Soal Isu Periode Ketiga Jokowi, Refly Harun: Kekuasaan Itu Memabukkan
loading...
Meskipun meragukan Jokowi ingin mengubah konstitusi, Refly Harun menyadari bahwa memegang kekuasaan terkadang membuat orang mabuk. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Di luar hitungan matematika, amandemen Pasal 7 UUD 1945 tetap berat dilakukan. Sebab perpanjangan periode masa jabatan presiden potensial membuat benturan kepentingan partai-partai koalisi pemerintah, lawan politik Presiden Jokowi , bahkan bisa ditentang PDIP sendiri.
”Apa mau Gerindra mendukung misalnya, karena ingin Prabowo yang menjadi presiden di 2024 dengan jumlah 78 kursi di DPR. Nasdem juga begitu. Intinya banyak yang mau menjadi presiden, termasuk Puan Maharani kalau melihat ada peluang menjadi presiden,” ujar guru besar hukum tata negara Refly Harun dalam video terbaru di saluran youtube miliknya, Senin (8/3/2021).
(Baca:Melihat Kiprah Moeldoko yang Pernah Bertugas Sebagai Dandim Jakarta Pusat hingga Kasdam Jaya)
Refly berpendapat untuk mengubah konstitusi tidak gampang karena membutuhkan kekompakan elite. Selain itu secara global sejarah perubahan konstitusi tidak pernah terjadi pada situasi normal. Selain reformasi 1998, Refly mencontohkan Thailand dan Filipina yang mengubah konstitusi ketika terjadi gonjang ganjing politik.
”Thailand mengubah konstitusi pada 1978 setelah terjadi kudeta dan terjadi lagi setelah ada gerakan-gerakan politik. Filipina juga mengubah konstitusi setelah people power yang menjatuhkan Ferdinand Marcos pada 1986,” kata Refly
(Baca:Refly Harun Tak Percaya Moeldoko Caplok Demokrat demi Periode Ketiga Jokowi)
Meskipun begitu, Refly menyadari bahwa kendati Presiden Jokowi telah menyatakan tidak ingin menjadi presiden lagi, hal itu bisa berubah karena nyamannya kekuasaan. Terlebih, fakta menunjukkan bahwa dalam hal popularitas atau top of mind, Presiden Jokowi masih berada di posisi teratas, baru disusul Prabowo Subianto.
Karena itu Refly menyatakan tidak mau meragukan 100 persen analisis motif perubahan konstitusi di balik manuver Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat.
”Jangan lupa bahwa kekuasaan itu kadang memabukkan. Bahkan ada yang mengatakan kalau Presiden Jokowi mencalonkan diri pada 2024, sangat mungkin akan terpilih kembali,” ujar mantan Komisaris Utama PT Jasa Marga itu.
”Apa mau Gerindra mendukung misalnya, karena ingin Prabowo yang menjadi presiden di 2024 dengan jumlah 78 kursi di DPR. Nasdem juga begitu. Intinya banyak yang mau menjadi presiden, termasuk Puan Maharani kalau melihat ada peluang menjadi presiden,” ujar guru besar hukum tata negara Refly Harun dalam video terbaru di saluran youtube miliknya, Senin (8/3/2021).
(Baca:Melihat Kiprah Moeldoko yang Pernah Bertugas Sebagai Dandim Jakarta Pusat hingga Kasdam Jaya)
Refly berpendapat untuk mengubah konstitusi tidak gampang karena membutuhkan kekompakan elite. Selain itu secara global sejarah perubahan konstitusi tidak pernah terjadi pada situasi normal. Selain reformasi 1998, Refly mencontohkan Thailand dan Filipina yang mengubah konstitusi ketika terjadi gonjang ganjing politik.
”Thailand mengubah konstitusi pada 1978 setelah terjadi kudeta dan terjadi lagi setelah ada gerakan-gerakan politik. Filipina juga mengubah konstitusi setelah people power yang menjatuhkan Ferdinand Marcos pada 1986,” kata Refly
(Baca:Refly Harun Tak Percaya Moeldoko Caplok Demokrat demi Periode Ketiga Jokowi)
Meskipun begitu, Refly menyadari bahwa kendati Presiden Jokowi telah menyatakan tidak ingin menjadi presiden lagi, hal itu bisa berubah karena nyamannya kekuasaan. Terlebih, fakta menunjukkan bahwa dalam hal popularitas atau top of mind, Presiden Jokowi masih berada di posisi teratas, baru disusul Prabowo Subianto.
Karena itu Refly menyatakan tidak mau meragukan 100 persen analisis motif perubahan konstitusi di balik manuver Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat.
”Jangan lupa bahwa kekuasaan itu kadang memabukkan. Bahkan ada yang mengatakan kalau Presiden Jokowi mencalonkan diri pada 2024, sangat mungkin akan terpilih kembali,” ujar mantan Komisaris Utama PT Jasa Marga itu.
(muh)
Explore More