkait pasal masa jabatan presiden, Joko Widodo (Jokowi) bisa kembali mencalonkan diri pada Pilpres 2024 dan membuka jalan menjadi presiden tiga periode.

Dalam Pasal 7 UUD 1945 tertulis aturan tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden. "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan," demikian bunyi pasal tersebut.

Baca juga: Soal Isu Periode Ketiga Jokowi, Refly Harun: Kekuasaan Itu Memabukkan

Nah, seiring berhasilnya Moeldoko menjadi ketua umum Partai Demokrat dalam KLB yang digelar kubu kontra AHY pekan lalu, muncullah spekulasi bahwa ini dalam rangka memuluskan perubahan UUD 1945, khususnya terkait masa jabatan presiden. Ahli hukum tata negara Refly Harun meragukan spekulasi tersebut.



Lantas, bagaimana aturannya untuk bisa melakukan perubahan UUD 1945? Aturannya ada di Pasal 37 UUD 1945 yang berbunyi:

(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)

(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.****)

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.**** )

(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)

(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.**** ).